Jatah Kaltim Dipotong Rp405 M, DPRD Pastikan Tak Ganggu Anggaran Pendidikan

Provinsi Kaltim akan kehilangan sekitar Rp405 miliar akibat kebijakan pemangkasan anggaran. DPRD Kaltim memastikan bahwa pemangkasan itu tidak akan mengganggu alokasi anggaran untuk sektor pendidikan.

Dampak dari kebijakan baru Presiden Prabowo Subianto soal pemangkasan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sudah mulai terasa di berbagai sektor. Bahkan hingga anggaran pemerintah daerah.

Sebab pemangkasan anggaran itu tidak hanya menyasar kementerian dan lembaga di level Pemerintah Pusat saja. Dana transfer dari pusat ke daerah juga ikut terpangkas. Alokasi APBD setiap daerah terpaksa menyesuaikan.

Sesuai Inpres itu, pemangkasan anggaran akan menyasar belanja operasional dan non-operasional. Termasuk perjalanan dinas, rapat, ATK, sewa gedung, dan lainnya. Tidak sampai menyentuh belanja pegawai dan pelayanan publik.

Di Kaltim, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis mencatat bahwa provinsi ini harus kehilangan dana sekitar Rp405 miliar akibat pemangkasan. Pemerintah provinsi dan DPRD telah membahas penyesuaiannya.

“Efisiensi di kaltim, satu perjalanan dinas otomatis dikurangi, kalau bisa 50 persen. Kedua, kegiatan bersifat seremonial sedapat mungkin itu dihilangkan. Ketiga, proyek yang tidak berdampak juga bisa mengalami penundaan,” kata Darlis kepada Kaltim Faktual baru-baru ini.

“Kita kehilangan Rp405 miliar, menurut hitungan Bapenda, tidak menyentuh yang sifatnya pelayanan publik. Yang dipangkas seperti perjalan dinas dan konsumsi rapat. Insyaallah tidak berpengaruh di Kaltim,” tambahnya.

Anggaran Pendidikan Tidak Dipangkas

Darlis juga memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kaltim tidak tersentuh pemangkasan anggaran. Sebab pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab negara yang tertulis dalam Undang-Undang.

Politisi PAN itu menyebut pihaknya fokus pada penganggaran yang berkualitas. Misalnya dana perjalanan dinas dikurangi, pengurangan itu akan kembali ke Dinas Pendidikan untuk kebutuhan lain seperti pembenahan sarana prasarana, peningkatan kesejahteraan guru, hingga pengadaan laboratorium.

“Karena kami tidak ingin efisiensi mengganggu proses pendidikan yang sudah berjalan di Kaltim.”

“Jadi kami sudah memastikan kembali saat rapat anggaran bersama pemprov, bahwa anggaran pendidikan tidak akan dilakukan pemotongan anggaran tapi hanya peningkatan kualitas anggaran,” pungkas Darlis. (ens/sty)