Komisi II DPRD Dorong BPKAD Gesit Tingkatkan PAD Kaltim

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang melakukan rapat bersama Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) untuk menggenjot pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim terus meningkat, Senin (6/8/2021) siang.

Terus diupayakan, seluruh sektor PAD akan dimaksimalkan termasuk kekayaan alam dan pajak lainnya. “Beberapa item, termasuk penjualan bbm dan kekayaan alam lainnya kita akan tingkatkan. Kalau sekarang, PAD kita banyak ke kendaraan ya terfokusnya” ucap Veridiana.

Menurutnya, ada beberapa kendala yang terjadi. Seperti menurunnya target PAD selama diberi tenggat waktu relaksasi. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus. “PAD kita di berikan relaksasi, malah menurun terus sampai Rp 40 miliar lebih ketidaktercapaiannya, padahal target kita itu Rp 83 miliar,” jelasnya.

Namun, ada hal menarik yang terjadi, pasca berakhirnya relaksasi. Peningkatan pendapatan per bulan mencapai Rp 4 miliar, sementara pada saat relaksasi hanya mencapai Rp 2,9 miliar.

“Ini ada hal yang menarik, pasca relaksasi di bulan september, kita sudah masuk sebanyak Rp 4 miliar. Padahal sebelum berakhir relaksasi ini cuman dapat Rp 2,9 miliar per bulan,” ungkap politisi PDI-P tersebut.

Politisi perempuan tersebut melanjutkan, perlu adanya perilaku ekonomi yang harus di cermati secara mendalam, agar dapat menentukan kebijakan yang pas terhadap masyarakat.

“Apakah masyarakat kaltim tidak suka di beri diskon saat relaksasi, berarti memang ada perilaku ekonomi yang agak perlu di cermati secara mendalam” sebutnya sambil tersenyum.

Hal ini berkaitan dengan sikap BPKAD untuk mensiasati terjadinya devisit anggaran tersebut. “Tentu juga kita meminta tanggapan dari BPKAD, terkait siasat yang di lakukan untuk anggaran yang devisit ini” sebutnya saat dimintai keterangan.

Adanya perubahan yang hanya Rp 300 miliar berbanding terbalik dengan belanja daerah yang hampir melebihi Rp 700 miliar menjadi permasalahan yang harus segera mendapatkan solusi. “Anggaran perubahan hanya Rp 300 miliar sekian, sementara belanja kita hampir Rp 700an milar, jauh sekali ya,” bebernya.

Veridiana juga membeberkan bahwa telah terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) pada tahun lalu. “Ini juga baru proknosis. Tahun lalu setelah pengesahan APBD perubahan, ada transfer terakhir pusat triwulan ke 4 sebesar Rp 1,2 trilun. Karena tidak dicantumkan di APBD 2020, akhirnya menjadi SiLPA,” urainya.

Hal ini dianggap tidak baik, karena ditakutkan ada anggapan kalau pemerintah tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya. “Ini juga tidak bagus, nanti di anggap pemerintah tidak bekerja, makanya tahun ini di lakukan prognosis,” terangnya.

Dalam upaya peningkatan PAD Kaltim, politisi dapil Kutai Barat dan Mahakam Ulu tersebut, meminta agar mendorong pengoptimalan BUMD. “Untuk pendapatan, yg pertama kita meminta dari perubahan KUA 21 dan 22. Lalu mengoptimalkan pendapatan badan usaha milik daerah dengan mendorong badan usaha milik daerah dan itu di beri target agar penyetoran pada PAD kita meningkat,” pungkasnya. (hms/Redaksi KF)