Connect with us

KUTIM

APBD Kutim 2023 Terjadi Surplus Pendapatan, Fraksi PDIP Ingatkan Pentingnya Perencanaan

Diterbitkan

pada

Anggota DPRD Kutim Fraksi PDI-P, Siang Geah. (Kaltim Faktual)

APBD tahun anggaran 2023 Kabupaten Kutim mengalami surplus pendapatan. Fraksi PDIP mengingatkan agar pemerintah dapat mengoptimalkan soal perencanaan program pembangunan.

Surplus pendapatan dalam APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 menjadi perhatian utama Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kutai Timur.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024, Kamis 13 Juni 2024.

Anggota DPRD Kutim Fraksi PDI-P, Siang Geah, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah melebihi target sebesar Rp. 8,59 triliun, sementara realisasi belanja hanya mencapai Rp. 7,54 triliun.

“Terjadinya surplus atau kelebihan pendapatan daerah di luar perencanaan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran masih perlu ditingkatkan,” ujar Siang Geah.

Baca juga:   Yosep Udau Usulkan Kenaikan Gaji Pemadam Kebakaran Desa di Kutim

Fraksi PDI Perjuangan mencatat bahwa surplus pendapatan yang tidak terencana serta adanya sisa anggaran belanja sering kali menjadi sumber munculnya SILPA.

Hal ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menghadapi surplus pendapatan. “Ketidaksiapan dalam menghadapi surplus pendapatan menandakan bahwa masih lemahnya perencanaan penganggaran dari pemerintah daerah,” katanya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu lebih matang dalam menyusun anggaran agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.

Dalam catatannya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti ketidakhadiran hasil audit BPK dalam Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil audit BPK adalah bahan kajian yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

“Tanpa hasil audit BPK, laporan pertanggungjawaban APBD dianggap belum lengkap. Ini dapat menghambat proses evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan anggaran di masa depan,” jelasnya.

Baca juga:   DPRD Kutim Soroti Hasil Audit BPK dalam Nota Pertanggungjawaban APBD 2023

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI kepada Kabupaten Kutai Timur.

Namun, mereka mengingatkan bahwa masih ada beberapa temuan yang perlu diperbaiki oleh beberapa OPD terkait.

“Namun perlu diperhatikan bahwa masih ada beberapa temuan yang harus diperbaiki ke depannya,” tutupnya. (han/am)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.