Cek Kebenaran LKPJ, DPRD Tinjau Proyek Terowongan, Teras Samarinda, sampai Parkir Mal

Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda melakukan peninjauan ke beberapa proyek pemkot. Mulai dari Terowongan, GOR Segiri, Teras Samarinda, hingga parkir di Mal SCP dan Bigmall. Sejumlah catatan mereka berikan.

Pada Maret lalu, Wali Kota Samarinda Andi Harun telah memaparkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD. Dalam Sidang Paripurna masa persidangan 1 tahun 2024.

DPRD Kota Samarinda kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengecek kebenaran LKPJ pemkot dengan hasil realisasi di lapangan. Lalu memberikan catatan sesuai dengan hasil temuan di lapangan.

Pada Kamis, 25 Maret 2024, Sebagian anggota Pansus LKPJ yang terdiri atas Komisi II dan Komisi IV melakukan tinjauan lapangan. Mereka mendatangi beberapa proyek pemerintah yang saat ini tengah berjalan.

Pertama dari Terowongan Samarinda dari sisi Jalan Alimuddin dan Jalan Kakap. Lalu berlanjut ke area parkir Mal SCP, lalu bergeser ke GOR Segiri, ke Teras Samarinda, dan berakhir di tinjauan area parkir Bigmall.

Terowongan Gunung Manggah

Di Terowongan Samarinda, para anggota dewan cukup terkejut. Sebab tampaknya proyek akan meleset. Karena pada tahun ini, Terowongan Samarinda diproyeksikan baru tembus dari kedua sisi.

Sehingga kata ‘selesai’ yang selama ini dipersepsikan sebagai terowongan bisa beroperasi, tampak tidak sesuai. Ini jadi catatan. Sekaligus kekhawatiran dampak proyek ke RSJD Atma Husada karena berdekatan.

GOR Segiri

Lalu di Gor Segiri Samarinda. Setelah progres eksterior rampung, kini tengah memasuki tahap revitalisasi interiornya. Tak ada kendala atau catatan serius di proyek ini. Karena tampak sesuai jadwal.

Pansus LKPJ ikut menyoroti hasil final GOR Segiri nantinya. Dengan melihat site plan keseluruhan dari proyek. Bakal terjadi beberapa perubahan dibandingkan GOR Segiri sebelumnya.

Karena akan menggunakan bangku single seat untuk tribun di dalam. Akan menyebabkan kapasitas tampung dari GOR Segiri sendiri bakal berkurang. Tidak seimbang dengan lahan parkir yang cukup luas.

Teras Samarinda

Catatan besar ada di proyek satu ini. Sebab proyek Teras Samarinda yang saat ini berjalan, merupakan perpanjangan pengerjaan yang ke 3 kalinya. Kendalanya masih sama, material yang dipesan di luar Negeri. Perlu waktu.

Beberapa barang ada yang masih berproses di bea cukai. Beberapa lagi ada yang mengalami kerusakan di perjalanan. Sehingga harus dipesan ulang. Semakin memperlambat pekerjaan.

Selain itu, pemberdayaan UMKM yang digaungkan selama ini rupanya tak sesuai. Sebab di Teras Samarinda tahap 1 ini, hanya disediakan 4 kios saja. Tak banyak. Belum lagi kawasan parkir yang juga harus dipikirkan.

Parkiran Mal SCP dan Bigmall

Karena ramai belakangan ini soal area parkir otonom di pusat perbelanjaan (mal), rumah sakit, hingga hotel. Pansus LKPJ sekaligus meninjau Mal SCP dan Bigmall. Mendapati area parkir yang memang tak sesuai standar.

Banyak fasilitas seperti sprinkler dan juga marka parkir yang belum dipenuhi. Sehingga izinnya belum juga diberikan. Yang membuat area parkir tersebut sebetulnya ilegal dan tidak seharusnya memungut parkir kepada pengunjung.

Pansus LKPJ DPRD Kota Samarinda mendorong para pengelola mal dan pengelola parkir bisa segera memenuhi persyaratan dan merampungkan administrasi perizinan.

Catatan Pansus LKPJ

Anggota Pansus LKPJ sekaligus Anggota  Komisi II DPRD Kota Samarinda Laila Fatihah menyebut pada prinsipnya para legislator tidak mempermasalahkan pembangunan. Hanya saja perlu juga memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Kita memiliki lebih dari anggaran, boleh membangun fasilitas kiranya tidak mengganggu untuk keberlanjutan masyarakat Samarinda,” katanya Kamis 25 April 2024.

Namun sangat disayangkan kalau beberapa pembangunan berjalan tidak sesuai rencana. Menurut Laila, jangan sampai wali kota hanya mengejar penilaian publik saja, karena terlihat banyak proyek.

Namun di sisi lain masalah di Samarinda masih banyak yang belum tuntas. Misalnya saja air bersih yang belum merata ke seluruh Samarinda. Lalu perbaikan gedung sekolah, dan lain sebagainya.

“Tapi tidak ada salahnya juga kalau pemerintah kota mendengar masukan dari lembaga, karena kita langsung bersentuhan dengan masyarakat,” pungkasnya. (ens/dra)