Isu Kenaikan Pajak Jadi Keluhan Para Buruh di Kutim

Rencana kenaikan pajak oleh pemerintah mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Salah satunya dari kalangan buruh. Hal ini pun sampai kepada kehkawatiran bagi kaum buruh di Kutim.

Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur (Kutim) Bidang Kesejahteraan Rakyat, Yan Ipul memberikan respons terhadap keluhan buruh terkait kenaikan pajak yang dianggap sebagai salah satu permasalahan di Kutai Timur.

Yan Ipul menyampaikan hal tersebut setelah Gerakan Buruh Bersatu Kutai Timur (GEBRAK) pada peringatan Hari Buruh Internasional di ruang Hearing, kawasan Perkantoran Bukti Pelangi DPRD Kutim, beberapa waktu lalu.

“Ada beberapa tuntutan yang disampaikan teman-teman kita, salah satunya adalah tuntutan terkait kenaikan pajak,” ucapnya.

Ia juga menyoroti bahwa permintaan dari pihak buruh belum ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

“Kami akan meminta kepada pihak pemerintahan pusat untuk menindaklanjuti, karena ini memang kewenangan DPR RI,” katanya.

Pemerintah Kutai Timur berencana untuk menanggapi tuntutan kenaikan pajak dengan memberikan mandat kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kutim.

Ia berharap apa yang menjadi aspirasi buruh dapat diterima dan didengarkan oleh pemerintah pusat.

“Kami telah memberikan mandat kepada pihak Disnaker untuk mengimpitari persoalan tersebut, karena situasinya beragam di setiap perusahaan.”

“Kami ingin Disnaker mengimpitari lebih rinci agar bisa mencari solusinya,” pungkasnya. (rw)