Dipilih oleh Kemendagri dan Tempo, Pemprov Kaltim Ikuti Penjurian Apresiasi Kinerja Pemda 2024 di Jakarta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tempo Media Grup menilai Pemprov Kaltim memiliki kinerja yang baik tahun ini. Sehingga berhak mengikuti penjurian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) 2024 di Jakarta. Dari 36 provinsi di Indonesia, hanya 18 daerah yang berhak mengikutinya.

Pada Rabu, 4 Desember 2024, Pemprov Kaltim hadir dalam penjurian tersebut. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ujang Rachmad dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim (Bappeda), Yusliando mempresentasikan secara singkat sejumlah program pembangunan serta transformasi ekonomi di Benua Etam pada acara yang digelar di Oakwood Suites Kuningan.

Di hadapan dewan juri yang terdiri dari Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobi Hamzar Rafinus, Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, Sekretaris Itjen Kemendagri, Ahmad Husin Tambunan dan Direktur Utama PT Tempo Inti Media, Arif Zulkifly. Akmal Malik secara lugas menjelaskan secara singkat bagaimana Kaltim mulai melakukan transformasi ekonomi.

Dari sebelumnya struktur ekonomi masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian perlahan mulai bergeser pada sektor lain seperti sektor jasa dan pengolahan.

“Setahun terakhir kita berhasil melakukan transformasi ekonomi hingga delapan persen,” sebutnya dengan bangga.

Transformasi ekonomi itu, kata Akmal, memberi pengaruh pada indeks-indeks lainnya, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi serta meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim.

Menjaga Ketahanan Pangan

Pj Akmal juga menjelaskan bagaimana Kaltim juga concern dengan upaya membangun ketahanan pangan, mengingat minimnya kultur agraris di Kaltim. Sebaliknya kultur menambang jauh lebih tinggi.

“Padahal sesuai arahan Presiden Prabowo ketahanan pangan harus dihadirkan.”

“Permasalahan dan tantanganya banyak lahan yang izin dan peruntukannya untuk pertambangan dan perkebunan sawit di wilayah Kaltim,” lanjutnya.

Namun ia optimis, lahan-lahan bekas tambang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan kegiatan lain yang akan membuat ketahanan pangan semakin kuat.

“Saya yakin, dengan ketahanan pangan juga akan berdampak positif pada penanganan masalah stunting di Kaltim,” kata Akmal.

Pemanfaatan Lahan Eks Tambang

Terkait hal itu, Dirut Tempo Inti Media, Arif Zulkifly menanyakan bagaimana rencana besar menjadikan lahan eks tambang di Kaltim sebagai lahan pertanian. Serta mengingatkan tentang program food estate di Kalimantan Tengah yang dinilainya gagal.

Menanggapi pertanyaan itu, Pj Akmal Malik mengatakan kebijakan desentralisasi hingga saat ini masih belum berjalan secara tepat.

“Pendelegasian kewenangan kepada daerah tidak berjalan baik, padahal SDM di daerah juga tidak kalah hebat. Kita dijerat pada persoalan kewenangan,” ujar Akmal.

Terkait pengelolaan lahan eks tambang, saat ini Kaltim membentuk Forum Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Mineral dan Batu Bara Kaltim yang salah satu kewajibannya adalah melakukan penanaman pada lahan-lahan bekas tambang. Kegiatan itu sudah mulai berjalan dengan baik.

“PT Kitadin sudah panen sawahnya seluas 75 ha, Berau Coal juga menanam dan membangun pabrik kakao di Berau,” terang Akmal.

Selain itu, PT Indominco membangun void-void untuk menyuplai kebutuhan air di wilayah Kutai Timur

“Pendekatan seperti ini yang sudah dilakukan, insyaallah bisa berjalan,” pungkasnya. (fth)