Gerai Kopdes di Loa Duri Ulu Dikritik karena Berada di Atas Bukit, DPMD Kukar Ungkap Rencana Pengembangan Kawasan

Penentuan lokasi pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) tidak selalu berjalan mulus. Salah satu lokasi yang sempat memicu perhatian berada di Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, karena posisinya berada di kawasan perbukitan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan, penyiapan lahan menjadi salah satu tahapan yang difasilitasi pemerintah desa. Meski demikian, lokasi yang diusulkan tetap harus melalui proses verifikasi sebelum dinyatakan layak untuk pembangunan gerai.

“Desa memang bisa menawarkan aset atau lahan yang dimiliki. Tetapi setelah itu tetap ada proses pengecekan dan verifikasi untuk memastikan apakah lokasinya sesuai dengan kebutuhan pembangunan,” ujarnya, Rabu (11/11/2026)

Arianto menyebut, dalam proses itu, tim dari Agrinas bersama unsur TNI melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang diajukan. Tidak semua usulan otomatis diterima karena ada sejumlah aspek yang harus dipertimbangkan, termasuk kondisi lahan dan kesesuaiannya untuk pembangunan fasilitas koperasi.

Arianto mengakui terdapat usulan lokasi yang tidak dapat dilanjutkan setelah melalui proses pemeriksaan. Karena itu, pemerintah desa perlu menyiapkan alternatif apabila lahan awal yang diajukan dinilai belum memenuhi persyaratan.

“Kalau memang hasil verifikasinya tidak sesuai, tentu harus dicarikan lokasi lain. Jadi bukan berarti semua lahan yang ditawarkan desa langsung bisa digunakan,” jelasnya.

Terkait Desa Loa Duri Ulu, Arianto menyebut lokasi yang berada di atas bukit sempat menjadi sorotan. Namun, pemerintah desa disebut memiliki rencana untuk mengintegrasikan kawasan itu dengan potensi pengembangan wisata dan area ketahanan pangan.

“Di Loa Duri Ulu itu ada rencana untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pengembangan wisata dan ketahanan pangan. Jadi, pemerintah desa melihatnya bukan hanya sebagai lokasi gerai, tetapi juga bagian dari pengembangan kawasan,” katanya.

Menurutnya, pendekatan tersebut perlu dilihat dari rencana pemanfaatan wilayah secara menyeluruh. Meski begitu, kesesuaian lokasi untuk fungsi gerai koperasi tetap menjadi hal yang harus diperhatikan agar fasilitas yang dibangun nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat.

Ia turut mengingatkan, persoalan lokasi pembangunan gerai yang ramai diperbincangkan di media sosial belum tentu seluruhnya terjadi di Kukar. Karena itu, informasi mengenai lokasi dan kondisi pembangunan perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum digeneralisasi.

“Kalau ada persoalan yang beredar, kita juga harus melihat dulu lokasinya di mana dan bagaimana kondisinya. Jangan sampai semua informasi yang viral dianggap terjadi di Kukar,” tuturnya.

Arianto berharap proses penyiapan lahan dan pembangunan gerai dapat berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah desa juga diharapkan mempertimbangkan aksesibilitas dan manfaat lokasi dari pembangunan Kopdes itu sendiri.

“Karena pada akhirnya, kita ingin keberadaan koperasi benar-benar mendukung kegiatan ekonomi warga di desa atau kelurahan tempatnya berdiri,” tutup Arianto. (rk/Adv Diskominfo Kukar)