Darlis Pattalongi Kecam Pengibaran Bendera One Piece: Cederai Nasionalisme, Uji Ketegasan Aparat!

Darlis Pattalongi mengecam keras pengibaran bendera “One Piece” yang terjadi menjelang Hari Kemerdekaan. Ia menyebut tindakan itu mencederai nasionalisme dan menguji ketegasan aparat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pemilu sebagai fondasi demokrasi yang sehat dalam acara Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7 bertema “Keterkaitan Antara Politik & Kesejahteraan Sosial”, Rabu, 30 Juli 2025. Namun, pernyataannya yang paling tajam justru muncul saat menanggapi viralnya pengibaran bendera “One Piece” menjelang Hari Kemerdekaan.

PDD: Kualitas Pemilu Kunci Legislatif Berkualitas

Dalam sambutannya, Darlis menyebut PDD sebagai momentum penting untuk pendidikan politik masyarakat. Ia menekankan bahwa kualitas pemilu tidak boleh hanya diukur dari jumlah partisipasi, tetapi juga dari kesadaran dan integritas pilihan rakyat.

“Indikator pemilu berkualitas terletak pada partisipasi rakyat yang bukan sekadar memenuhi kuota, melainkan juga kualitas pilihan berdasarkan keyakinan hati nurani,” jelas Darlis.

Menurutnya, pemilu yang berkualitas akan melahirkan lembaga legislatif yang kredibel dan representatif.

“Hanya legislatif berkualitas yang mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang selaras dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat luas,” tegas politisi senior Partai Demokrat itu.

Darlis menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dari waktu ke waktu, demi memperkuat demokrasi lokal.

Kecaman Keras untuk Pengibaran Bendera One Piece

Namun perhatian audiens meningkat tajam saat sesi tanya jawab membahas viralnya pengibaran bendera bajak laut “One Piece”, yang diduga dilakukan di ruang publik menjelang 17 Agustus.

Dengan nada tegas, Darlis menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk ujian terhadap ketegasan aparat.

“Itulah upaya pihak tertentu menguji kesigapan aparat kita dalam menertibkan hal-hal yang tidak patut,” ucapnya tajam.

Ia menyayangkan insiden itu terjadi di tengah semangat menyambut Hari Kemerdekaan.

“Di saat semangat nasionalisme harus kita kobarkan untuk mengisi pembangunan, justru ada yang mencoba mencederai rasa kebangsaan kita dengan tindakan semacam itu.”

Darlis menegaskan bahwa simbol negara harus dihormati dan dijunjung tinggi, dan pengibaran bendera fiksi di ruang publik menjelang momen sakral kemerdekaan tidak bisa ditoleransi.

“Tidak boleh! Kita punya simbol negara, Sang Saka Merah Putih, yang harus kita junjung dan kibarkan bersama,” tegasnya.

Kebebasan Berekspresi Ada Batasnya

Menanggapi argumen bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi sebagaimana dilindungi Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945, Darlis dengan tegas menolak.

“Kebebasan berekspresi itu ada batasnya! Bukan berarti bebas sebebas-bebasnya hingga menginjak-injak hukum dan merongrong kedaulatan negara.”

Ia menambahkan bahwa segala bentuk kritik, ekspresi, dan protes harus tetap berada dalam bingkai NKRI dan menjunjung tinggi simbol negara.

“Berkebebasan berpendapat, termasuk mengkritik kebijakan, harus tetap memegang teguh simbol negara: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Merah Putih,” paparnya.

Menurut Darlis, jika kebebasan disalahgunakan untuk merendahkan simbol-simbol negara, maka itu sudah masuk kategori kebebasan yang kebablasan dan wajib ditindak.

“Jika itu terjadi, hukum harus ditegakkan, aparat wajib bertindak tegas,” pungkasnya. (chanz/sty)