Jalan dan Drainase Masih Jadi Keluhan Utama Warga Kubar-Mahulu

Infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga Kutai Barat dan Mahulu. Dari soal jalan sampai drainase. Masalah klasik yang belum terselesaikan hingga kini.

Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi daerah ujung di provinsi Kaltim. Yang dari segi infrastruktur dasar masyarakatnya masih belum laik dan baik.

Bagi Anggota DPRD Kaltim Marthinus, infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase masih menjadi momok bagi warga di sana. Saat ia berkunjung ke daerah itu, dua persoalan itu yang sering kali menjadi aspirasinya.

Ia mengenang, jika warga disana sangat mengharapkan pemerintah segera memperbaiki dan menyediakan infrastruktur tersebut.

Bagaimana dapat masuk dalam program prioritas pembangunan tidak hanya menjadi beban kabupaten saja, tetapi pemprov juga bisa turut ambil peran dalam pembangunannya. Agar mencapai hasil pembangunan yang maksimal.

“Warga meyakini kalau anggaran kabupaten saja tentu tidak akan cukup karena terbatas, jadi akan butuh waktu yang lama untuk dapat menyelesaikan berbagai keluhan itu. Maka itu mereka meminta bantuan provinsi juga,”sebutnya.

Politikus PDIP itu mencontohkan. Salah satunya seperti jalan nasional dan jalan provinsi menuju Kubar – Mahulu. Yang mana masih banyak titik rusak ringan hingga berat. Kondisi ini, diperparah dengan terus meningkatnya jumlah jalan rusak tiap tahunnya.

“Banyangkan ini untuk jalan umum loh, bukan jalan yang diperuntukkan buat mengangkut hasil panen. Harusnya pemerintah malu, karena bagaimanapun jalan umum itu kewajibannya pemerintah. Warga sudah lelah mengeluh sehingga mereka harus berbuat mesti dengan segala keterbatasannya,”ucapnya.

Selain itu, warga juga meminta agar jalan penghubung Kubar – Mahulu agar segera diselesaikan. Karena dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, hanya kedua kabupaten tersebut yang belum memiliki akses penghubung yang memadai.

“Dari 120 km panjang keseluruhan jalan penghubung, baru sekitar 15 km yang baru diaspal, karena itu warga minta diprioritaskan tahun 2024,”terangnya.

Sementara terkait pembangunan drainase merupakan solusi yang harus diberikan pemerintah atas persoalan banjir di Simpang Barong, Kubar. Kawasan tersebut menjadi langganan banjir saat hujan deras. (adv/am)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM