Cegah Ketimpangan, DPRD Minta Sekolah Terpadu Dibangun di Tiap Kecamatan

Pembangunan Sekolah Terpadu Bertaraf Internasional di Samarinda telah memicu berbagai polemik terkait pemerataan kualitas pendidikan. DPRD Samarinda mendorong pembangunan sekolah percontohan ini ada di tiap kecamatan.

Sebelumnya, Pemkot Samarinda berencana membangun sekolah terpadu dengan fasilitas lengkap dan kurikulum berstandar internasional. Termasuk salah satunya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Pembangunan sekolah yang sudah dimulai sejak April tahun lalu ini menargetkan seleksi guru yang ketat serta penggunaan kurikulum Merdeka Belajar seturut dengan kurikulum Cambridge.

Saat ini, Pemkot Samarinda tengah melangsungkan pembangunan sekolah tersebut dengan menyulap bangunan SMPN 16 yang terletak di Jalan Jakarta, Loa Bakung. Targetnya, akan ada 3 jenjang pendidikan dalam 1 kawasan mulai dari SD, SMP, hingga SMA.

1 Kecamatan 1 Sekolah Terpadu

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ismail Latisi menilai, setiap daerah memang wajib punya sekolah unggulan yang bisa dirujuk sebagai sebuah percontohan. “Saya melihat tadi, memang setiap daerah harus punya minimal satu sekolah unggulan.”

Meski kini belum setiap wilayah kecamatan dibangunkan sekolah terpadu, ia mendorong Pemkot Samarinda untuk segera melakukannya secara bertahap di masa mendatang.

“Pemerataan untuk pendidikan itu harus dilakukan secara bertahap. Kalau belum bisa semua, paling tidak kita punya satu sekolah percontohan dulu,” lanjutnya.

Siap Awasi Pelaksanaan

Selain itu, kekhawatiran masyarakat soal seleksi masuk sekolah terpadu terus mencuat. Masyarakat khawatir, fasilitas mentereng ini hanya bisa dinikmati orang-orang tertentu.

“Yang pasti, masuk di sana itu pakai sistem tes yang memang berdasarkan kemampuan anak,” sebut Ismail memberi kepastian.

Menyoal implementasi di lapangan, dirinya menegaskan kesiapannya untuk turut mengawal pelaksanaan sekolah terpadu. Menurutnya, untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara optimal, sinergi antara DPRD dengan Pemkot Samarinda harus dijalin.

“Tinggal bagaimana kemudian pengawasan ketat dari dari DPRD maupun dari Pemkot Samarinda. Supaya target yang diinginkan itu tercapai.”

Tanpa mengabaikan sekolah-sekolah lainnya, Ismail berharap ke depan kehadiran sekolah terpadu mampu memicu peningkatan kualitas pendidikan bagi sekolah di sekitar.

“Tidak mengabaikan kemudian sekolah yang lain. Hanya memang ini coba dijadikan sebagai profiling yang harapannya kemudian nanti bisa menular ke sekolah-sekolah yang lain di Samarinda,” tutupnya. (nkh/sty)