Isran Noor Alokasikan Rp3,7 Miliar Tangani Masalah Stunting Tahun Ini

Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan angka stunting di Kaltim. Isran pun mengalokasikan Rp3,7 miliar untuk tangani stunting dalam tahun ini.

Diketahui pemerintah menargetkan angka prevalensi kasus sunting dibawah 14 persen. Seluruh pemerintah daerah diminta untuk menurunkan dibawah angka tersebut.

Di Kaltim sendiri, masih jauh dari target itu. Angka prevalensi stunting pada 2022, berdasarkan rilis Dinas Kesehatan provinsi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, angka stunting Kaltim tercatat sebesar 22,8 persen. Lihat ulasannya di sini.

Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan perhatian serius akan hal ini. Ia meminta kepada jajarannya, segera melakukan percepatan penyerapan anggaran, untuk memenuhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan, tidak terkecuali penanganan stunting.

“Tahun ini kita sudah mencoba mengklarifikasi hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan RI,” kata Gubernur Isran Noor baru-baru ini ketika Rapim bersama Perangkat Daerah.

Diharapkan dengan alokasi anggaran kurang Rp3,7 miliar berdampak signifikan mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di Kaltim

“Karena itu, saya berharap kasus ini menjadi perhatian serius,” sambung Isran Noor didampingi Kadis Kesehatan Kaltim dr H Jaya Mualimin.

Gubernur menjelaskan sesuai SSGI bahwa prevalensi stunting di Kaltim naik 1,1 persen. Awalnya 2021 sekitar 22,8 persen, tapi pada 2022 tembus 23,9 persen.

Namun demikian, angka prevalensi stunting Kaltim masih lebih baik jika dibandingkan dari empat provinsi di Pulau Kalimantan.

“Karena itu, percepatan penanganan stunting wajib dilakukan. Sehingga, kita mampu meningkatkan kualitas SDM di daerah,” pesannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dr Jaya Mualimin menjelaskan. Dengan adanya alokasi tersebut, pihaknya akan melakukan berbagai upaya.

Misalnya meningkatkan cakupan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri dengan aksi bergizi di SLTA dengan dinas terkait.

Tak hanya itu, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang Kurang Energi Kalori (KEK) juga harus dilakukan. Termasuk pemberian makanan balita yang timbangan berat badan menurun, serta meningkatkan cakupan ASI eksklusif bagi ibu menyusui.

“Termasuk berupaya menekan cakupan bayi yang ditimbang di Posyandu harus lebih besar 90 persen dari sasaran bayi. Melakukan imunisasi dasar lengkap bagi balita cakupan meningkat lebih 95 persen,” jelasnya.

Kemudian, kunjungan ibu hamil yang kontrol ke Pusat Kesehatan Masyarakat lebih dari 99 persen. Mempertahankan UHC kepesertaan JKN lebih 98,99 persen.

“Ini semua program spesifik Pemprov Kaltim disamping program sensitif dari lintas dinas, lembaga dan instansi lainya bersinergi,” jelasnya.

Bahkan, sesuai direktif Gubernur Isran Noor, diinstruksikan kepada OPD terkait, untuk terus melakukan pemantauan dan kesiapan infrastruktur yang telah dibangun. (am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM