Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Kaltim, Mohlis Hasan, memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana pemerintah pusat.

“Insyaallah, penyelenggaraan ibadah haji Kaltim sesuai jadwal. Pada 26 April 2026, jemaah kloter pertama mulai masuk Embarkasi Balikpapan,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Keberangkatan Diatur Ketat, Jemaah Harus Masuk Embarkasi H-1

Menjelang hari H, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terus diperkuat. Lewat Kantor Kemenag di daerah, fokus utama saat ini adalah memastikan jemaah bisa berangkat tepat waktu dari daerah asal menuju bandara.

Hal ini penting karena jadwal keberangkatan sudah diatur ketat. Setiap jemaah wajib sudah tiba di embarkasi maksimal 1×24 jam sebelum terbang ke Tanah Suci.

“Jadi tidak boleh terlambat. Semua harus sudah masuk embarkasi sehari sebelum keberangkatan,” jelas Mohlis.

Selain transportasi, kesiapan sarana pendukung juga terus dimatangkan agar proses pemberangkatan berjalan lancar tanpa kendala.

Kuota Hampir Penuh, Masa Tunggu Haji Kini Disamaratakan

Dari sisi kuota, jemaah haji Kaltim tahun 2026 hampir sepenuhnya terpenuhi. Tercatat 3.166 jemaah akan berangkat melalui Embarkasi Balikpapan dari total kuota 3.189 orang.

Selisih jumlah tersebut terjadi karena adanya mutasi jemaah antar embarkasi. Sementara secara keseluruhan, Embarkasi Balikpapan akan melayani 5.812 jemaah dari berbagai daerah.

Menariknya, sistem penentuan kuota kini tidak lagi berdasarkan jumlah penduduk muslim, melainkan menggunakan sistem waiting list. Artinya, siapa yang lebih dulu mendaftar, dia yang lebih dulu berangkat.

Kebijakan ini berdampak pada masa tunggu yang kini disamaratakan secara nasional menjadi sekitar 26 tahun.

“Sebelumnya berbeda-beda. Ada daerah yang 17 tahun, ada juga yang sampai 36 tahun. Sekarang dipukul rata sekitar 26 tahun,” pungkas Mohlis Hasan.

Dengan persiapan yang hampir rampung, pemberangkatan jemaah haji Kaltim 2026 diharapkan berjalan lancar. Pemerintah pun terus memastikan seluruh proses, mulai dari daerah hingga embarkasi, benar-benar siap tanpa hambatan. (am/lim)

Artikel Persiapan Haji Kaltim 2026 Hampir Rampung, Jemaah Mulai Masuk Embarkasi 26 April pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mencatat sedikitnya 77 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kaltim, Cahyo Kristanto, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu penetapan status siaga bencana hidrometeorologi dari pemerintah provinsi.

“Status siaga masih menunggu SK Gubernur. Regulasinya sedang berproses dan kami berharap segera ditetapkan,” ujarnya.

Antisipasi Diperkuat, Peralatan Hingga Personel Disiagakan

Meski status siaga belum resmi ditetapkan, BPBD Kaltim mulai bergerak cepat melakukan berbagai langkah antisipasi. Persiapan difokuskan untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga September.

Sejumlah sarana dan prasarana mulai disiapkan, termasuk memastikan kesiapan mesin pompa air agar respons penanganan kebakaran bisa dilakukan lebih cepat di lapangan.

Selain itu, BPBD juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perusahaan perkebunan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) dinilai menjadi kunci utama dalam pengendalian karhutla.

“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada kerja sama semua pihak agar penanganannya cepat dan efektif,” tegas Cahyo.

Sebaran Titik Panas Meluas, Masyarakat Diminta Waspada

Berdasarkan pemantauan terbaru, titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, hingga sebagian wilayah Kota Bontang.

Dari evaluasi sebelumnya, hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik lahan, terutama kawasan gambut yang mudah terbakar saat musim kering.

Meski saat ini masih terdapat potensi hujan, BPBD Kaltim mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Warga diimbau untuk menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya membuka lahan dengan cara membakar.

“Kami minta masyarakat lebih waspada. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar karena risikonya sangat besar,” pungkasnya. (Am/lim)

Artikel 77 Titik Panas Muncul, BPBD Kaltim Waspadai Ancaman Karhutla Jelang Musim Kemarau pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Capaian tersebut dilaporkan kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui surat resmi sebagai bentuk kebanggaan sekaligus laporan perkembangan pendidikan di daerah.

Kepala sekolah, Ni Made Adnyani, menyebutkan bahwa LoA tersebut berasal dari sejumlah negara tujuan pendidikan favorit, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, hingga Belanda.

“Sebanyak 30 siswa kami menerima LoA di perguruan tinggi luar negeri dengan total 84 LoA,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Bukti Kualitas Pendidikan dan Harapan Dukungan

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja keras siswa, dukungan orang tua, serta pembinaan berkelanjutan dari sekolah melalui program pendidikan berstandar global.

Ia juga menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan di Kalimantan Timur mampu bersaing di tingkat internasional.

Pihak sekolah pun berharap pemerintah daerah dapat terus memberikan dukungan, baik dalam bentuk akses informasi, kemitraan pendidikan, maupun program beasiswa bagi siswa berprestasi yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pelajar lain di Kalimantan Timur untuk terus berprestasi dan berani menembus persaingan global. (kom/lim)

Artikel 30 Siswa SMAN 10 Samarinda Raih 84 LoA dari Kampus Luar Negeri pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Meski demikian, kepolisian menegaskan kondisi tersebut belum masuk kategori macet total, melainkan kepadatan akibat lonjakan mobilitas masyarakat usai libur panjang.

Salah satu titik paling padat terpantau di kawasan Jembatan Mahkota II, yang menjadi jalur vital penghubung antarwilayah.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda, La Ode Prasetyo Fuad, menyebut pihaknya terus memantau situasi dan siap mengambil langkah cepat.

“Jika terjadi kepadatan, kami akan lakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Prioritas kami adalah jalur dengan volume kendaraan tertinggi, terutama arus keluar kota,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Sistem Buka-Tutup Jalur Diterapkan

Untuk menjaga arus tetap bergerak, polisi menerapkan sistem buka-tutup jalur secara fleksibel. Strategi ini dinilai efektif mengurai antrean meski kendaraan tetap melaju dalam kecepatan terbatas.

Sebanyak 50 personel gabungan dari Satlantas dan Polsek dikerahkan di titik-titik rawan guna memastikan kelancaran lalu lintas.

Lonjakan kendaraan tidak hanya terjadi di jalur antar kota. Sejumlah kawasan publik juga mengalami peningkatan aktivitas, seperti area sekitar Big Mall Samarinda, kawasan sekolah, hingga lokasi rekreasi yang ramai dikunjungi warga selama libur Lebaran.

Di tengah tingginya volume kendaraan, angka kecelakaan lalu lintas selama Operasi Ketupat 2026 terpantau relatif stabil, dengan total empat kejadian—tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

Meski begitu, kepolisian tetap mengingatkan masyarakat untuk mengutamakan keselamatan.

“Kami mengimbau pengendara agar tetap disiplin, mematuhi aturan, dan segera beristirahat jika lelah. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” tegas La Ode.

Dengan arus balik yang masih berlangsung, masyarakat diimbau untuk mengatur waktu perjalanan dan menghindari titik rawan kepadatan guna perjalanan yang lebih aman dan nyaman. (am/lim)

Artikel Arus Balik Lebaran 2026, Samarinda Dipadati Kendaraan, Polisi Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menjelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur mulai memperketat pengawasan jalur air. Inspeksi keselamatan atau uji kelayakan digelar bagi armada kapal angkutan di Sungai Mahakam untuk mencegah insiden selama masa libur panjang.

Salah satu titik pengawasan utama difokuskan di Dermaga Mahakam Ulu, Samarinda. Pelabuhan ini menjadi urat nadi pergerakan warga, mengingat masih banyak wilayah di Kaltim yang sangat bergantung pada perairan sebagai akses utama transportasi antarkabupaten dan kota.

Dalam operasi tersebut, petugas tidak sekadar mengecek fisik lambung maupun mesin kapal. Kelengkapan darurat seperti jaket pelampung turut diperiksa teliti, diiringi dengan pantauan ketat terhadap kesiapan nakhoda beserta awak kapal yang bertugas melayani penumpang.

Langkah Wajib

Kepala Dishub Kaltim, Yusliando, menyatakan langkah antisipasi ini wajib dilakukan sebelum volume masyarakat yang bepergian melonjak tajam.

“Ramp check ini kami lakukan untuk memastikan armada dalam kondisi baik untuk beroperasi. Kami juga mengecek kondisi pengemudi, mulai dari kesehatan, narkoba hingga tingkat kelelahan,” ungkap Yusliando, Minggu (15/3/2026).

Yusliando menegaskan, secanggih apa pun kapalnya, jaminan keselamatan tetap bertumpu pada kesiapan sumber daya manusia di lapangan. Oleh karena itu, nakhoda dan awak kapal dipastikan harus bugar secara fisik dan sama sekali tidak berada di bawah pengaruh zat berbahaya.

“Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Karena itu, kami ingin memastikan kendaraan maupun kapal yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kelayakan serta dikemudikan oleh pengemudi yang siap secara fisik maupun mental,” ujarnya menambahkan.

Kegiatan pengawasan di simpul-simpul transportasi perairan maupun darat, seperti terminal tipe B, memang berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Kaltim. Lewat pengetatan standar kelayakan kapal dan awak ini, jalur Sungai Mahakam diharapkan mampu melayani pemudik dengan aman, tertib, dan terhindar dari risiko kecelakaan fatal. (ens)

Artikel Jelang Mudik Lebaran, Dishub Kaltim Sisir Kelayakan Kapal di Sungai Mahakam pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam forum tersebut, Darlis tampil sebagai narasumber utama dan menyoroti pentingnya keterbukaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Transparansi anggaran itu harga mati. Karena uang yang dikelola adalah uang rakyat, maka rakyat berhak tahu ke mana dan untuk apa anggaran itu digunakan,” tegas Darlis.

Ia menilai, tanpa transparansi, berbagai potensi penyimpangan akan sulit dicegah. Mulai dari ketidaktepatan alokasi hingga intervensi kepentingan tertentu dalam proses penyusunan anggaran.

“Kalau tidak terbuka, publik tidak bisa mengawasi. Di situlah celah penyimpangan muncul,” lanjutnya.

Darlis juga mendorong masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, seperti melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun forum penyerapan aspirasi oleh DPRD.

Sementara itu, narasumber pertama, Elviandri, menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran pada dasarnya merupakan bagian dari proses politik yang harus mencerminkan kepentingan publik.

“Dokumen perencanaan itu bukan sekadar administrasi, melainkan dokumen politik yang memuat pilihan-pilihan publik. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa transparansi fiskal harus disertai dengan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

“Transparansi bukan hanya membuka data, tetapi juga memastikan data itu bisa dipahami oleh masyarakat luas,” jelasnya.

Di sisi lain, narasumber kedua, Selamat Said, mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan transparansi.

“Masyarakat jangan hanya diam. Harus berani bertanya, memberi masukan, dan mengawasi jalannya kebijakan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kesadaran publik terhadap hak informasi perlu terus ditingkatkan agar kontrol sosial terhadap pemerintah semakin kuat.

“Kalau masyarakat peduli, maka ruang untuk penyimpangan akan semakin sempit,” tambahnya.

Diskusi yang dipandu oleh Kamarsam ini juga menyoroti pentingnya transparansi fiskal dalam meningkatkan akuntabilitas, membangun kepercayaan publik, serta mencegah praktik korupsi. Keterbukaan informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pengelolaan aset daerah dinilai sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan akses informasi, kapasitas aparatur, hingga hambatan digitalisasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan perannya dalam mengawal kebijakan publik, sehingga pembangunan daerah benar-benar berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan bersama. (am/lim)

Artikel Darlis Pattalongi: Transparansi Anggaran Harga Mati, Publik Harus Ikut Mengawasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan infrastruktur jaringan internet di seluruh wilayahnya dalam kondisi prima. Kesiapan ini untuk mengantisipasi lonjakan traffic selama periode mudik dan libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah.

Langkah pengamanan jaringan ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan puluhan penyedia jasa internet (provider). Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut lonjakan akses data saat hari besar keagamaan adalah siklus tahunan yang sudah dipetakan dengan baik oleh para penyedia layanan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan sekitar 24 provider di Kaltim, termasuk Telkomsel, Indosat, Icon+, dan lainnya. Mereka biasanya sudah standby untuk memberikan layanan maksimal, karena traffic tinggi juga berarti peluang keuntungan bagi perusahaan mereka,” ujar Faisal di Samarinda, Kamis (12/3/2026).

Selain memastikan kualitas sinyal di jalur mudik dan perkotaan, Pemprov Kaltim juga fokus menjaga akses digital di kawasan perdesaan lewat program “Gratispol Internet Desa”. Faisal menggaransi layanan WiFi gratis di desa-desa tidak akan mati selama libur Lebaran.

“Meskipun hari libur, kuota internet desa tetap jalan. Kami berharap kepala desa tetap menyalakan perangkat WiFi-nya agar masyarakat sekitar bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, minimal di area sekitar kantor desa,” pesannya.

Sebagai informasi, perluasan akses internet gratis ini telah menjangkau 802 desa di seluruh penjuru Kaltim. Saat ini, pemerintah tengah merampungkan proses pemasangan di 39 desa tersisa untuk menggenapkan target total 841 desa pada tahun ini.

Waspada Penipuan Tagihan Fiktif

Di tengah upaya menjaga kelancaran koneksi digital masyarakat, Faisal turut menyoroti celah kejahatan penipuan yang menyasar aparatur desa. Ia menerima sejumlah aduan terkait oknum yang menagih biaya langganan internet dengan mengatasnamakan program pemerintah.

“Ada laporan penipuan tagihan internet bulanan di beberapa desa. Saya tegaskan, program Internet Desa dari Pemprov Kaltim ini gratis dan tidak ada tagihan ke kantor desa, kecamatan, maupun kabupaten. Kontrak dilakukan langsung oleh Diskominfo Kaltim dengan provider secara tahunan,” tegas Faisal.

Di akhir keterangannya, ia mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menggunakan kuota internet pribadi dan memanfaatkan fasilitas publik yang ada secara optimal, sehingga silaturahmi digital selama Lebaran dapat berjalan lancar. (ens)

Artikel Pemprov Kaltim Jamin Internet Gratis dan Lancar Selama Mudik Lebaran 1447 H, Waspada Tagihan Fiktif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada rentang waktu libur Hari Suci Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah. Kendati bekerja di luar kantor, pemerintah menegaskan bahwa skema ini bukanlah perpanjangan masa libur dan menjamin pelayanan publik tetap beroperasi penuh.

Penyesuaian sistem kerja ini diatur resmi melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Kaltim Nomor 000.8.3/1276/B.ORG-III/2026. Pelaksanaan WFA dibagi ke dalam dua gelombang.

Gelombang pertama diterapkan pada 16–17 Maret 2026, bertepatan dengan dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Sementara gelombang kedua berlaku pada 25–27 Maret 2026, yakni tiga hari pasca-libur Lebaran.

Melalui edaran tersebut, Pemprov Kaltim mewajibkan setiap kepala perangkat daerah untuk mengatur proporsi ASN yang menjalani WFA secara ketat. Pengaturan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik instansi agar tidak terjadi kekosongan staf yang bisa melumpuhkan fungsi birokrasi.

Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan layanan masyarakat yang bersifat esensial tidak terdampak. Sektor-sektor vital seperti fasilitas kesehatan, transportasi, dan keamanan dipastikan tetap bersiaga penuh.

Pemerintah juga menggarisbawahi bahwa pelayanan bagi kelompok rentan. Termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak—harus berjalan normal tanpa kendala.

Untuk mencegah ASN membolos berkedok WFA, pengawasan kedisiplinan diperketat. Pegawai yang mendapat giliran WFA tetap memikul tanggung jawab kerja seratus persen.

Mereka diwajibkan melakukan presensi daring secara tepat waktu sesuai jam kerja normal. Dan kinerjanya dipantau langsung melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai bentuk komitmen pelayanan, Pemprov Kaltim turut membuka kanal pengaduan masyarakat. Langkah ini diambil agar warga dapat segera melapor apabila mendapati adanya instansi yang menurunkan standar layanannya selama periode WFA tersebut berlangsung. (ens)

Artikel ASN Kaltim Bakal WFA Saat Nyepi-Lebaran, Layanan Publik Wajib Optimal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuntaskan proses pengembalian mobil dinas Gubernur berupa unit Sport Utility Vehicle (SUV) Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e kepada pihak penyedia. Bersamaan dengan itu, dana pengadaan kendaraan tersebut juga telah dikembalikan dan masuk ke kas daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal menjelaskan bahwa proses pengembalian dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“Proses pengembalian mobil dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan unit Range Rover 3.0 LWB Autobiography P460e telah diserahkan kembali kepada penyedia,” ujar Faisal di Samarinda, dalam rilisnya kepada media, Rabu 11 Maret 2026.

Ia menjelaskan, penyerahan kendaraan dilakukan di Kantor Banhub Kaltim di Jakarta. Diserahkan oleh Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany kepada Direktur CV Afisera, H. Subhan selaku pihak penyedia.

Dari sisi pengadaan, total nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk kendaraan tersebut tercatat sebesar Rp 8.499.936.000. Nilai tersebut terdiri dari harga unit kendaraan sebesar Rp 7.542.736.000 serta pajak sebesar Rp 957.200.000 yang telah disetorkan ke kas negara.

Dana sebesar Rp 7.542.736.000 dari pihak penyedia telah kembali ke kas daerah pada 10 Maret 2026 dinyatakan dengan Surat Tanda Setoran (STS) ke kas daerah melalui Bank Kaltimtara dengan nomor STS: 006/STS-UMUM/2026.

Faisal menambahkan, Pemprov Kaltim juga telah berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Samarinda terkait pengajuan restitusi atau pengembalian pajak dari transaksi tersebut.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPP Samarinda untuk proses pengajuan restitusi pajak dan pada prinsipnya mereka menyetujuinya,” jelasnya.

Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, Pemprov Kaltim juga melakukan koordinasi intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar mekanisme pengembalian tetap sejalan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan selesainya proses pengembalian ini, Pemprov Kaltim memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (KRV/am)

Artikel Mobil Dinas Gubernur Dikembalikan, Pemprov Kaltim Pastikan Dana Pengadaan Sudah Disetor ke Kas Daerah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menjelang momen mudik dan kumpul keluarga pada Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, ancaman penularan penyakit campak pada anak patut diwaspadai.

Merespons peringatan (warning) dari pemerintah pusat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mewanti-wanti para orang tua untuk segera mengecek dan melengkapi status imunisasi anak-anak mereka.

Kepala Dinkes Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menegaskan bahwa tameng paling ampuh untuk melindungi anak dari paparan virus campak adalah lewat pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sedari balita. Yang kemudian diteruskan dengan imunisasi lanjutan saat anak memasuki bangku sekolah.

“Untuk anak balita dan anak sekolah harus diberikan vaksin melalui imunisasi dasar lengkap serta imunisasi anak sekolah. Vaksin campak sendiri merupakan vaksin rutin yang wajib diberikan agar anak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut,” ujar dr. Jaya Mualimin.

Risiko Fatal Tanpa Vaksin

Jaya membeberkan, tren lonjakan kasus campak di lapangan nyaris selalu didominasi oleh kelompok anak-anak yang belum atau terlewat mendapatkan vaksinasi. Tanpa perlindungan vaksin, virus campak bisa memicu gejala klinis yang jauh lebih parah dan membahayakan keselamatan jiwa.

Sebaliknya, jika anak sudah mengantongi imunisasi lengkap, sistem kekebalan tubuh mereka sudah mengenali virus tersebut. Sehingga gejala yang timbul umumnya jauh lebih ringan.

“Peningkatan kasus campak sering terjadi pada anak yang tidak mendapatkan vaksin. Jika mereka tertular, gejalanya bisa sangat berat. Namun pada anak yang sudah divaksin, biasanya gejalanya lebih ringan,” jelasnya.

Hati-hati Berinteraksi dengan Balita

Mengingat tradisi silaturahmi Lebaran sangat identik dengan kerumunan dan kontak fisik antarkerabat, Dinkes Kaltim mengimbau masyarakat untuk ekstra waspada dalam menjaga kebersihan.

Orang dewasa diminta lebih berhati-hati saat berinteraksi dengan bayi dan balita, mengingat kelompok usia ini masih sangat rentan terhadap berbagai penularan penyakit infeksi.

Sebagai langkah antisipasi proaktif, Dinkes Kaltim mengajak para orang tua yang merasa jadwal imunisasi anaknya belum tuntas untuk segera mendatangi fasilitas layanan kesehatan (faskes) terdekat.

Optimalisasi layanan imunisasi di faskes ini diharapkan mampu memutus mata rantai penularan campak selama musim libur Lebaran. (ens)

Artikel Awas Penularan Campak Saat Silaturahmi Idulfitri, Dinkes Kaltim Minta Orang Tua Cek Imunisasi Anak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.