DPRD Kutim Harap Penyelesaian Konflik Sengketa Lahan Desa Pengadan Secepatnya

DPRD Kutim akhirnya turun tangan menyelesaikan konflik sengketa lahan di Desa Pengadan. Antara kelompok tani dengan perusahaan. Bagaimana semua pihak bisa bekerjasama menyelesaikan persoalan.

Dari hearing bersama membahas sengketa lahan antara Kelompok Tani Bina Warga Desa Pengadan dengan PT. Indexim Coalindo dan PT. SBA, di kantor DPRD Kutim, Senin 10 Juni 2024. Anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansya Ridwan, memberikan tanggapan keras dalam pertemuan tersebut.

Agusriansya Ridwan meminta agar penyelesaian dapat secepatnya. Tidak berlarut-larut dan berkepanjangan.

Ia berharap masalah ini dapat segera selesai secepatnya. Dengan transparansi dan kebijaksanaan dari semua pihak. Baik dari kelompok tani maupun pihak perusahaan.

“Pokoknya semua pihak harus turunkan ego. Agar persoalan ini bisa diselesaikan. jangan sampai konflik berkepanjangan,” jelasnya.

Ia meminta pemerintah juga aktif turun tangan. Misalnya Dinas Kehutanan, yang harus terlibat dalam proses mediasi antara SBA dan kelompok tani yang berselisih paham.

“Kalau kita mau rudut itu poinnya juga harus dan apa susahnya melibatkan kehutanan juga dalam kesepahaman SBA dan melibatkan kelompok tani,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan aparat turut serta dalam proses penggantian lahan untuk meminimalisir persoalan. “Karena kalau dianalisis bapak menggunakan tim analisis di dalam Indexim, ini harusnya tugasnya meminimalisir persoalan,” ujarnya.

Agusriansya menekankan bahwa masyarakat memiliki pemahaman tentang regulasi dan harga diri, sehingga masalah sosial harus ditangani dengan serius.

“Giliran persoalan harga dirinya dan persoalan sosialnya muncul maka kita (DPRD) dilibatkan juga sedangkan kita tidak mengerti konsep berpikirnya dari awal,” katanya. (han/am)