Kewajiban sistem parkir non-tunai secara resmi di Kota Samarinda bakal dimulai 1 Juli. Ada 5 mal yang bakal menerapkan. Namun Mal City Centrum menerapkannya sejak 1...
Dalam pandangan umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim mendorong peningkatan transparansi keuangan daerah. Untuk meningkatkan kualitas anggaran pembangunan kepada masyarakat. Pada...
Fraksi Partai Demokrat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mengingatkan pemerintah daerah akan tanggung jawab keuangan yang harus segera diselesaikan. Yakni...
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim mendorong agar pemkab melaksanakan optimalisasi aset daerah. Hal ini bertujuan meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar lebih optimal ke depannya. Usulan...
Realisasi belanja daerah Kutim diketahui mengalami peningkatan atau tinggi. Hal ini bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi positif di desa-desa Kutim. Dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan...
Warga Samarinda mulai harus beralih ke sistem parkir non tunai. Terutama yang suka ke mal. Karena per 1 Juli 2024 mendatang, bayar parkir pakai uang tunai...
Sengketa lahan menjadi salah satu isu persoalan di Kutim. Pendekatan sosial dan filosofis dianggap menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hal itu ditegaskan Anggota DPRD...
Pemkab Kutim diminta untuk fokus menyelesaikan hutang dan meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan dan pelaksanaan dana desa. Hal itu menjadi salah satu poin Fraksi AKB terkait pertanggungjawaban...
Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta kepada pemerintah agar belanja modal dapat difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi daerah, di tahun anggaran berikutnya. Hal...
Sejumlah tantangan dan potensi meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kutim terjabarkan. Menjadi catatan Fraksi AKB DPRD Kutim kepada pemerintah untuk pahami dan laksanakan. Dalam sidang paripurna ke-27...
