Kaltim Perkuat Mitigasi Bencana Lewat Pemetaan Risiko dan Rencana Terpadu

Untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui BPBD mensosialisasikan dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana yang menjadi acuan pembangunan daerah berbasis mitigasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026 dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2023–2027. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, pada Kamis 31 Juli 2025.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan isi kedua dokumen strategis tersebut kepada perangkat daerah, lembaga vertikal, serta BPBD kabupaten atau kota se-Kalimantan Timur. Dokumen KRB berisi peta risiko dan potensi bencana yang meliputi 10 kabupaten atau kota di wilayah Kaltim, sementara RPB memuat rencana aksi dan strategi penanggulangan bencana yang terstruktur dan komprehensif.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim, Tresna Rosano, menegaskan bahwa integrasi kedua dokumen ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk menciptakan daerah yang tangguh bencana.

“Kalimantan Timur memiliki potensi bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). KRB dan RPB ini menjadi pedoman agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis data,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Robertus Ali Sadikin, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Ia membagikan pengalaman dan praktik baik penanggulangan bencana yang telah diterapkan di wilayah DIY.

Sosialisasi diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kaltim, instansi vertikal, serta BPBD dari berbagai kabupaten/kota. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi risiko bencana serta memperkuat ketahanan daerah secara menyeluruh. (KRV/pt/sty)