Kasus Dugaan Pertamax Oplosan, DPRD Kaltim Desak Pemeriksaan Tata Niaga Pertamina di Kaltim

Kasus korupsi di PT Pertamina yang melibatkan dugaan pengoplosan pertamax mengecewakan masyarakat. Di tengah skandal ini, DPRD Kaltim mendesak agar turut dilakukan investigasi tata niaga BBM di Bumi Etam.

Hal ini berkaca dari masih sering terjadi kelangkaan dan antrean panjang BBM di sejumlah SPBU.

Sementara itu, di Kalimantan Timur (Kaltim), kelangkaan dan antrean panjang BBM masih sering terjadi. DPRD Kaltim mendesak agar tata niaga BBM oleh Pertamina Kaltim turut diperiksa.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina pada periode 2018-2023. Penyidikan terus berlangsung, dan jumlah pegawai Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka pun bertambah.

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina periode 2018-2023. Penyidikan terus berlangsung, dan jumlah pegawai Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka pun bertambah.

Kasus ini mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun hanya untuk tahun 2023. Angka tersebut diperkirakan masih akan meningkat seiring dengan perkembangan penyidikan, mengingat praktik ini telah berlangsung sejak 2018.

Salah satu temuan Kejagung adalah dugaan pengoplosan Research Octane Number (RON) dalam produksi BBM jenis Pertamax. Tersangka diduga melakukan blending atau pencampuran BBM dengan RON 88 dengan RON 92, untuk mendapatkan BBM dengan RON 92.

Kasus ini semakin memperburuk kepercayaan publik, terutama bagi masyarakat yang selama ini rela membayar lebih mahal untuk mendapatkan BBM berkualitas.

DPRD Kaltim Soroti Kelangkaan BBM

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyoroti dampak kasus ini di Kaltim. Ia menyayangkan praktik korupsi tersebut yang berhasil berlangsung selama lima tahun tanpa terdeteksi.

“Ini sangat menyakitkan bagi masyarakat. Mereka sudah membeli mahal-mahal, ternyata yang didapatkan adalah oplosan. Kami percaya Pertamina menjaga konsumen, tapi ternyata kita dibohongi,” kata Fuad, Jumat 28 Februari 2025.

Fuad juga menyoroti kelangkaan BBM dan antrean panjang di Kaltim, yang semakin ironis mengingat provinsi ini merupakan daerah penghasil minyak. Bahkan, antrean di Kaltim sering kali lebih panjang dibandingkan dengan di Pulau Jawa.

“Pertalite sering kosong di SPBU, antrean mengular panjang. Ini jadi masalah klasik. Apalagi di Samarinda, masih marak praktik pengetapan, di mana BBM subsidi kembali dijual eceran dengan harga lebih tinggi,” tambahnya.

Dorongan Investigasi

Fuad menegaskan bahwa saat ini PT Pertamina menjadi sorotan tajam publik, terutama setelah penangkapan sejumlah petinggi perusahaan. Ia meminta investigasi serupa dilakukan terhadap tata niaga BBM di Kaltim guna mengatasi masalah kelangkaan dan antrean dari akarnya.

“Saya pikir setelah kejadian ini, Pertamina akan semakin menjadi sorotan, terutama di DPRD. Kami akan melakukan investigasi langsung ke Pertamina untuk mencari tahu mengapa kelangkaan masih terjadi, padahal kuota distribusi BBM seharusnya sudah sesuai ketentuan,” tegasnya.

Menurut Fuad, daya beli masyarakat Kaltim terhadap Pertamax cukup tinggi. Masih banyak warga yang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan BBM berkualitas. Karena itu, transparansi dalam tata niaga BBM sangat diperlukan agar masyarakat tidak kembali dirugikan.

“Masyarakat hanya ingin BBM mudah didapatkan, tidak ada yang lain. Saya harap ke depan ada investigasi mendalam agar masalah ini bisa benar-benar terselesaikan,” pungkasnya. (ens/sty)