DPRD Balikpapan Dorong Peningkatan Produksi Pertanian untuk Cukupi Kebutuhan Pangan

Kota Balikpapan menghadapi tantangan besar sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong tingginya permintaan kebutuhan pokok di wilayah ini, sementara sebagian besar kebutuhan pangan Kota Balikpapan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Hal ini membuat kota menjadi rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Jafar Sidik, mengusulkan agar pemerintah kota segera menyusun program untuk memaksimalkan potensi pertanian lokal guna meningkatkan ketahanan pangan.

Ia menilai Kota Balikpapan selama ini lebih banyak menjadi daerah konsumen, bukan penghasil sandang, pangan, maupun papan.

“Sebagian besar kebutuhan pangan Balikpapan didatangkan dari luar daerah, khususnya dari Sulawesi dan Surabaya. Ketergantungan ini sangat rentan, seperti yang terjadi pada harga cabai yang sempat menembus hampir Rp100.000 per kg,” ungkap Jafar, Kamis 7 November 2024.

Menurut Jafar, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada di daerah sendiri agar produksi pangan lokal dapat meningkat.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah kota dan dinas terkait, Balikpapan bisa lebih mandiri dalam hal kebutuhan pangan, sehingga ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat dikurangi.

Hal ini penting, terutama mengingat peran Balikpapan sebagai penyangga IKN yang memerlukan ketersediaan bahan pangan yang lebih stabil karena peningkatan jumlah penduduk yang signifikan.

“Pemerintah harus memiliki langkah antisipasi untuk masa depan. Meski Balikpapan bukan daerah agraris, potensi lokal yang ada harus dioptimalkan agar kita tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar,” kata Jafar.

Ia menyoroti bahwa terdapat kawasan di Balikpapan yang berpotensi dikembangkan untuk pertanian, seperti di Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Kedua kecamatan ini memiliki lahan yang cukup luas dan masih terbuka untuk pengembangan sektor pertanian.

Pemerintah bisa memberikan dukungan kepada petani setempat agar mereka bisa meningkatkan produksi, terutama untuk tanaman pangan yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan pengelolaan yang baik, Balikpapan bisa mengurangi risiko ketergantungan terhadap pasokan luar, yang sering kali mengalami hambatan distribusi atau lonjakan harga akibat faktor eksternal.

Dukungan pemerintah daerah berupa pelatihan, penyediaan bibit unggul, dan akses ke teknologi pertanian modern bisa menjadi kunci untuk membantu para petani lokal meningkatkan produksi.

Program peningkatan produksi pangan lokal ini juga dinilai sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan ketahanan pangan di kota.

Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan Balikpapan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Dengan langkah konkret dari pemerintah daerah, ketahanan pangan Balikpapan dapat terwujud lebih baik untuk masa mendatang. (Man/lim)