DKP Kaltim Dorong Pertumbuhan Ekonomi Biru Berkelanjutan Melalui Pembatasan Hasil Tangkapan

DKP Kaltim mengambil langkah tegas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui ekonomi biru. Dengan upaya melakukan pelindungan lingkungan dan pembatasan hasil tangkapan ikan.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim terus berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara teknis, nelayan diminta untuk tidak menangkap ikan secara berlebihan. Meskipun sedang berada di ‘hari baiknya’ sekalipun.

Jumlah maksimal penangkapan mesti disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Sehingga tidak mubazir yang berujung pada tidak laku juga.

Selain itu, nelayan diminta untuk selektif. Ikan-ikan yang masih bisa berkembang, idealnya dirilis lagi. Supaya keberlangsungan kembang biak ikan di laut, dapat terjadi secara alami.

Dan sudah tentu, menangkapnya pun dengan alat-alat yang aman. Bukan alat yang merusak habitat ikan di perairan.

Selain dengan metode tangkap. DKP juga mendorong budidaya ikan. Baik pada komoditas laut ataupun ikan air tawar. Sehingga tidak terus-menerus bergantung pada alam.

Kepala DKP Kaltim , Irhan Hukmaidy mengatakan. Konsep ekonomi biru ini adalah menerapkan keseimbangan. Antara keberlangsungan lingkungan, ikan, kebutuhan masyarakat, serta perekonomian nelayan.

“Pembangunan kelautan dan perikanan melalui konsep ekonomi biru ini salah satunya dilakukan dengan peningkatan produksi tangkap dan budidaya. Kalau sudah lewat kuotanya maka kita lakukan pelarangan penangkapannya,” ungkapnya, Jumat 8 September 2023.

Peningkatanan produksi tangkap dan budidaya perikanan ini menjadi tanggung jawab bersama, baik provinsi dan kabupaten/kota yang ada di beberapa wilayah Kaltim.

“Seperti pengembangan kampung-kampung budidaya di Kaltim dan peningkatan ekspor perikanan yang berdampak pada peningkatan PDRB Kaltim,” jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2022 (Permen KP 49/2022). Telah resmi menunjuk dua kabupaten/kota di Kaltim sebagai pusat pengembangan kampung budidaya ikan kerapu dan ikan nila. Yakni Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini, pemerintah baik Pusat maupun provinsi turut memberikan dukungan dari tahap pembenihan sampai pemasaran.

Irhan mengatakan terdapat beberapa wilayah strategis yang menjadi target pengembangan perikanan komoditas unggulan. Seperti udang, rumput laut, bandeng, kepiting dan rajungan. Di antaranya Berau, Kutim, Bontang, Kukar, PPU, hingga Paser.

“Tahun 2024 target produksi kita sebesar 11.263 ton sedangkan pada tahun 2025 16.859 ton dan tahun 2026 sebesar 44.283 ton,” sebutnya.

Diketahui, terdapat 15 negara yang menjadi tujuan pasar ekspor produk perikanan Kaltim. Yakni China, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, Taiwan, Inggris, USA, Korea Selatan, Philiphina, India, UEA, Thailand, Swiss, dan Vietnam.

Irhan menjelaskan ekonomi biru yang didorong oleh DKP Kaltim ini berdasarkan pada tiga unsur. Yakni ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Dengan mewujudkan peningkatan produksi perikanan melalui langkah peningkatan komunikasi dengan nelayan setempat.

Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan penyederhanaan perizinan dan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembangunan pelabuhan perikanan, pemberdayaan nelayan, dan optimalisasi penangkapan ikan terukur. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.

Sementara itu, dalam menjaga kelestarian dan peningkatan pengawasan. Dapat dilakukan melalui penguatan SDM tim pengawas dan tindak pidana perikanan serta penguatan pengawasan KP Kaltim. Melalui PKS Satwas PSDKP KKP RI dari illegal fishing dan destructive fishing.

Dengan pengimplementasian beberapa strategi tersebut. Irhan berharap dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui ekonomi biru ini.

“Sekaligus melindungi lingkungan laut yang sangat berharga,” pungkasnya. (dmy/dra)