Connect with us

KUTIM

Evaluasi APBD 2023, Fraksi Demokrat DPRD Kutim Minta Tingkatkan Transparansi Keuangan

Diterbitkan

pada

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim M. Amin (Kaltim Faktual)

Dalam pandangan umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim mendorong peningkatan transparansi keuangan daerah. Untuk meningkatkan kualitas anggaran pembangunan kepada masyarakat.

Pada sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024, Kamis 13 Juni 2024, Fraksi Partai Demokrat membeirkan berbagai catatan dalam pandangan umumnya. Terhadap rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim M. Amin menyatakan, perlu adanya evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya dengan peningkatan transparansi pengeloalaan keuangan daerah.

Menurutnya, saat ini pengelolaan keuangan belum optimal. Karena itu dibutuhkan transparansi agar pengelolaan keuangan dapat maksimal.

Hal ini berdasarkan evaluasi atas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim.

Baca juga:   DPRD Kutim Soroti SILPA di Dinas Kesehatan

Hasilnya, ia berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah.

“Transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dengan membuka informasi secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.”

“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang mereka digunakan dan untuk tujuan apa,” tegasnya.

Baginya, transparansi keuangan sangat penting. Agar masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan keuangan daerah. Yang tepat sasarannya.

“Transparansi akan memaksimalkan pembangunan daerah kita,” imbuhnya.

“Kami ingin memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak ada penyimpangan,” katanya.

Dengan transparansi juga, pengawasan ketat bisa dilakukan tak hanya oleh internal pemerintah, tapi juga masyarakat. Agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

Baca juga:   Dewan Evaluasi Kinerja TAPD Kutai Timur

“Perlunya pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam pengelolaan anggaran,” tandasnya. (han/am)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.