Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penyelenggara Pemilu 2024 di Kaltim Diapresiasi Komisi II DPR RI

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengikuti Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pj Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan di ruang rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Rapat membahas persiapan dan kesiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi anggota Komisi II Muhammad Habibur Rochman, Ahmad Irawan dan Aus Hidayat Nur. Hadir juga Wamendagri Bima Arya beserta jajaran.

Diberikan kesempatan pertama, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan secara ringkas persiapan dan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di Benua Etam Kalimantan Timur.

Dikatakan, 10 kabupaten/kota di Kaltim telah siap menyelenggarakan pilkada serentak, baik untuk pemilihan gubernur hingga bupati dan wali kota.

“Kami bersama Forkopimda sudah melakukan monitoring ke 10 kabupaten/kota termasuk daerah yang paling remote di Mahakam Ulu. Kami sudah mendeteksi potensi-potensi permasalahan dan kami sudah membicarakan dengan penyelenggara termasuk langkah apa yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap penyelenggara. Kondisi logsitik saat ini sudah 100 persen tinggal menunggu untuk didistribusikan pada tanggal 24-25 November,” ujar Akmal.

Akmal menyebut karena kondisi alam yang ada di Kaltim, khususnya untuk dua daerah, yaitu Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang kondisi alamnya sangat ekstrem akan diberikan perhatian khusus. Termasuk untuk lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil), yang berdasarkan pemetaan dari KPU Kaltim terdapat di Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkaliat di Kecamatan Sandaran, Kutai Timur, kemudian di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, serta kawasan Gerunggung, Tanjung Soke, Deraya dan Lemper di Kutai Barat.

“Dukungan helikopter kalau terjadi kondisi cuaca yang tidak menguntungkan seperti riam yang tidak dapat dilewati oleh kapal,” sebutnya.

Selain itu, lanjut Akmal, belajar dari pengalaman Pemilu 2019 lalu, dengan banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal saat bertugas, maka Pemprov Kaltim berinisiatif untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga ke tingkat kecamatan dan petugas pemungutan suara.

“Kami sudah memetakan dengan baik terkait 10 kabupaten/kota, secara umum sudah dipetakan untuk daerah-daerah yang rawan. Kami sudah menjalin komunikasi dengan Forkopimda dan seluruh komponen di kabupaten/kota, serta memfasilitasi forum-forum, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga citra demokrasi menjelang pilkada serentak 2024,” pungkas Akmal.

Pimpinan rapat, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi beberapa ikhtiar dan langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim seperti mengalokasikan anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa.

“Saya kira ini ikhtiar yang baik dan bisa menjadi role model bagi kita semua,” kata Rifqinizamy.

Sebagai informasi, pelaksanaan pilkada serentak di Kaltim pada 27 November 2024 akan diikuti sebanyak 2.821.202 pemilih sesuai DPT. Dengan jumlah TPS sebanyak 6.274 yang tersebar di 1.038 kelurahan/desa.

Tampak hadir mendampingi Pj Gubernur Kaltim, diantaranya Pjs Wali Kota Balikpapan, Pjs Bupati Kutai Kartanegara, Pjs Bupati Paser, Pjs Bupati PPU, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Kaltim, serta perwakilan dari Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu. (her/ky/adpimprovkaltim/zul)