Dana Pemulihan Rp 10 T Cair, Komisi II DPR Minta Penanganan Banjir Sumatera Tak Tersandera Birokrasi

Anggota DPR RI Azis Subekti mendesak pemda mempercepat pemulihan layanan dasar korban banjir Sumatera. Pascacairnya dana lebih dari Rp 10 triliun dari pusat.

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mendesak percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

Mengingat anggaran dari pusat sudah digelontorkan, pemerintah daerah (pemda) diminta segera mengeksekusi program pemulihan tanpa terhalang birokrasi yang berbelit.

“Uang sudah turun. Kebijakan sudah dibuat. Kini pemulihan tidak boleh tertahan oleh kebiasaan lama,” tegas Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2026).

Pemerintah pusat diketahui telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 untuk merespons situasi darurat ini. Melalui beleid tersebut, ketersediaan dana pemulihan dipastikan aman.

“Pemerintah pusat menggeser anggaran dan menambah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Otonomi Khusus. Dengan nilai lebih dari Rp 10 triliun. Secara kebijakan, ini adalah sinyal tegas bahwa negara tidak menunda kehadirannya di tengah situasi darurat,” jelasnya.

Meski demikian, Azis menyoroti bahwa kebijakan di atas kertas tidak akan berarti tanpa eksekusi lapangan yang sigap. Ia mencatat, realisasi penyaluran dana transfer ke daerah saat ini masih tergolong rendah, yakni baru sekitar 25 persen dari total alokasi yang mencapai Rp 85 triliun. Kecepatan pencairan ini berbanding terbalik dengan mendesaknya kebutuhan warga.

“Di titik ini, persoalan utama bukan lagi soal ketersediaan anggaran, melainkan soal kapasitas dan orientasi eksekusi,” beber Azis.

Kritik Indikator Keberhasilan dan Kelambanan Administratif

Lebih jauh, Azis mengingatkan agar tambahan ruang fiskal melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) benar-benar dipertajam untuk memulihkan infrastruktur yang rusak, membuka kembali akses ekonomi, dan menghidupkan layanan dasar.

Jika tidak ada skala prioritas yang jelas, anggaran hanya akan bergerak di atas kertas sementara pemulihan fisik berjalan lambat.

Ia mengkritik tata kelola pemda yang masih menggunakan ritme prosedural normal di tengah situasi darurat, seperti proses perubahan APBD yang berlapis dan pengadaan yang panjang.

“Dalam konteks pascabencana, kelambanan administratif bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyentuh dimensi keadilan sosial. Warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian tidak hidup dalam jadwal birokrasi,” ungkapnya.

Selain itu, Azis menilai ukuran keberhasilan penanganan bencana selama ini masih terlalu sempit karena hanya terpaku pada persentase serapan anggaran.

Padahal, tolak ukur yang ditunggu publik adalah hasil nyata, seperti mengalirnya air bersih, akses jalan yang bisa dilewati, pemulihan layanan kesehatan, hingga sekolah yang aman bagi anak-anak.

Tiga Langkah Strategis

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Azis menyarankan pemerintah mengubah orientasi kebijakan dan praktik di lapangan melalui tiga langkah utama:

1. Kepemimpinan Tegas di Tingkat Provinsi: Pemerintah provinsi harus memegang kendali arsitektur pemulihan dengan membuat peta prioritas layanan dasar. Peta ini harus menjadi rujukan kabupaten/kota agar dana tambahan tepat sasaran pada titik kerusakan yang paling mendesak.
2. Fleksibilitas Fiskal: Pemerintah pusat perlu memberikan ruang diskresi yang terukur dan mempercepat persetujuan perubahan anggaran agar kepala daerah tidak tersandera oleh prosedur normal yang memakan waktu.
3. Perluasan Indikator Keberhasilan: Transparansi kinerja tidak boleh sebatas laporan keuangan, melainkan harus berbasis pada dampak pemulihan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Di tengah situasi pascabencana, negara diuji bukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kemampuannya mengubah keputusan fiskal menjadi kehidupan yang kembali berjalan,” tandas Azis. (ens)