Darlis Pattalongi Apresiasi Dialog Konstruktif Mahasiswa UINSI, Ingatkan Pendidikan Bukan Hanya Soal UKT

Dialog formal mahasiswa UINSI dengan Komisi IV DPRD Kaltim mendapat apresiasi karena dinilai lebih konstruktif dibanding demonstrasi jalanan. Dalam pertemuan itu, isu pendidikan gratis hingga kualitas dosen jadi sorotan utama.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyambut positif dan mengapresiasi kunjungan serta dialog resmi mahasiswa Fakultas Tarbiyah UINSI ke gedung dewan. Hal ini disampaikannya menanggapi pertemuan yang membahas isu pendidikan di Kalimantan Timur.

“Kami senang adik-adik mahasiswa datang berkunjung ke lembaga DPR. Berkunjung ke sini tidak harus selalu dalam bentuk demonstrasi di pinggir jalan. Bisa dalam bentuk dialog resmi seperti ini,” ujar Darlis, Kamis, 12 Juni 2025.

Darlis menegaskan bahwa dialog formal seperti ini merupakan langkah yang lebih positif dibandingkan demonstrasi di luar gedung.

“Berdiskusi secara resmi untuk membahas isu seperti ini jauh lebih konstruktif. Kita bisa bertukar pikiran dalam kondisi tenang, waktu lebih panjang, dan suasana kekeluargaan,” jelasnya.

Menanggapi substansi pertemuan, Darlis mengungkapkan bahwa mahasiswa mempertanyakan kondisi pendidikan di Kaltim, khususnya kebijakan pendidikan gratis dan dampaknya.

“Mereka mempertanyakan implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kaltim, serta kekhawatiran apakah kebijakan ini justru membebani atau menghalangi program-program lain,” papar Darlis.

Ia menyambut baik pertanyaan kritis tersebut. Lebih lanjut, Darlis menekankan bahwa urusan pendidikan jauh lebih kompleks daripada sekadar pembebasan biaya kuliah (UKT).

“Persoalan pendidikan bukan hanya tentang pembayaran UKT. Tantangan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dosen, kualitas pengajar, serta sarana dan prasarana pendidikan. Itu juga tanggung jawab besar,” tegas Sekretaris Komisi IV ini.

Darlis mengingatkan agar kebijakan pendidikan gratis tidak membuat pemerintah lalai terhadap aspek kualitas.

“Kami akan mengawal agar kebijakan gratis total ini tidak mengurangi perhatian Pemerintah Provinsi terhadap peningkatan kualitas dosen, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, serta penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan,” pungkasnya menutup pernyataan. Ia menegaskan bahwa aspek kualitas ini harus tetap menjadi prioritas utama. (chanz/sty)