DPRD Samarinda Gerak, Dinas PUPR Segera Dipanggil soal Tugu Pesut

Gaduh bentuk dan nilai anggaran proyek Tugu Pesut Mahakam memasuki babak baru. Komisi III DPRD bakal segera memanggil Dinas PUPR untuk meminta penjelasan dan transparansi anggaran proyek ini.

Tugu setinggi 8 meter di kawasan simpang empat Mal Lembuswana itu dirancang dengan dominasi warna fusia dan berbahan dasar sampah plastik daur ulang.

Tak sekadar elemen estetika kota, tugu ini juga mengusung pesan pelestarian ekosistem Sungai Mahakam yang identik dengan Pesut Mahakam, mamalia air tawar yang kini terancam punah.

Namun, bukan itu yang jadi sorotan. Publik mempertanyakan bentuknya yang dianggap aneh serta anggarannya yang mencapai Rp 1,1 miliar. Banyak yang menganggap nilai tersebut tak sebanding dengan hasil akhirnya.

Terlepas dari banyaknya pro dan kontra, Tugu Pesut yang sekarang menjadi ikon baru Kota Tepian ini merupakan hasil revitalisasi dari Tugu Parasamya Purnakarya Nugraha yang sebelumnya sudah pernah ada.

Merespons kegaduhan yang terjadi di kalangan masyarakat, DPRD berencana memanggil Dinas PUPR Kota Samarinda untuk menuntut kejelasan. Utamanya menyoal transparansi alokasi anggaran.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar, mengonfirmasi bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan kepada instansi terkait.

Rencananya, rapat koordinasi dengan Dinas PUPR akan dijadwalkan usai masa reses berakhir.

“Dalam waktu dekat. Mungkin paling tidak minggu kedua atau ketiga (Februari) itu estimasinya. Karena kan minggu pertama kita masih kegiatan reses, ya,” ucapnya saat dikonfirmasi Kaltim Faktual Senin (3/2).

Politisi Partai Gerindra ini bilang, rapat koordinasi yang akan berlangsung tidak hanya membahas transparansi anggaran Tugu Pesut. Namun, juga menyoal perencanaan pembangunan infrastruktur lain di Kota Samarinda.

“Rencananya, mungkin bukan hanya masalah Tugu Pesut saja. Artinya kita ingin juga melakukan fungsi kontrol kita sebagai dewan terkait kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kota Samarinda.”

“Yang berkaitan dengan infrastruktur pengendalian banjir dan perencanaan pembangunan tahun 2025-2026 juga nanti kita akan dikoordinasikan,” tambah Deni.

Bagi Deni, langkah ini merupakan salah satu upayanya untuk membangun sinergi. Sinergi yang baik, kata Deni, merupakan kunci pembangunan tepat guna.

“Sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi bukan hanya masalah Tugu saja sebetulnya. Kita ingin koordinasi menyeluruh. Artinya nanti salah satunya pun kita akan mendiskusikan terkait masalah tersebut,” pungkas Deni. (nkh/sty)