Kaltim Catat Lompatan Besar dalam Keterbukaan Informasi Publik 2025

Jumlah badan publik berpredikat informatif di Kalimantan Timur terus meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir, menegaskan komitmen kuat pemerintah dan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Timur 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas di Bumi Etam.

Tahun ini, tercatat 375 badan publik mengikuti Kick Off Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan, dengan 279 badan publik di antaranya melanjutkan hingga tahap penilaian akhir.

Hasilnya menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan laporan Komisi Informasi (KI) Kaltim, jumlah badan publik yang meraih predikat Informatif meningkat tajam—dari 25 badan publik pada 2023, naik menjadi 54 pada 2024, dan melonjak hingga 82 badan publik pada 2025.

Capaian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi kini telah menjadi komitmen bersama di berbagai level pemerintahan dan lembaga publik.

Tak hanya di tingkat provinsi, apresiasi juga diberikan kepada pemerintah desa yang konsisten membangun budaya transparansi dari akar rumput. Beberapa di antaranya yakni Desa Tengin Baru (PPU) pada 2022, Desa Bhuana Jaya (Kukar) pada 2023, serta Desa Batuah (Kukar) pada 2024. Ketiganya menjadi contoh nyata bagaimana prinsip keterbukaan dapat tumbuh dan mengakar di tingkat desa.

Selain peningkatan kualitas, jumlah sengketa informasi publik di Kaltim juga menurun dalam lima tahun terakhir, menandakan kesadaran yang semakin tinggi dari badan publik dalam memberikan layanan informasi yang terbuka, cepat, dan akuntabel.

Ketua KI Kaltim Imran Duse dalam laporannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak dasar masyarakat sekaligus napas dari demokrasi.

“Kalimantan Timur siap menjadi rujukan nasional dalam pembangunan ekosistem keterbukaan informasi publik yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, turut mengapresiasi capaian Kaltim yang dinilai konsisten mencatat peningkatan jumlah badan publik berpredikat informatif.

“Apa yang ditunjukkan Kalimantan Timur patut menjadi contoh bagi daerah lain. Semakin banyak badan publik yang terbuka, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkapnya.

Malam anugerah ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari budaya pemerintahan yang melayani dan dipercaya rakyat.

Turut hadir dalam acara bergengsi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal, pimpinan perangkat daerah, jajaran Forkopimda, DPRD Kaltim, para penerima penghargaan, serta tamu undangan lainnya. (sef/pt/portalkaltim/sty)