Connect with us

SEPUTAR KALTIM

Akmal Malik Siap Bantu Gubernur Kaltim yang Baru Melewati Masa Transisi Kepemimpinan

Diterbitkan

pada

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. (Dok/Pemprov)

Pemprov Kaltim mengalami kekosongan kursi pemimpin definitif selama setahun setengah. Itu adalah waktu yang cukup panjang dan sedikit banyak akan berpengaruh pada program pembangunan. Akmal Malik yang mengisi kekosongan itu selama ini, siap membangun komunikasi dengan gubernur terpilih. Agar kinerja baik yang dikerjakan pemerintahan sebelumnya dan eranya bisa dilanjutkan.

Normalnya, berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah akan langsung digantikan oleh pemimpin lainnya yang memenangkan Pilkada. Namun sejak tahun 2024, Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan Pemilu Serentak.

Ini membuat beberapa kepala daerah memimpin tak sampai 5 tahun, seperti Samarinda. Pun ada daerah yang mengalami kekosongan pemimpin cukup panjang, misalnya Pemkab PPU dan Pemprov Kaltim.

Baca juga:   Perjalanan Pemprov Kaltim Cegah Perubahan Iklim: Pembangunan Hijau, Rendah Karbon, dan Mengurangi Deforestasi

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, masa kerjanya sebagai pemimpin sementara Kaltim akan segera berakhir. Seiring tahapan Pilkada yang memasuki babak akhir.

“Proses pencoblosan sudah kita lalui bersama. Selanjutnya, tinggal menunggu siapa yang memenangkan Pilkada Serentak 2024 Pilgub Kaltim. Apakah itu paslon nomor 01 atau 02. Yang jelas, kita akan membangun komunikasi yang bagus,” kata Akmal Malik baru-baru ini.

Transisi Kepemimpinan

Mengapa demikian? Karena setelah menjabat sebagai Pj tentu dirinya akan kembali lagi ke Dirjen Otda Kemendagri. Sehingga, komunikasi dengan pemerintah daerah juga pasti selalu dilakukan. Artinya, sebagai Dirjen Otda Kemendagri tentu tetap akan memberikan catatan kepada siapa pun yang terpilih nanti.

Baca juga:   Kemenangan Rudy-Seno di Pilgub Kaltim Belum Purna, Sejumlah TPS Harus Lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

“Catatan tersebut, terutama adalah kuncinya diperencanaan. Perencanaan yang terlambat atau tak terukur. Tentu akan menjadi gejolak di masyarakat,” jelas Akmal.

Selanjutnya, jika perencanaan itu terukur, maka masyarakat akan mendapatkan kepastian apa saja program yang dibangun pemerintah daerah atau selama kepemimpinan baru dilantik nanti.

Artinya, setelah ada transisi kepemimpinan, sebagai Dirjen Otda Kemendagri, Pemerintah Pusat berupaya melakukan transisi kepemimpinan yang baik. Terutama, setelah adanya penyelesaian proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

“Selanjutnya, ke depan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada sumber daya alam batu bara maupun minyak dan gas. Tetapi, bagaimana mampu bertransformasi ekonomi sektor pertanian dan pariwisata,” jelas Akmal.

 “Mengenai transformasi ekonomi ini. Pemprov Kaltim sudah mulai melakukannya. Dengan menggerakkan dari SMK dan SMA. Ada 13 SMK dan SMA se Kaltim yang sudah mulai bergerak melakukan transformasi ekonomi tersebut, dengan pendekatan pertanian modern,” sambungnya.

Baca juga:   Hadiri Pelantikan DPP Apindo Kaltim, Yenni Eviliana: Pengusaha Perlu Kolaborasi dengan Pemerintah

Menurut Akmal, jika transformasi ini mampu dilanjutkan kepemimpinan yang akan dilantik, tentu akan berjalan dengan baik. (fth)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.