SAMARINDA
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sambut Baik Sekolah Rakyat untuk Wujudkan Pendidikan Merata

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie menyambut baik kehadiran program Sekolah Rakyat. Menurutnya terobosan ini menjawab permasalahan pendidikan masyarakat dengan ekonomi terbatas.
Dalam rangka memeratakan pendidikan di Indonesia, Prabowo Subianto lewat Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan program Sekolah Rakyat. Rencananya program ini akan berbasis asrama.
Samarinda kemudian jadi salah satu daerah yang berkesempatan menerapkan program ini.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin menyebut Pemkot Samarinda mengajukan 2 sampai 3 kelas untuk jenjang SMP dan 6 kelas untuk jenjang SD.
Mohammad Novan Syahronny Passie pun menyambut baik program dari pemerintah pusat ini.
Berguna bagi Masyarakat Kurang Mampu
Sekolah Rakyat sendiri memang khusus dirancang untuk menampung siswa-siswa dari keluarga tidak mampu. Program ini menargetkan anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena alasan biaya.
Ia menambahkan, saat ini masih banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan layak. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jawaban atas masalah tersebut.
“Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden, berkaitan tentang Sekolah Rakyat ini sendiri kan paling tidak salah satunya adalah meng-cover siswa-siswa yang tidak mampu,” ujar Novan.
Sudah Siapkan Lahan di Palaran
Mengenai masalah lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda, Novan menyebut lokasinya sudah siap. Sekolah Rakyat di Kota Tepian ini nantinya akan berada di kawasan Palaran.
Menurut Novan, lahan tersebut sudah diajukan dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah kota sendiri sudah menyiapkan lahan di area Palaran. Jadi memang sudah diajukan dan informasinya juga sudah disetujui oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan,” ujarnya.
Rinciannya Masih Disusun
Meski lahannya sudah siap, rincian teknis mengenai sistem pembelajaran dan kurikulum masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah pusat.
“Berkaitan tentang teknis yang lebih mendalam memang belum ada turunannya,” kata Novan.
Namun ia optimistis dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, program ini bisa segera terealisasi. (tha/sty)


-
BALIKPAPAN3 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SAMARINDA4 hari ago
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
NUSANTARA3 hari ago
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SAMARINDA2 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SAMARINDA2 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Gubernur Kaltim Minta BUMD Perkuat Peran dalam Peningkatan PAD melalui Sektor Tambang dan Migas