Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang mencoba melakukan pembenaran atas penunjukan adiknya, Hijrah Mas’ud, ke dalam struktur resmi pemerintahan dengan membandingkannya dengan posisi Hashim Djojohadikusumo terhadap Presiden Prabowo Subianto, adalah sebuah sesat pikir (logical fallacy) yang amat fatal.

Sebagai akademisi, saya memandang narasi yang dilemparkan ke publik ini bukan sekadar upaya pembelaan diri, melainkan bentuk pengaburan fakta yang meremehkan kecerdasan kolektif masyarakat Kaltim. Kita harus mampu membedakan antara relasi privat dan penempatan jabatan publik.

Membandingkan penunjukan saudara kandung dalam struktur yang dibiayai negara dengan posisi seseorang yang berada di luar sistem pemerintahan adalah sebuah “kesalahan besar” secara administratif maupun moral.

Poin krusial yang sengaja dikaburkan oleh Rudy Mas’ud adalah sumber pendanaan dan legalitas jabatan. Hijrah Mas’ud ditempatkan sebagai Wakil Ketua I TGUP (Tim Gubernur Untuk Pengawalan) Kaltim. Ini adalah Jabatan Resmi Negara. Konsekuensi dari jabatan ini sangat jelas: ia masuk ke dalam sistem birokrasi, mendapatkan gaji yang bersumber dari APBD (uang rakyat), dan memiliki akses terhadap fasilitas negara. Sebaliknya, Hashim Djojohadikusumo dalam konteks pemerintahan Prabowo tetaplah merupakan aktor non-pemerintah.

Ia fokus pada dunia bisnis dan internal partai (Gerindra). Beliau tidak menduduki jabatan struktural di kementerian mana pun, tidak menerima sepeser pun gaji dari APBN, dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Menyamakan keduanya adalah tindakan yang tidak jujur secara intelektual.

Rudy seolah lupa, jika ia sedang disorot karena banyak jabatan publik yang di kuasai keluarganya. Mulai Kakaknya, Hasanudin Masud (Ketua DPRD Kaltim), Rahmat Mas’ud/Walikota Balikpapan (kakak), Syarifah Suraidah/Anggota DPR RI (istri), Hijrah Mas’ud/Wakil Ketua TGUPP (adik), Syahriah Mas’ud/anggota Komisi IV DPRD (adik), Putri Amanda/Ketua Kadin Kaltim (keponakan)

Pernyataan Gubernur Rudy sangat berbahaya karena mencoba melakukan normalisasi terhadap praktik nepotisme. Dalam teori administrasi publik, penempatan keluarga inti dalam lingkaran kekuasaan strategis yang bersinggungan dengan anggaran negara adalah bibit utama konflik kepentingan (conflict of interest).

Ketika seorang pejabat publik mulai menggunakan hak prerogatifnya untuk menguntungkan keluarga, maka asas meritokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik daerah berdasarkan kompetensi akan mati seketika.

Jika pola pikir “keluargaisme” ini dibiarkan, maka tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur akan mundur ke era feodalisme, di mana jabatan dipandang sebagai warisan keluarga, bukan amanah publik.

Hak prerogatif gubernur bukanlah “cek kosong” yang bisa digunakan sewenang-wenang. Hak tersebut dibatasi oleh koridor etika dan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Rudy Mas’ud gagal memahami bahwa mandat yang diberikan rakyat kepadanya adalah untuk mengelola sumber daya daerah demi kesejahteraan umum, bukan untuk membangun dinasti birokrasi di bawah payung TGUP. Membawa-bawa nama Presiden Prabowo dalam pusaran isu ini adalah upaya cuci tangan yang sangat tidak elegan.

Presiden Prabowo secara tegas memisahkan urusan bisnis keluarga dengan struktur kabinet, sedangkan Rudy Mas’ud justru menarik keluarganya masuk ke dalam jantung anggaran.

Secara akademis, perbandingan yang dibuat oleh Rudy Mas’ud adalah perbandingan yang “pincang”. Fakta menunjukkan:

1. Hijrah Mas’ud masuk sistem pemerintahan, Hashim tidak.
2. Hijrah Mas’ud dibiayai rakyat melalui APBD, Hashim menggunakan dana pribadi/swasta.
3. Penunjukan di Kaltim memicu konflik kepentingan kebijakan publik, sementara posisi di pusat tetap berada pada koridor profesionalisme kepartaian dan bisnis.

Saya mendesak Gubernur Rudy Mas’ud untuk segera menghentikan narasi yang menyesatkan ini. Pemimpin seharusnya memberikan teladan tentang integritas, bukan malah mempertontonkan akrobat logika demi melindungi kepentingan kerabat.

Masyarakat Kalimantan Timur membutuhkan pemimpin yang berpihak pada transparansi, bukan mereka yang sibuk membagi-bagikan kursi kekuasaan di atas penderitaan rakyat yang mendambakan keadilan akses dalam pemerintahan. Sudah saatnya kita mengembalikan marwah birokrasi Kaltim ke tangan-tangan profesional, bukan pada daftar silsilah keluarga.

Artikel Kesalahan Berfikir Gubernur Kaltim dan Pelanggaran Etika dalam Dalih Nepotisme pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kebakaran yang melanda Big Mall Samarinda pada Selasa dini hari, 3 Juni 2025, menjadi peristiwa yang mengundang keprihatinan sekaligus kegelisahan kita bersama. Bukan hanya karena letupan api yang muncul di tengah malam, melainkan karena insiden ini terjadi di salah satu ruang publik terbesar dan tersibuk di Kota Samarinda.

Big Mall bukan sekadar pusat belanja—ia adalah ruang interaksi masyarakat, tempat keluarga menghabiskan waktu, dan lokasi usaha ratusan pelaku ekonomi.

Kebakaran yang diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu tenant lantai atas dengan cepat menjalar dan menghasilkan kepulan asap pekat. Beberapa pengunjung dan karyawan terjebak. Evakuasi yang berlangsung hingga lebih dari satu jam harus dilakukan dalam kondisi gelap dan penuh asap. Beberapa korban sempat mengalami sesak napas, dan sistem proteksi seperti alarm, sprinkler, hingga alat pemadam api ringan dilaporkan tidak optimal berfungsi.

Lonceng Peringatan Kesiapsiagaan

Peristiwa ini sesungguhnya menjadi lonceng peringatan. Bukan hanya soal tanggap darurat, tapi juga soal manajemen risiko yang seharusnya menjadi bagian dari rutinitas pengelolaan gedung publik. Gedung bertingkat dengan aktivitas padat seharusnya memenuhi standar keselamatan sesuai regulasi, seperti Permenaker No. PER.04/MEN/1980 tentang pemasangan dan pemeliharaan APAR, serta SNI 03-1745-2000 tentang sistem proteksi kebakaran.

Sayangnya, banyak pengelola masih melihat aspek keselamatan sebagai formalitas, bukan sebagai kebutuhan mendasar. Sistem proteksi hanya diuji saat ada audit, dan tidak jarang alat pemadam dibiarkan kedaluwarsa atau tidak dirawat.

Padahal, kebakaran tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Ia bisa terjadi kapan saja dan, seperti peristiwa di Big Mall, bisa membahayakan nyawa banyak orang dalam hitungan menit.

Dalam situasi tersebut, sejumlah pengunjung dan karyawan mengalami kesulitan evakuasi akibat jarak pandang yang terbatas dan tidak berfungsinya beberapa sistem keselamatan seperti APAR dan sprinkler otomatis. Bahkan, evakuasi korban harus dilakukan dengan bantuan alat bantu pernapasan oleh petugas gabungan dari pemadam kebakaran, SAR, dan relawan.

Fenomena ini menggambarkan adanya celah dalam manajemen risiko kebakaran di gedung bertingkat. Padahal, regulasi nasional tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR, serta tentang tata cara perencanaan sistem proteksi kebakaran di gedung, telah memberikan panduan teknis yang seharusnya dijadikan rujukan oleh pengelola gedung.

Tiga Pelajaran Penting

Ada tiga pelajaran penting dari insiden ini yang patut menjadi bahan refleksi bersama:

1. Pertama, integritas sistem proteksi kebakaran harus menjadi prioritas dalam manajemen bangunan komersial.
   Pemeriksaan berkala terhadap alarm kebakaran, sprinkler, APAR, serta jalur evakuasi harus dilakukan secara disiplin, tidak hanya sekadar formalitas audit.
2. Kedua, edukasi keselamatan bagi penghuni dan pengunjung gedung mutlak diperlukan.
   Dalam banyak kasus, korban terjebak bukan karena kebakaran langsung, melainkan karena panik, tidak mengetahui jalur evakuasi, atau tidak terlatih dalam menangani asap.
3. Ketiga, pentingnya sinergi antarinstansi dalam penanggulangan darurat.
   Respons cepat dari petugas pemadam dan SAR di Samarinda layak diapresiasi, namun koordinasi dapat lebih optimal bila didukung sistem peringatan dini berbasis teknologi dan data bangunan yang real-time.

Melihat kecenderungan urbanisasi dan padatnya aktivitas ekonomi di ruang tertutup seperti mall dan hotel, penguatan budaya keselamatan (safety culture) menjadi kebutuhan mendesak. Keselamatan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial semua pihak—pengelola, pemerintah, hingga pengguna fasilitas.

Kita tidak dapat memundurkan waktu atau menghapus kejadian semalam. Namun kita bisa belajar, membenahi, dan memastikan bahwa tempat yang semestinya menjadi ruang rekreasi dan ekonomi, tidak berubah menjadi titik bencana berikutnya. Mari jadikan insiden ini sebagai momentum untuk menata ulang prioritas keselamatan publik.

Tanggung Jawab Kolektif

Keselamatan bukan urusan satu pihak. Ia adalah tanggung jawab kolektif: pengelola gedung harus menyediakan infrastruktur yang memadai, pemerintah daerah harus melakukan inspeksi berkala, dan masyarakat harus sadar serta aktif menjaga keamanan diri di ruang publik.

Perlu disadari, yang paling mematikan dalam kebakaran bukan selalu api, tetapi asap, seperti yang terjadi dalam peristiwa ini. Asap bisa membuat korban pingsan dalam waktu kurang dari lima menit jika tidak segera dievakuasi. Oleh karena itu, pelatihan penanganan asap dan penggunaan masker darurat bisa menjadi langkah kecil yang menyelamatkan nyawa. Karena nyawa manusia tidak sebanding dengan apa pun yang bisa diperjualbelikan.

Insiden Big Mall ini seharusnya bukan menjadi trauma, tapi momentum. Momentum bagi kita untuk meninjau ulang seluruh sistem proteksi di mall, hotel, gedung perkantoran, bahkan sekolah dan tempat ibadah.

Mari bersama membangun budaya aman. Karena tempat yang kita datangi setiap hari untuk belanja, bekerja, beribadah, harusnya menjadi ruang yang memberikan rasa aman—bukan rasa waswas. Keselamatan publik bukan kemewahan. Ia adalah hak dasar yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dijaga bersama. (*/sty)

Artikel Kebakaran Big Mall Samarinda: Momentum Menata Ulang Keselamatan Publik di Ruang Komersial pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pendidikan karakter adalah kunci untuk menciptakan generasi hebat di masa depan. Di zaman sekarang, teknologi kian berkembang pesat dan persaingan semakin ketat, mengakibatkan banyak negara berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan budaya dan kehidupan masyarakatnya. Artinya, sekolah bukan hanya tempat untuk belajar ilmu pengetahuan, melainkan juga membentuk kepribadian yang baik dan berakhlak mulia.

Di sisi lain, dalam pengantar buku ‘Tuhan Menyapa Kita’, Ahmad Syafii Maarif menggarisbawahi bahwa Indonesia sebagai negara raksasa, namun belum siuman moral. Hal ini juga ditegaskan oleh Sukidi, doktoral dari Harvard University yang merupakan Intelektual Muhammadiyah menyampaikan bahwa era sekarang antara baik dan buruk, benar dan salah menjadi semakin remang.

Pandangan tokoh-tokoh tersebut tentu menjadi pemicu sekaligus refleksi bersama bagi elektoral dan actor policy lainnya. Untuk direspon dan ditanggulangi dengan langkah sistemik yang integratif untuk keberhasilan pembenahan dan pembentukan generasi bangsa yang berkarakter.

Konsep integratif ini idealnya menjadi pemahaman bersama untuk disinergikan ke program-program kebijakan pemerintah. Termasuk ke dalam wawasan pengasuhan positif dan gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat.

Pentingnya Pendidikan yang Berkarakter

Menurut World Population Review 2023, sistem pendidikan kita masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan begitu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya dalam hal akademik, tetapi juga dengan memperkuat pendidikan vokasi dan pendidikan karakter.

Salah satu upaya untuk membangun karakter anak-anak Indonesia adalah melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Gerakan ini bertujuan membiasakan anak-anak sejak dini dengan tujuh kebiasaan positif, yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan sehat, rajin belajar, berinteraksi dengan masyarakat, dan tidur lebih awal. Dengan membiasakan hal-hal baik ini, diharapkan Indonesia bisa mencetak generasi emas yang siap menghadapi tantangan di tahun 2045.

Konsep Pengasuhan Positif

Konsep pengasuhan positif menjadi khasanah inti bagi setiap elemen masyarakat, dan juga lembaga pengasuhan untuk tetap memunuhi hak anak, yang secara praksis dapat dilakukan dengan gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat.

Pengasuhan adalah cara mendidik anak dengan penuh kasih sayang, saling menghargai, dan tetap menerapkan disiplin tanpa kekerasan. Hal ini bukan sekadar memberi aturan, tapi juga membimbing anak supaya bisa mandiri dan bertanggung jawab dengan caranya sendiri.

Dalam proses ini, orang tua atau pendidik bukan hanya sekadar mengarahkan, tapi juga menjadi pendukung utama anak dalam memahami perasaan mereka, mengontrol emosi, dan belajar berinteraksi dengan baik. Dengan begitu, anak akan tumbuh dengan rasa percaya diri yang kuat dan nyaman dalam berhubungan dengan orang lain.

Selain mempererat hubungan orang tua dan anak lewat komunikasi yang terbuka dan penuh kepercayaan, pengasuhan positif juga membantu anak mengekspresikan perasaan dan pikirannya dengan lebih baik. Mereka merasa dihargai dan didukung, sehingga kepercayaan dirinya semakin berkembang.

Secara sosial dan emosional, anak yang dibesarkan dengan pendekatan ini juga lebih siap menghadapi berbagai situasi dalam kehidupannya. Dengan pola asuh yang lebih hangat dan positif, kita tidak hanya membantu anak berkembang secara maksimal, tapi juga ikut membentuk generasi yang lebih bahagia, sehat, dan berkarakter kuat di masa depan.

Langkah Praksis dengan Gerakan 7 Kebiasaan Anak

Indonesia sedang mempersiapkan generasi emas 2045, dan salah satu langkah nyata yang diambil adalah melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai positif sejak dini, dengan harapan anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan berkarakter unggul. Namun, apakah kebiasaan ini benar-benar dapat membentuk anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik?

Fakta bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten sejak dini dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang di masa depan. Misalnya, kebiasaan bangun pagi telah terbukti meningkatkan produktivitas dan kedisiplinan. Seperti pada salah satu studi dari Harvard Business Review menyebutkan bahwa orang yang bangun lebih pagi cenderung lebih proaktif dan memiliki kinerja yang lebih baik dibanding mereka yang terbiasa bangun siang. Hal ini menunjukkan bahwa membiasakan anak untuk bangun pagi tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi juga membentuk pola pikir yang lebih terorganisir dan bertanggung jawab.

Kemudian, kebiasaan beribadah dan memiliki nilai-nilai spiritual terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mental seseorang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association (APA), ditemukan bahwa individu yang memiliki praktik spiritual atau religius cenderung lebih bahagia dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Jika nilai-nilai ini ditanamkan sejak dini, bukan tidak mungkin anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang, bijaksana, dan memiliki kontrol diri yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Kesehatan fisik juga menjadi fokus dalam gerakan ini. Kebiasaan berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat sangat penting dalam mendukung pertumbuhan anak. Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa angka obesitas pada anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Gaya hidup yang kurang aktif dan pola makan tidak sehat menjadi penyebabnya. Jika anak-anak dibiasakan untuk rutin bergerak dan memilih makanan bergizi, mereka tidak hanya akan lebih sehat secara fisik, tetapi juga lebih fokus dan energik dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Sedangkan dalam lingkup sosial dan emosional, terdapat kebiasaan gemar belajar dan bermasyarakat, dan tidur cukup; yang juga menjadi faktor penting dalam membentuk keseimbangan hidup. Anak yang terbiasa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya lebih mudah beradaptasi dan memiliki empati yang tinggi. Sementara itu, tidur yang cukup membantu perkembangan otak dan meningkatkan daya ingat, sehingga mendukung keberhasilan akademik anak di sekolah.

Dari berbagai kebiasaan yang diperkenalkan dalam gerakan ini, jelas bahwa membentuk anak dengan karakter yang baik membutuhkan proses dan konsistensi. Dengan harapan apa kebijakan monitoring untuk memastikan bahwa kebiasaan ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangatlah krusial dalam menciptakan budaya yang mendukung penerapan kebiasaan baik ini.

Sebab, membangun masa depan bangsa tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada bagaimana kita membentuk kebiasaan anak-anak sejak dini; di mana anak menjadi tanggungjawab bersama setiap elemen masyarakat.

Relavansi Pengasuhan Positif dan Gerakan 7 Kebiasaan Indonesia Hebat

Membentuk anak yang unggul tidak hanya bergantung pada pendidikan di sekolah, tetapi juga bagaimana mereka diasuh dan dibimbing dalam kehidupan sehari-hari. Pengasuhan positif dan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat memiliki tujuan yang sejalan dalam menanamkan nilai-nilai baik sejak dini.

Pengasuhan positif menekankan komunikasi yang baik, pemberian contoh perilaku positif, serta penghargaan atas perilaku baik untuk mendukung perkembangan emosional dan sosial anak. Sementara itu, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat menyoroti kebiasaan spesifik yang dapat membentuk karakter anak, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cukup.

Penerapan kedua konsep ini secara bersamaan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam perkembangan anak. Orang tua yang menerapkan pengasuhan positif dapat membantu anak mengadopsi kebiasaan baik dengan cara yang menyenangkan dan membangun. Misalnya, ketika anak terbiasa bangun pagi, orang tua dapat memberikan apresiasi atau melibatkan mereka dalam aktivitas yang menarik di pagi hari agar kebiasaan tersebut terasa bermakna. Begitu juga dengan kebiasaan gemar belajar, orang tua dapat membangun suasana belajar yang positif dengan menunjukkan antusiasme terhadap minat anak atau memberikan dukungan saat mereka menghadapi tantangan.

Kombinasi pengasuhan positif dan kebiasaan baik ini dapat membentuk generasi Indonesia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keseimbangan emosional, kesehatan yang baik, dan keterampilan sosial yang mumpuni. Jika diterapkan secara konsisten dalam lingkungan keluarga dan sekolah, bukan tidak mungkin anak-anak Indonesia akan tumbuh menjadi individu yang mandiri, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. (*/am)

Artikel Pengasuhan Positif dan Gerakan 7 Kebiasaan Indonesia Hebat untuk Generasi Berkarakter pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

ADA tiga nama mewarnai Malam Apresiasi Wartawan Legend Bedapatan 3 yang digelar di Hotel Tiga Mustika Balikpapan, Sabtu (28/12) malam. Yaitu Sofyan Asnawi, Awang Faroek Ishak dan Akmal Malik. Sofyan dan Pak Awang sudah tiada. Sedang Akmal adalah Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim yang berkenan datang di acara tersebut.

Kebetulan dia mau menghadiri HUT ke-65 Kabupaten Paser. Jadi singgah dulu di Balikpapan. Akmal kaget ketika Wartawan Legend menganugerahi penghargaan atas pengabdian dan karyanya di Kaltim. Akmal ternyata dari keluarga jurnalis. Ayahnya adalah wartawan Koran Haluan Padang.

Pak Awang kita sudah tahu dia adalah mantan gubernur Kaltim dua periode (2008-2018) dengan karier terakhir sebagai anggota DPR RI. Karya dan gagasannya untuk pembangunan Kaltim sangat besar. Karena itu para wartawan memberikan penghargaan atas segala jasa dan pengabdiannya yang sangat luar biasa.

Dalam tulisan saya mengantar kepergian Pak Awang, banyak orang yang mengusulkan agar jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang digagas Pak Awang diberi nama Jalan Tol Awang Faroek Ishak. Juga pada peringatan HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Timur, 9 Januari 2025 nanti, tidak ada salahnya jika Pak Awang diberi gelar “Bapak Pembangunan Kaltim”.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan pihaknya menunggu persetujuan keluarga untuk membangun patung diaroma Pak Awang di dekat Kompi Senapan A di Samarinda Seberang.

Pak Awang juga dekat dengan media. Dia termasuk gubernur “media darling.” Banyak ucapan dan gebrakannya yang menjadi sumber pemberitaan menarik dari awak media. Semangatnya yang terus bekerja dan mengabdi meski di atas kursi roda juga menjadi sumber liputan yang inspiratif.

Saya sudah lama kenal Pak Awang. Mulai jadi mahasiswanya di Fakultas Ekonomi Unmul, meliput ketika dia jadi Bupati Kutim sampai dia jadi gubernur. Dia juga sempat melantikan saya sebagai Wali Kota Balikpapan tahun 2011 dan 2016.

Sementara itu, Sofyan Asnawi adalah wartawan senior Kaltim, yang berdomisili di Balikpapan. Dia banyak jasa dan karyanya. Dia banyak menginspirasi orang. Di Balikpapan bersama Wali Kota Syarifuddin Yoes (Pak Yoes), dia ikut membangun Persiba dan di utara dia ikut aktif mendorong terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Selain menjalani profesi wartawan, Sofyan pernah menjadi Ketua KNPI Balikpapan dan Ketua Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT). Dia dilahirkan di Sesumpu, Penajam, 25 September 1947 dan meninggal dunia di Balikpapan, 12 September 2014.

Sofyan memang banyak berbuat. Dia wartawan yang hebat menulis dan tajam mata penanya. Dia wartawan Mingguan Sampe, tetapi juga menjadi korespoden Harian Sinar Harapan (SH) Jakarta.

Gaya pemberitaan SH terbilang keras. Cocok dengan tipikal Sofyan. Karena itu SH termasuk koran yang dibredel di era Orde Baru. Koran ini baru terbit kembali setelah ganti nama jadi Suara Pembaruan (SP). Sayang SP (SH) bersama media cetak lainnya akhirnya juga mati terkena gempuran media online.

Saya dan Sofyan cukup lama berteman dan bersama-sama. Mulai menjadi wartawan sampai saya jadi wali kota. Lucunya dua anaknya juga berteman baik dengan anak saya. Anak laki-lakinya Daya (meninggal terkena Covid) berteman akrab dengan anak pertama saya, Aldi. Sedang putrinya Arum berteman dengan putri bungsu saya Febi.

Sofyan sangat menguasai liputan wilayah utara. Mulai Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan sampai Tawau (wilayah Malaysia Timur). Itu “wilayah kekuasaannya.” Kalau dia pulang liputan dari Tarakan atau Tawau, tak jarang saya dibelikan Sofyan sepatu Doff Johnson dan celana coklat kantong samping merk Camel, yang dulu jadi rebutan dan kebanggaan orang Kaltim.

Dengan segala kenangan itu, panitia pelaksana Malam Apresiasi Wartawan Legenda Bedapatan 3 sepakat mengambil tema: “Sofyan Asnawi Saksi Sepanjang Hayat.” Itu sudah tepat, kata Haris Samtah, sahabat dekat Sofyan Asnawi.

Sebagian perjalanan karier dan perjuangan Sofyan sempat dikisahkan melalui penampilan monolog yang diperankan Nursita, siswi SMAN 1 Samarinda. Dia anggota Teater Dahana yang diasuh Hamdani, wartawan dan seniman senior.

Malam Apresiasi Wartawan Legend dilaksanakan baru tiga kali. Pertama, tahun 2022 di Samarinda, lalu berikutnya tahun kedua, 2023 di Bontang dan ketiga, 2024 ini di Balikpapan. “Memang kita gilir tempatnya,” kata Charles Siahaan (Bung Ucok), wartawan yang menjadi koordinator kegiatan.

Acara ini dimaksudnya sebagai forum bedapatan wartawan senior dengan para wartawan muda dalam rangka meningkatkan kebersamaan sekaligus untuk menghargai karya para senior serta memotivasi wartawan muda bisa tampil lebih baik lagi dari pendahulunya.

“Wartawan Legend tak ada ketuanya, kecuali kepala suku,” kata Ucok. Saya tak mengira dia menunjuk nama saya. Selanjutnya ya saya dipanggil kepala suku termasuk dari Pj Akmal Malik.

Akmal memahami kerja wartawan sangat berat dan mulia, tapi pendapatannya tidak memadai. Dia berjanji dalam sisa waktunya sebagai Pj menyisihkan anggaran untuk kepentingan wartawan. Tapi dia juga mengungkapkan APBD Kaltim itu masih tidak sebanding dengan harapan besar dari masyarakat.

Pj Gubernur mengaku tak mau kalah dengan Agus Suwandi, yang ikut mensponsori acara Wartawan Legend. Dia menginstruksikan Kadis Kominfo HM Faisal segera mempersipakan pertemuan Pj dengan semua wartawan baik wartawan legend maupun wartawan muda.

Direktur Eksekutif Universitas Mulia (UM) Dr Agung Sakti Pribadi yang sebelumnya wartawan Kaltim Pos siap menyediakan tempat di ruang pertemuan Cheng Ho di kampus UM. “Itukan bantuan Pemprov Kaltim, jadi cocok untuk pertemuan Pj dengan semua wartawan,” jelasnya.

Selain Akmal dan Pak Awang, Wartawan Legend juga memberikan penghargaan kepada Wali Kota Samarinda Andi Harun, anggota DPRD Kaltim Agus Suwandi dan Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Prof Daddy Ruhiyat.

Sebagai wakil rakyat, Agus berupaya mendukung terus kerja wartawan. Dia juga berjanji dana aspirasi yang dikerjasamakan dengan media, tidak diarahkan untuk membungkam fungsi sosial kontrol para wartawan.

Andi Harun lagi bertugas ke luar kota. Dia diwakili Syafaruddin, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP). Pak Syafar ini sempat jadi calon bayangan wakil wali kota Samarinda.

Prof Daddy mengatakan keberhasilkan Kaltim meraih dana karbon melalui program Forest Carbon Patnership Facility (FCPF) adalah hasil kerja bersama. “Karena itu penghargaan ini untuk semua tim,” jelasnya.

Saya bilang wartawan Kaltim yang masih hidup dibagi 4 fase. Fase pendiri tinggal satu yaitu Pak Alwy AS, mantan Pimred Mimbar Masyarakat. Perintis dan pelopor juga tinggal satu yaitu Pak Dahlan Iskan. Menyusul kemudian fase koran mingguan dan koresponden. Ada Ibrahim Konong (Iko), Ibrahimsyah Rahman (Ibra), Aan Reamur Gustam (ARG), Tatang Dino Hero (TDH), Haris Samtah, Syafruddin Pernyata, Sudarsono Gunawan, H Maman Saputra termasuk saya.

Selanjutnya, pers Kaltim masuk era koran harian. Ditandai dengan lahirnya koran harian ManuntunG (Kaltim Post) dari Jawa Pos Group pada 5 Januari 1988. Menyusul kemudian Harian Suara Kaltim dan Tribun Kaltim, grup Kompas.

Di situ ada Uda Syafril Teha Noer, Mas Agung Sakti, Bung “jenderal” Syarifuddin HS, Bung Sofyan Maskur, Simurung Silaban, Bung Eko, Bung Syarkowi, Julak Dillah, Mas Gito, Julak Asnan Haroen termasuk Bung Ucok, Bung Hamdani, Maturidi, Mas Tatang, Husin KH, Bang Ahim, Hamsiah dan lainnya. Ada Hidson di Paser, Salam di Bontang, Mappasikra di Berau dan lainnya. Belakangan Kaltim Post juga melahirkan beberapa koran baru di antaranya Balikpapan Pos, Samarinda Pos dan lainnya. Di antaranya ada Endro dan Rahman, yang sekarang jadi Ketua PWI Kaltim.

Sebagian fase koran harian ini juga masuk ke fase transisi atau fase digital seperti teman-teman yang ada sekarang, yang banyak berkiprah di media siber. Di antaranya ada yang main “dua kaki.” Ya pemain media koran, tetapi juga aktif di media digital atau media siber. Ada juga yang punya media siber lebih dari satu.

Media mainstrem atau tradisonal sepertinya sulit bertahan. Satu per satu tumbang. Jangankan koran lokal, media nasional juga bernasib sama. Baru beberapa hari lalu ANTV juga bubar, ratusan karyawan termasuk wartawannya kehilangan pekerjaan. Padahal ini milik Bakrie Group seperti juga TVOne.

Profesi wartawan tak ada istilah tua atau pensiun. Buktinya Pak Dahlan Iskan dalam usia 73 tahun masih aktif menulis. Karyanya tetap menarik dan dibaca orang. Dulu semasa hidup, Oemar Dahlan juga begitu. Karena belum ada komputer, laptop dan HP, tak jarang dia datang ke kantor redaksi dengan membawa tulisan tangan atau hasil ketikan dari mesin tik yang penuh corat coret.

Karena itu usai menjadi wali kota, saya aktif kembali di dunia jurnalistik. Meskipun karya saya tak hebat-hebat amat. Malah pernah dikritik Bung Eko, hanya cocok di halaman hiburan saja.

KONVENSI MEDIA LOKAL

Menurut Bung Ucok, acara di Balikpapan mereka laksanakan berkolaborasi dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kaltim. AMSI dibentuk 18 April 2017 dalam rangka untuk meningkatkan kualitas media siber di Indonesia.

AMSI Kaltim menggelar Konvensi Media Siber 2024, Sabtu siang dengan tema: “Media Lokal di antara AI, IKN dan Publisher Right.” Pembicaranya Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro, Kadis Kominfo Kaltim HM Faisal dan Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika.

“Konvensi ini kita adakan untuk membahas berbagai isu penting yang mempengaruhi media lokal, di antaranya soal kecerdasan buatan (AI), perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hak-hak penerbit dalam dunia digital,” ujar Ketua AMSI Kaltim Ahmad Yani.

Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu bilang, pihaknya lagi membuat Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Karya Jurnalistik. Dalam pedoman itu, di antaranya media harus mencantumkan penjelasan atau disclose bila menggunakan kecerdasan buatan atau Akal Imitasi (AI).

Menurut dia, perusahaan pers boleh-boleh saja menggunakan AI untuk membantu pekerjaan, namun tak boleh jadi satu-satunya andalan.

Berkaitan dengan penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN), menurut saya, ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama pers di Kaltim termasuk wartawan harus mempersiapkan diri sekaligus meningkatkan kualitasnya. Soalnya suka tidak suka akan menjadi wartawan media nasional. Kedua, perlu diperjuangkan membangun Balai Wartawan termasuknya Wisma Wartawan di IKN. Ketiga, ada baiknya juga dibentuk kelompok Wartawan IKN.

Isu publisher right juga penting. Ini berkaitan dengan peraturan atau regulasi yang mengatur tanggung jawab platform digital global seperti Facebook, Google, Instagram dan lainnya untuk memberi timbal balik yang sesuai atas konten pemberitaan oleh media lokal atau nasional.

Menurut Sapto Anggoro, setelah 4 tahun berjuang akhirnya terbit Perpres No 32 Tahun 2024 yang mengatur tanggungjawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.

Sayang Perpres ini belum mendapat respon positif di antaranya dari Facebook dan Twitter. Facebook tidak mau adanya pembagian revenue kecuali pemberian pelatihan. Baru Tik Tok dan Google yang mau berkomitmen. “Jadi masih berat perjuangan Komite yang mewakili perusahaan pers,” kata Sapto.

Menurut Erix Exvrayanto, wartawan yang menulis buku “Publisher Rights di Indonesia,” seiring dengan transformasi media massa di mana terjadi konvergensi di ruang produksi berita pada perusahaan media yang lebih banyak mempekerjakan conten creator, perhatian khusus juga harus diberikan untuk mendukung pemeliharaan jurnalisme berkualitas.

Ada yang unik dari acara Wartawan Legend Bedapatan 3. Biasanya acara diawali dengan penampilan tari daerah. Sekali ini malah disuguhi penampilan pencak silat dari perguruan Tapak Suci Muhammadiyah. Mungkin ini gagasannya Bung Haris. Soalnya dia juga pengurus pencak silat.

Acara doanya juga unik. Sang pembaca doa, Abdillah Syafei sempat menyampaikan beberapa pantun. Buah kuini buah zaitun. Baru sekali ini pembaca doa ikut berpantun. Cakep, eh Aamiin. (*/am)

Artikel Catatan Rizal Effendi: Sofyan, Pj dan Pak Awang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Meskipun demikian, tantangan kemiskinan masih menjadi isu signifikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja bagi pemangku kepentingan lintas sektor dalam Upaya mempercepat penanganan kemiskinan di Kalimantan Timur.

Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan : Kolaborasi Lintas Sektor Di Kalimantan Timur merupakan kebijakan dengan fokus utama yaitu pembangunan rumah layak huni dan pendampingan kepada penerima manfaat sebagai keterbelanjutan kelangsungan hidup bagi penerima manfaat dalam bentuk modal usaha.

Adapun kolaborasi lintas sektor yang akan dilakukan diantara lain :

• Bekerjasama dengan pihak swasta dalam membangun rumah layak huni di 10 Kab/Kota bagi penerima manfaat (masyarakat miskin) yang pembangunannya dilaksanakan oleh pihak TNI dengan menggunakan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan.
• Bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dalam pemberian modal usaha bagi penerima manfaat rumah layak huni di 10 Kab/Kota.
• Pelatihan peningkatan kemampuan produktifikasi penerima manfaat rumah layak huni di 10 Kabupaten/Kota

Masalah/Isu Yang Akan Dibahas

Policy brief ini mengusulkan solusi untuk mengatasi kemiskinan di Kalimantan Timur dengan pendekatan kolaborasi lintas sektor, fokus pada pembangunan rumah layak huni, pemberian modal usaha, dan peningkatan produktivitas.

Pembangunan rumah melibatkan perencanaan lokasi, desain tipe 36 dan 45, serta konstruksi dengan anggaran Rp 115.000.000 dari dana CSR. Tahapan konstruksi meliputi pembangunan struktur, pemasangan utilitas, dan pengawasan kualitas hingga pemeriksaan akhir sebelum serah terima. Modal usaha diberikan setelah identifikasi kebutuhan usaha melalui survei lapangan, untuk mendukung usaha lokal sesuai keterampilan dan sumber daya masyarakat, seperti pertanian dan kerajinan tangan.

Hasil identifikasi ini digunakan untuk merancang program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal. Dari hasil identifikasi, jenis pelatihan yang direncanakan termasuk pelatihan kerajinan anyaman rotan dengan bantuan Rp 4.000.000 dan pelatihan pengelolaan bahan pangan dengan bantuan Rp 7.500.000 Selama periode pemberian modal, penerima manfaat akan mendapatkan pemantauan rutin untuk mengukur kemajuan usaha dan memberikan bimbingan tambahan jika diperlukan.

Mekanisme ini bertujuan memastikan modal usaha digunakan secara efektif, membantu penerima mencapai kemandirian ekonomi, dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Penerima manfaat diajarkan cara membuat pembukuan sederhana serta menyusun anggaran usaha untuk merencanakan penggunaan modal secara bijak.

Penyebab Masalah

Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan melalui Kolaborasi Lintas Sektor di Kalimantan Timur merupakan upaya strategis untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih signifikan di provinsi ini. Berdasarkan data, tantangan utama termasuk rendahnya pendapatan masyarakat, ketidakmerataan distribusi pendapatan, serta keterbatasan akses permodalan bagi masyarakat miskin. analisis menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan rumah layak huni dan pemberian modal usaha, yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di bawah 6%.

Salah satu faktor utama dalam ketidakberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tidak adanya kebijakan dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang bersifat penanggulangan kemiskinan secara

langsung. Hal ini disebabkan oleh kewenangan masing-masing kabupaten/kota dalam menangani masalah sosial ekonomi, yang kadang-kadang mengarah pada pendekatan yang berbeda-beda tanpa adanya sinergi. Setiap kabupaten/kota memiliki kebijakan dan program masing-masing, sehingga sulit untuk mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan kemiskinan

Secara keseluruhan, maka dengan adanya program kebijakan Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan melalui Kolaborasi Lintas Sektor di Kalimantan Timur menawarkan harapan baru dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama dan mengintegrasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan angka kemiskinan dapat diturunkan secara signifikan dan kesejahteraan Masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan

Agenda Kebijakan Yang Dilakukan          

Kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan rumah layak huni merupakan Langkah penting untuk membantu masyarakat miskin di 10 kabupaten/kota. Program ini bisa memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang sudah terbukti efektif dalam pembangunan infrastruktur sosial. Sebagai contoh, dalam kebijakan Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan di Kalimantan Timur, kerjasama ini melibatkan TNI untuk mempercepat proses pembangunan dan memastikan kualitas rumah. Dengan melibatkan sektor swasta, diharapkan pembangunan rumah dapat berjalan lebih cepat, terjangkau, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Memperkuat kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) UMKM untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat miskin yang menerima bantuan rumah layak huni. Program ini dimulai dengan survei dan dialog dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dan potensi usaha lokal.

Dengan cara ini, bantuan modal bisa disesuaikan dengan keterampilan dan sumber daya yang ada. Selain itu, pelatihan dan pendampingan usaha sangat penting agar penerima bantuan bisa mengelola modal dengan baik dan mencapai kemandirian ekonomi.

Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan produktif akan diberikan kepada penerima manfaat rumah layak huni di 10 kabupaten/kota. Pelatihan ini akan mencakup keterampilan praktis seperti kerajinan tangan, pengolahan pangan, dan manajemen usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta agar mereka dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Selain itu, pelatihan juga akan mencakup manajemen keuangan sederhana, agar penerima manfaat dapat mengelola pendapatan mereka dengan lebih baik. (*/am)

Referensi:

1. Erfian, Ruli (2023) Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Samarinda Kalimantan Timur
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan serta Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur
3. Laporan BP RLH Provinsi Kalimantan Timur Semester II Tahun 2023
4. Laporan BP RLH Provinsi Kalimantan Timur Semester I Tahun 2024
5. Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024

Artikel Penanganan Kemiskinan, Kolaborasi Lintas Sektor di Kalimantan Timur pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Bela negara adalah nilai yang harus terpatri dalam diri setiap anak bangsa. Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI, menegaskan pentingnya peran semua warga dalam bela negara pada peringatan Hari Bela Negara Ke-73, yang berlangsung di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada 19 Desember 2021.

Dalam pidatonya sebagai inspektur upacara, Prabowo menekankan bahwa setiap warga negara tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban konstitusional untuk membela negara.

“Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk Bela Negara sesuai dengan ladang pengabdiannya masing-masing,” ucapnya.

Dengan kata lain, bela negara adalah panggilan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang profesi atau status sosial mereka.

Semangat bela negara, seperti yang diungkapkan Prabowo, melampaui sekadar keterlibatan militer. Siapapun dapat dan seharusnya berpartisipasi, dari petani, guru, dokter, hingga pedagang kecil.

Prabowo menambahkan, “Kesadaran dalam memenuhi panggilan bela negara dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal suku, agama, ras, golongan, apakah dia seorang petani, guru, tentara, dokter, PNS, pedagang, dan profesi lainnya”

Dengan kata lain, bela negara bukan tentang siapa kita atau apa profesi kita, tetapi tentang bagaimana kita menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dedikasi untuk mempertahankan kedaulatan negara. Setiap individu memiliki ladang pengabdian masing-masing, dan di situlah mereka dapat memberikan kontribusi bagi negara.

Dalam ranah hukum, konsep bela negara tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002. Menurut undang-undang tersebut, bela negara adalah “hak dan kewajiban seluruh masyarakat untuk melindungi negaranya.”

Bentuk bela negara pun tidak selalu berupa keterlibatan langsung di medan perang; bisa melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, atau sekadar meningkatkan kesadaran sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi semua pihak untuk terlibat aktif, baik melalui pembekalan pengetahuan maupun keterampilan dasar yang dapat mendukung pertahanan nasional.

Pemahaman ini perlu ditanamkan sejak dini, agar generasi muda kita memahami bahwa menjaga bangsa dan negara adalah tugas yang melekat pada identitas sebagai warga negara.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini, semangat bela negara menjadi kunci dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar. Dunia yang semakin globalisasi membawa berbagai pengaruh yang berpotensi menggerus nilai-nilai kebangsaan.

Dengan kesadaran bela negara yang kuat, setiap warga negara akan lebih siap menghadapi tantangan ini, karena mereka memahami pentingnya mempertahankan keutuhan, keamanan, dan kedaulatan bangsa.

Bela negara bukan hanya tentang persenjataan atau kekuatan militer, tetapi tentang jiwa dan sikap nasionalisme yang diwujudkan dalam tindakan nyata, sekecil apapun. Melalui upaya bersama, cita-cita bangsa untuk menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan berdaulat dapat terus terjaga.

Bela negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat kita abaikan. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kehormatan bangsa.

Baik sebagai petani yang menumbuhkan ketahanan pangan, guru yang mencetak generasi masa depan, dokter yang menjaga kesehatan masyarakat, maupun pedagang yang menggerakkan roda ekonomi, setiap usaha yang kita lakukan adalah bentuk nyata dari bela negara.

Mari kita kuatkan kesadaran ini dalam diri kita masing-masing, dan jadikan setiap langkah kita sebagai kontribusi untuk bangsa dan negara. Dengan semangat gotong royong, kita dapat membangun Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. Mari bersama-sama membela negara, demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan penuh harapan. (***/red)

Tentang Penulis

Andini Zeshira Maharani (2202056014) dan Nur Putri Balena (2202056004), adalah seorang mahasiswi dari Program Studi Ilmu Komunikasi A – 2022 di Universitas Mulawarman. Artikel ini bagian dari tugas kuliah.

Daftar Pusaka

Indonesia Defense Magazine. (2021). Menhan Prabowo: Kobarkan Semangat Bela Negara untuk Menuju Indonesia Maju. Diakses pada 3 November 2024, dari https://indonesiadefense.com/menhan-prabowo-kobarkan-semangat-bela-negara-untuk-menuju-indonesia-maju/.

Lihawa, S. A., Bangun, C. A., Ayu, A. D., & Satino, S. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 1068-1075

Artikel Langkah Kecil untuk Negeri Besar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kedua pasangan Isran-Hadi dan Rudy-Seno masing-masing datang dengan membawa 150 tim pendukung. Ada pimpinan partai sampai relawan. Ketua tim pemenangan masing-masing juga hadir. Dari Tim Isran Hadi ada Iswan Priyadi. Tapi saya tak sempat melihat Irianto Lambrie.

Isran juga didampingi putrinya Rahmi, yang selama ini aktif ikut berkampanye. Juga sejumlah tokoh seperti mantan wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, mantan anggota DPD Abah Nanang, dan lainnya.

Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris yang membuka debat. Hadir juga para anggota KPU lainnya termasuk Ketua Bawaslu Kaltim Hari Derwanto. Sedang panelis debat diketuai Prof Dr Zurqoni, M.Ag, rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Fahmi berharap tingkat partisipasi pemilih yang datang ke TPS 27 November nanti bisa mencapai 77,5 persen. Dia menggambarkan pada Pemilu Serentak lalu, Kaltim hampir mencapai 80 persen. “Harapan kita Pilkada Serentak sama seperti suksesnya Pemilu Serentak,” tambahnya.

Debat yang berlangsung selama 120 menit itu, mengusung tema : “Penguatan Pondasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.” Disiarkan secara langsung oleh TVRI Kaltim.  Angkie Cresentia dan Erwinsyah ditunjuk sebagai pemandu. Debat dibagi 6 segmen, mulai penyampaian visi misi, menjawab pertanyaan yang disusun panelis, sesi tanya jawab antarpaslon sampai closing statement.

Menurut Fahmi, debat dilaksanakan tiga kali. Setelah debat pertama akan dilanjutkan debat kedua dan ketiga. Dua debat terakhir akan digelar di Jakarta karena pertimbangan adanya siaran langsung di stasiun televisi nasional. Kapan tanggalnya? Untuk debat kedua dijadwalkan 3 November.

Suasana debat pertama berlangsung seru. Soalnya tim pendukung kedua pasangan terus menyemangati calonnya dengan yel-yel. Pasangan Isran-Hadi akrab dengan ucapan “Pahamlah Ikam,” sedang pendukung Rudy-Seno meneriakkan “Gratispol!!!.”

Seperti biasa, Isran-Hadi tampil menggunakan busana putih. Tapi Isran tanpa kacamata hitam. Sedang Rudy-Seno mengenakan busana warna biru muda, yang selama ini dikenakan bersama para pendukungnya.

Isran-Hadi mengusung visi misi dengan angka 45. Itu angka keramat tahun kemerdekaan. Terdiri 1 visi, 5 misi dan 39 program. Visinya tetap seperti pada Pilgub mereka pertama, “Kaltim Berdaulat untuk Semua.”

Mereka menegaskan Kaltim Berdaulat bukan Kaltim Merdeka. Kaltim Berdaulat adalah Kaltim yang memiliki kemandirian dalam mengemban kewenangannya untuk mengoptimalkan segenap potensi sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan serta didukung dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan, infrastruktur wilayah dan ketahanan sosial ekologi yang tangguh.

Selain mengusung 5 misi, Isran-Hadi juga menyampaikan 8 program komitmennya. Yaitu penguatan transformasi ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, beasiswa 2,5 T, peningkatan pelayanan kesehatan, 25 ribu rumah layak huni, penuntasan 100 persen jalan provinsi, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pembangunan agribisnis dan pedesaan.

Sedang Rudy-Seno selain menyampaikan visi misi, juga menawarkan 7 program unggulannya yang dia sebut “Gratispol.” Mulai gratis sekolah sampai S3, biaya berobat, makan bergizi dan seragam sekolah sampai gratis haji dan umrah bagi seluruh marbot.

Isran Tampil Tenang

Rudy-Seno mencoba menyerang Isran-Hadi dengan sejumlah fakta yang dia ungkap. Menurut Rudy, APBD Kaltim luar biasa. No 5 secara nasional dan terbesar di Kalimantan. Tapi angka kemiskinan Kaltim di atas Kalsel dan Kalteng. Angka stunting-nya juga di atas nasional. Termasuk angka penganggurannya sangat tinggi. Karena itu harus diakhiri. “Pasangan Rudy-Seno siap membawa Kaltim emas, Kaltim yang Sejahtera,” tandasnya.

Isran-Hadi menangkis semua serangan itu. Isran tampil tenang dan tidak mengumbar pernyataan. Malah sebagian jawabannya cukup menggelitik. Mereka berdua sering meluruskan data dan ucapan lawannya. Isran misalnya, sempat meluruskan ucapan Rudy yang menyebut 10 kecamatan. “Yang benar 10 kabupaten kota,” ujarnya tersenyum.

Ketika Hadi diserang Seno soal angka stunting, dia mengatakan angka yang dipakai tidak urut dan kurang update. Soalnya Hadi ketika masih menjadi wagub memang mengurusi masalah stunting sebagai anggota Satgas. “Saya terlibat langsung,” katanya.

Hadi mengakui angka stunting Kaltim pada tahun 2020 memang tinggi pasca-Covid.  Tapi tahun 2022 sudah turun jadi 22,9. Desember 2023 turun lagi menjadi 18,3 dan sampai Juli 2024 sudah 14,5. “Jadi sekarang posisinya sudah di bawah nasional,” jelasnya.

Ketika Rudy menyoal tingginya angka SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) APBD Kaltim, Isran menjelaskan sebagian karena adanya penghematan. “Uangnya ada, tidak dikorupsi,” ujarnya menegaskan.

Hadi juga mempertanyakan program haji dan umrah gratis yang ditawarkan Rudy-Seno. “Apa nomenklaturnya dan berapa banyak?” tanyanya. Seno mengatakan tetra bisa dilaksanakan, karena APBD Kaltim besar. “Nanti kita konsultasikan juga ke Mendagri,” kata Rudy.

Isran-Hadi sempat mengklarifikasi pertanyaan tim panelis soal penurunan anggaran APBN untuk pembangunan IKN. “Itu bukan wewenang daerah, tapi wilayah Pusat. Tak terkait langsung dengan  Kaltim,” jelasnya.

Ketika Isran diberikan kesempatan bertanya, dia membuat pernyataan menggelitik. “Saya tidak berani bertanya dan membuat pernyataan nanti takut dilaporkan ke polisi,” katanya tersenyum.

Sekitar pukul 23.00 debat berakhir. Kedua pasangan saling bersalaman dan tertawa. Isran dan Hadi langsung dielu-elukan pendukungnya. Mereka menganggap Isran-Hadi mampu mengungguli lawannya. “Pahamlah Ikam berhasil mengalahkan Gratispol,” kata Ina bersemangat. (*)

Disclaimer: Seluruh isi artikel ini ialah tulisan Rizal Effendi. Redaksi tidak melakukan penyuntingan.

Artikel Catatan Rizal Effendi: Isran-Hadi vs Rudy-Seno pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sebuah Opini dari Febby Rio Pratama Syarif

Berwisata semakin ke sini semakin menjadi kebutuhan yang penting bagi manusia. Beberapa laporan padatnya wisatawan Nusantara karena libur panjang tahun 2024 seperti pada 15-16 September 2024 terjadi kemacetan parah di Puncak Bogor dan Dieng Wonosobo, jumlah wisatawan dan volume kendaraan meningkat berkali-kali lipat.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk jumlah wisatawan Nusantara mengalami peningkatan yang signifikan. Dari Januari hingga Juli 2024, tercatat ada 598,72 juta perjalanan wisnus, yang menunjukkan kenaikan sebesar 18,03 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

Masyarakat Indonesia terlihat semakin gemar berwisata yang berpotensi dukungan untuk ekonomi lokal pada daerah pariwisata dan pemerintah menargetkan 1.2-1.5 miliar pergerakan masyarakat Indonesia untuk berwisata sepanjang tahun 2024.

Aktivitas berwisata masyarakat Indonesia atau wisatawan Nusantara yang berwisata ke destinasi lokal di Indonesia ini harus terus digaungkan karena banyak kebaikan dari efek kunjungan wisatawan kepada destinasi. Selain perputaran ekonomi, sisi lain yang dibisa diangkat dari kegiatan beriwisata adalah rasa cinta Tanah Air dan juga bela negara yang akibatnya mungkin dapat menekan keinginan dan praktik korupsi untuk menciptakan pariwisata yang maju.

Pariwisata dan bela negara sebenarnya memiliki keterkaitan yang erat, terutama dalam konteks memperkuat rasa cinta Tanah Air dan memajukan citra negara di mata dunia.

Pariwisata dan Bela Negara

Berikut beberapa hal yang menjelaskan hubungan antara pariwisata dan bela negara;

1. Memperkuat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Pariwisata lokal yang mendorong masyarakat untuk menjelajahi destinasi dalam negeri dapat memperkuat rasa kebanggaan dan cinta pada negara. Dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, wisatawan lokal tidak hanya belajar tentang warisan leluhur, tetapi juga merasa lebih terhubung dengan identitas nasional. Seperti wisata sejarah ke museum nasional, monumen perjuangan, atau tempat-tempat penting dalam sejarah perjuangan bangsa sehingga meningkatkan pemahaman tentang sejarah perjuangan dan menumbuhkan rasa kebanggaan akan jati diri bangsa.

• Melestarikan Warisan Budaya dan Alam

Pariwisata berkelanjutan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan budaya lokal. Ini merupakan bentuk nyata dari upaya bela negara, di mana wisatawan turut menjaga sumber daya yang penting bagi identitas bangsa seperti berwisata ke taman nasional, budaya tarian tradisional, atau adat istiadat lokal sebagai bagian dari daya tarik pariwisata yang secara tidak langsung menjadi wujud pembelaan terhadap kekayaan bangsa.

• Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sebagai bangsa yang besar, dengan berwisata ke berbagai wilayah di Indonesia, masyarakat dapat lebih memahami keanekaragaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Hal Ini membantu menghilangkan stereotip atau prasangka yang mungkin muncul dan membangun kesadaran akan pentingnya persatuan di tengah perbedaan yang ada.

• Meningkatkan Citra Negara di Mata Dunia

Pariwisata internasional memainkan peranan penting dalam diplomasi untuk membangun citra positif negara. Wisatawan mancanegara yang menikmati keindahan alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat Indonesia, akan membawa kesan baik tentang Indonesia ke dunia luar. Hal ini membantu menciptakan persepsi yang positif dan memperkuat posisi negara dalam hubungan internasional dan kerja sama antarbangsa. Seperti menjadi tuan rumah event Asian Games atau MotoGP dapat menunjukkan keunikan alam, sosial, dan budaya ke ranah internasional.

Pariwisata Kurangi Korupsi

Dengan hal-hal di atas, ternyata pariwisata juga membawa dampak positif bagi masyarakatnya sendiri dan destinasi tujuannya. Sebagai pendukung pariwisata yang maju ada beberapa aspek yang dapat dilakukan untuk menciptakan pengurangan angka korupsi seperti;

1. Pariwisata yang maju adalah soal transparansi dan akuntabilitas

Pariwisata yang maju bukan hanya tentang bidang ekonomi semata, tetapi budaya, alam, dan sosial juga harus ikut maju. Dampak yang ditimbulkan dengan pengelolaan yang tidak baik akan berefek buruk dan panjang. Pengelolaan destinasi pariwisata yang profesional, akuntabilitas publik, serta peningkatan pengawasan terhadap pendapatan pariwisata dapat memaksa otoritas setempat untuk lebih terbuka dalam hal pengelolaan keuangan dan kebijakan publik. Transparansi dan akuntabilitas akan memberi kesan aman dan nyaman bagi semua masyarakat lokal untuk terus fokus pada pembangunan pariwisata menuju pariwisata maju dan akhirnya memakmurkan semua kalangan tanpa terkecuali.

2. Pariwisata yang maju adalah soal kesan masyarakat internasional

Wisatawan, media asing, dan lembaga internasional cenderung lebih memperhatikan bagaimana destinasi tertentu dikelola. Kehadiran sorotan internasional perihal keamanan destinasi akan menjadi hal yang paling diamati pada situasi ini yang tentunya berakibat pada angka dan keinginan wisatawan mancangara yang datang. Sekecil apapun berita buruk, kericuhan, dan ketidaknyaman publik karena problem kebijakan publik yang kurang baik akan menjadi sorotan internasional. Hal ini dapat memberikan tekanan moral pada pemerintah dan pejabat lokal untuk menghindari praktik korupsi karena mereka berada di bawah sorotan internasional.

3. Pariwisata yang maju adalah soal ekonomi lokal yang maju

Pariwisata yang dikelola dengan baik dapat memberdayakan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peluang bisnis bagi masyarakat setempat. Dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi lokal, diharapkan keinginan dan ketergantungan pada sistem korupsi akan juga ikut berkurang, karena masyarakat memiliki lebih banyak alternatif pendapatan yang sah dan berkelanjutan.

4. Pariwisata yang maju adalah soal peningkatan infrastruktur dan pengawasan yang maju

Sektor pariwisata memerlukan infrastruktur yang memadai seperti bandara, hotel, jalan, dan fasilitas layanan publik lainnya. Dalam pembangunan ini, sering kali ada proyek yang mengharuskan memiliki standar transparansi dan anti korupsi. Kegiatan korupsi akan menurunkan kualitas pembangunan dan pengembangan infrastuktur dan akibatnya juga akan berdampak buruk pada angka kunjungan wisatawan. Kegiatan korupsi pada proyek juga menyebabkan image buruk kepada investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia.

5. Pariwisata yang maju adalah soal pola kebijakan publik yang maju

Di negara-negara yang menggantungkan sebagian besar ekonominya pada pariwisata, korupsi dapat merusak citra destinasi dan menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung. Kesadaran dengan hal ini dapat mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan guna meningkatkan tata kelola yang bersih dan transparan untuk menjaga reputasi negara atau wilayah tersebut di mata wisatawan dan investor internasional. Pariwisata yang maju dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat adalah pariwisata yang memiliki kebijakan yang bukan hanya mementingkan suatu kelompok tapi bagaimana mengakomodir kebutuhan dan keinginan seluruh lapisan masyarakat sehingga semua orang dapat dengan ikhlas dan gigih membangun pariwisatanya.

Tentang Penulis

Penulis adalah Febby Rio Pratama Syarif, seorang dosen di Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba), mengampu 9 mata kuliah di Program Studi Tata Boga dan Perhotelan. Memiliki riwayat berkarier dan memiliki usaha di bidang pariwisata, khususnya kuliner. Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik: febby.rio@poltekba.ac.id

(dra)

Disclaimer: Kecuali lead berita, seluruh konten dalam artikel ini merupakan tanggung jawab dari penulis. Redaksi melakukan beberapa suntingan sesuai pedoman puebi. Pembaca dapat mengirimkan OPINI kepada Kaltim Faktual melalui email ataupun WhatsApp resmi media ini.

Artikel Berwisata Mengurangi Angka Korupsi dan Hal Lain yang Merugikan Negara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Saya harus menyatu dengan atlet, biar bangkit semangat juang anak-anak dalam bertanding,” katanya kepada Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras yang mendampinginya.

Isran didaulat menjadi ketua Kontingen Kaltim. Dia membawa 660 atlet dan official untuk berjuang mempertahankan reputasi daerah ini tetap berada di kelompok 5 besar.

Dari tempat penginapan, Isran yang mengenakan baju taqwo khas Kutai berjalan kaki sejauh 1 kilometer menuju Stadion Harapan Bangsa. Di ruang karantina, dia bersama para atlet harus menunggu sekitar 5 jam sampai defile pembukaan dimulakan.

Gubernur Kaltim 2018-2023 ini, tak gelisah meski harus berpanas ria. Dia didampingi putrinya, Rahmawati yang akrab dipanggil Rahmi. Dia juga tak masalah harus makan nasi kotak. “Biasa aja, pahamlah ikam,” katanya bercanda.

Dia tampak bersemangat berada di barisan depan kontingen Kaltim, yang “dihiasai” dengan penampilan sepasang atlet mengenakan kostum suku Dayak. Tangannya melambai ketika melewati panggung kehormatan, di mana Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi menyambutnya dengan tersenyum.

Pasti Jokowi kenal dengan Isran.  Soalnya ketika menjadi gubernur Kaltim, Isran berperanan penting hingga Jokowi memutuskan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Apalagi Isran juga pernah memimpin asosiasi bupati dan gubernur se-Indonesia. Isran pernah menjadi ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Setahu saya, Isran termasuk tokoh atau pejabat yang sederhana. Saya beberapa kali menyertainya terbang tidak mengambil kursi bisnis. Hotel pun tidak soal mau bintang berapa. Yang penting bisa tidur nyenyak. Termasuk makan siap di mana saja.

Apartemen dia di Sahid  Jakarta juga relatif tak mewah. Kabarnya sudah ditempati sejak dia menjadi bupati Kutai Timur.  Tak ada barang yang eksklusif menghiasi kamar tamunya.  Meja makannya juga sederhana. Tapi saya suka makanannya, ikan goreng, sambel terasi dan tumis kacang panjang atau buncis.

Dalam hal berpakaian, Isran juga tidak terlalu berorientasi dengan segala merk yang branded. Yang penting enak dipakai. Juga tidak mementingkan matching apa tidak. “Suka-suka saya,” itu salah satu ucapan seloroh  yang sering dia sampaikan.

Isran optimis kontingen Kaltim mampu meraih posisi 5 besar sebagaimana target yang ditetapkan. “Melihat kekuatan dan semangat para atlet kita, insyaallah 5 besar bisa tercapai,” katanya.

Dalam PON XX Tahun 2021 di Papua, Kaltim berada di urutan ke-7. Tapi pada PON sebelumnya, PON XVIII Riau dan PON XIX Jabar, Kaltim berada di urutan 5. Bahkan ketika menjadi tuan rumah PON XVII, Kaltim berada di urutan 3. 

Dalam klasemen sementara PON XXI, posisi Kaltim terus merangkak naik. Sekarang berada di urutan 8 dengan 6 medali emas, 7 perak dan 16 perunggu. Belum termasuk tambahan 2 medali emas dari Binaraga atas nama Mulyadi dan Sujarwanto.

Dalam kesempatan berada di Aceh, Isran bersama  pengurus KONI singgah di kediaman mantan Pj Gubernur Kaltim Tarmizi Abdul Karim. Dia memang orang Aceh dan sudah memasuki masa pensiun dari Kemendagri. Isran sempat menyerahkan plakat dan cenderamata.

“Saya tak bisa melupakan Kaltim,” kata Tarmizi yang merasa mendapat kejutan karena dikunjungi. Tarmizi bertugas selama 6 bulan sejak Juli 2008 sampai Desember 2008, menjelang pelantikan Awang Faroek Ishak sebagai gubernur baru.

Adik Tarmizi, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal saat ini mengikuti Pilwali Aceh. Dia sekarang anggota DPR RI dari Fraksi PPP dan pernah menjadi Wakil Wali Kota dan Wali Kota Banda Aceh. “Saya ikut Pilwali lagi,” katanya ketika bertemu di Jakarta, minggu lalu.

Hadir juga di Aceh adalah Deputi Otorita IKN Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin. “Beliau sekarang juga jadi Ketua KONI IKN,” kata Rusdiansyah.

Ada yang Menyoal

Sementara itu ada yang menyoal kedudukan Isran sebagai ketua Kontingen PON Kaltim. Mengutip pemberitaan koraNusantara,  Barisan Kemenangan Demokrasi (Barikade) meminta Isran mundur dari jabatan tersebut karena bertentangan dengan prinsip netralitas Pilkada.

“Kami minta Isran Noor mundur dari jabatannya untuk menghindari pelanggaran kampanye sesuai UU Pilkada khususnya pasal 69 h,” kata Ketua Barikade Kaltim Oschar Rawindra SH.

Dia juga menyoroti bahwa penggunaan anggaran APBD Kaltim dalam PON XXI seharusnya tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Ketua Bawaslu Kaltim Hari Darmanto mengatakan, pihaknya masih mengkaji apakah jabatan ketua Kontingen PON Kaltim termasuk dalam kategori pejabat yang diwajibkan mundur berdasarkan undang-undang.

Jika dilihat dari  ketentuan yang ada, kewajiban mundur hanya ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN), anggota DPR, DPRD dan pejabat negara saja.

“Nah kami akan mengecek apakah ketua kontingen yang mendapatkan biaya dari anggaran negara dan apakah jabatan tersebut melekat secara tetap,” ujarnya.

Menurut Hari Darmanto, Bawaslu akan segera melakukan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya. “Hasil evaluasi akan kami umumkan setelah penilaian terhadap ketentuan undang-undang dan kualifikasi jabatan ketua kontingen,” tambahnya.

Berkaitan ada sorotan seperti ini biasanya Isran tak terlalu mempersoalkan. “Mehabisi baterai aja,” biasanya itu yang dia ucapkan sambil tersenyum. Tapi dia pasti patuh jika Bawaslu melihat jabatan ketua kontingen melanggar ketentuan. Soalnya dia diangkat menjadi ketua kontingen sebelum tahapan Pilkada berlangsung.

Lagi pula niatannya murni untuk ikut memotivasi atlet Kaltim yang berjuang mengharumkan nama daerah. Dia sendiri juga harus mengorbankan perhatian dan waktunya di tengah kesibukan yang lain termasuk persiapan menghadapi tahapan penting agenda Pilgub.

Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras melihat tidak ada yang dilanggar Pak Isran. Sebab dia bukan pejabat negara atau pejabat publik. Jabatannya sebagai ketua kontingen sudah ditetapkan jauh hari dan juga berakhir 20 September sebelum penetapan resmi sebagai calon dan masa kampanye. “Beliau juga tidak kampanye di tengah para atlet, jadi murni urusan olahraga,” tandasnya. (*)  

Disclaimer: Seluruh isi artikel ini ialah tulisan Rizal Effendi. Redaksi tidak melakukan penyuntingan.

Artikel Catatan Rizal Effendi: Isran Makan Nasi Kotak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

OPINI: Oleh Tati, S.Pd., MPA

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang pengorbanannya begitu besar dalam mencerdaskan anak bangsa. Peran guru yaitu untuk membimbing, mengajar, melatih, menginspirasi, dan mengevaluasi para peserta didik.

Guru sudah termasuk dalam kategori professional jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pengakuan status professional ini di buktikan dengan sertifikat pendidik. Kendati begitu, menjadi seorang guru tidak semudah kelihatannya, karena masih adanya hal yang berbenturan dengan realita.

Menjadi seorang guru dengan tugas yang begitu berat kadangkala tidak sepadan dengan upah dan perlindungan sosial yang di dapat; yang berakhir menimbulkan keresahan para guru. Dunia pendidikan yang semakin berkembang mengharuskan guru untuk dapat meningkatkan kualitas beserta kapasitasnya agar dapat beradaptasi dan mengejar kemajuan tersebut yang kemudian kembali disalurkan kepada peserta didik sebagai anak bangsa penerus negara ini.

Pekerjaan yang mulia dan cenderung berat ini terkadang masih dipandang sebelah mata dan masih kurangnya mendapatkan pengakuan, kesejahteraan, ataupun wadah untuk meningkatkan kapasitasnya.

Dengan adanya perlindungan sosial dan kesejahteraan guru, akan melahirkan para guru yang kompeten, dapat mengikuti arus dunia pendidikan yang semakin maju, dan harapan akan berhasil mengajar para peserta didik sampai mimpinya tercapai.

Oleh karena itu, profesi guru adalah profesi yang harus di jaga dan di-support baik dalam segi fasilitas maupun dalam perlindungan sosial; karena guru adalah warisan berharga Mendikbudristek yang perannya sangat berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengangkatan Guru Honorer Menjadi ASN

Menjadi seorang guru tidaklah mudah, seiring berjalannya waktu dengan kemajuan dunia pendidikan yang semakin maju mengharuskan guru untuk dapat beradaptasi. Namun apabila dukungan fasilitator ataupun kesejahteraan guru yang masih minim dapat menyebabkan kendala lainnya.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah bergerak untuk membantu guru dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan agar guru mendapatkan pengakuan, kesejahteraan dan peningkatan kapasitas. Sehingga kualitas menjadi seorang guru lebih maksimal dan dianggap panas untuk memberikan ilmu, membimbing, dan memotivasi para peserta didik.

Pemerintah melakukan pengangkatan lebih dari 700 ribu guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan langkah ini, para guru honorer memiliki kepastian pengakuan dan dapat juga berkaitan erat dengan meningkatnya kesejahteraannya.

Namun pemerintah perlu memperhatikan pula para guru yang belum menjadi ASN, dengan memberikan tunjangan profesi dan bantuan insentif. Agar guru yang sudah ASN dan belum ASN dapat sama-sama merasakan kesejahteraan. Adapun bantuan insentif di tahun 2024 ini dicanangkan akan cair di setiap semesternya. Besarnya insentif yang diberikan adalah Rp300 ribu per bulan untuk guru formal dan Rp200 ribu per bulan untuk guru nonformal.

Ruang Penuh untuk Peningkatan Kompetensi

Selain mengangkat guru honorer sebagai ASN dan memberikan bantuan intensif untuk guru non ASN, pemerintah memberikan dukungan secara penuh untuk para guru meningkatkan kompetensinya agar dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang lebih berkualitas untuk para peserta didik.

Salah satu inisiatif untuk menjadi solusinya yaitu Pendidikan Guru Penggerak (PGP) yakni program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan dengan fokus kepada kepemimpinan pembelajaran. Tujuannya agar para guru lebih aktif lagi dalam mengelola komunitas ini di setiap daerahnya, agar apa yang menjadi kekhawatiran murid dan apa yang dibutuhkan murid di setiap daerahnya dapat teratasi dengan tepat.

Komunitas ini memiliki ribuan anggota yang tergabung di dalamnya, kini PGP telah memasuki angkatan ke-11 dengan jumlah peserta sebanyak 32.279 guru. Di dalamnya berisi pengembangan yang akan membantu para guru agar lebih mampu untuk melahirkan para penerus bangsa yang berkualitas.

Dengan program PGP ini, di harapkan dapat membantu para guru dalam meningkatkan kompetensi, sehingga menjadi batu loncatan agar kemampuannya dapat lebih maju dan dapat melahirkan para peserta didik penerus bangsa yang berkualitas.

Guru Adalah Warisan Negara yang Harus Dijaga

Setelah kita mengetahui peran guru yang sangat berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa di negara ini, bisa kita tarik benang merahnya bahwasanya menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Oleh karena itu pentingnya memberikan bantuan dalam peningkatan kompetensi dan jaminan kesejahteraan agar di masa yang akan mendatang orang-orang yang memiliki cita-cita sebagai guru dapat lebih berani untuk maju dan meraih impiannya.

Pun agar orang-orang yang telah menjadi guru sekarang bisa lebih merasakan kesejahteraan sehingga dapat melakukan tugasnya dengan maksimal.

Sinergi antara guru, pemerintah, beserta peserta didik dan masyarakat, sejatinya memiliki hubungan yang saling berkaitan, guna sama-sama membantu dalam mencerdaskan anak bangsa dengan dukungan penuh antarstakeholder. (dra)

Tentang Penulis

Penulis adalah Pegiat Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, aktivis Aktivis Pendidikan, dan Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung. Dapat dihubungi di akun media sosial @tatisedfar

Disclaimer: Kecuali lead berita, seluruh konten dalam artikel ini merupakan tanggung jawab dari penulis. Redaksi melakukan beberapa suntingan sesuai pedoman puebi. Pembaca dapat mengirimkan OPINI kepada Kaltim Faktual melalui email ataupun WhatsApp resmi media ini.

Artikel Perlindungan Sosial bagi Guru sebagai Warisan Negara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.