Gelar Rapat Evaluasi dan Realisasi PAD 2024, Komisi II DPRD Bahas Strategi Optimalisasi

Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar rapat bersama sejumlah mitra kerja yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Soroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2024 dan bahas strategi optimalisasi.

Adapun dalam pertemuan tersebut Komisi II DPRD Kota Samarinda secara khusus meminta laporan mendetail menyoal realisasi PAD 2024 sekaligus Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025 dari OPD yang hadir.

Langkah ini merupakan upaya untuk memastikan efektivitas program yang telah berlangsung sembari menyusun perencanaan matang agar penerimaan pendapatan daerah dapat optimal.

Penggunaan Dana Pemerintah Wajib Tepat Sasaran

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda menjelaskan agenda pemanggilan para mitra kerja menjadi momentum krusial untuk menilai realisasi program yang telah berjalan. Iswandi menyebut, pihaknya berkomitmen untuk memastikan segala program yang dirancang untuk tahun 2025 memiliki kesinambungan sehingga dapat memberi dampak nyata atas pembangunan di daerah.

“Kita ingin melihat apakah kegiatan yang dirancang untuk 2025 ini benar-benar melanjutkan program yang sudah berjalan dengan baik di 2024. Atau bahkan ada program yang tidak visible dan perlu dihentikan.”

Iswandi menekankan, proses pengawasan yang tengah berlangsung merupakan kewajiban utama baginya dan rekan-rekannya. “Ini bagian dari tugas kita dalam pengawasan, utamanya terhadap penggunaan dana pemerintah agar tepat sasaran dan lebih produktif.”

Tekankan Laporan Berbasis Data

Berbagai faktor yang mempengaruhi capaian PAD pada tahun 2024 menjadi sorotan penting yang dibahas. Termasuk segala potensi pendapatan yang belum sempat tergarap hingga kendala yang terjadi di lapangan.

Pengelolaan keuangan daerah, nilai Iswandi, wajib berbasis data yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, DPRD kerap menegaskan laporan keuangan yang transparan merupakan hal mutlak sebagai bahan pertimbangan sebuah kebijakan.

”Kita berbicara soal keuangan daerah, jadi semua memang harus berbasis data. Laporan keuangan harus ada, bukan sekadar katanya-katanya saja. Dari data yang diberikan, kita bisa melihat apakah target PAD yang ditetapkan realistis atau justru perlu diperbaiki,” jelas Iswandi.

Pertimbangkan Sektor Pariwisata dan Retribusi Daerah

Lebih lanjut, dalam hal ini DPRD akan melihat apakah ada sejumlah potensi yang belum diberdayakan secara optimal sehingga dapat menjadi sumber PAD baru bagi Kota Tepian. Salah satunya adalah sektor pariwisata.

Iswandi melihat sektor pariwisata sebagai salah satu sumber PAD dengan peluang besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran.

”Kita tahu sektor pariwisata bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang menjanjikan. Tapi kalau anggarannya cuma Rp4 miliar, tentu sulit mengembangkannya.

“Untuk itu, kita harus bicara dengan OPD terkait untuk menentukan strategi yang tepat agar potensi ini bisa dimaksimalkan,” imbuhnya.

Selain sektor pariwisata, DPRD juga menyoroti sektor lain seperti retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, dan peningkatan pajak daerah. Iswandi menyatakan bahwa banyak sektor yang memiliki potensi besar, namun belum dikelola dengan maksimal.

“Kita berharap PAD Samarinda bisa terus meningkat. Potensinya besar, tinggal bagaimana kita mengelola dan memaksimalkannya. Jangan sampai ada potensi yang terlewatkan hanya karena kurang koordinasi atau minimnya dukungan anggaran,” pungkasnya. (nkh/sty)