Lindungi Bahasa dan Sastra Daerah, Kaltim Bentuk Ranperda Upaya Agar Tidak Punah

Provinsi Kaltim tengah menyusun Ranperda Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah. Upaya melestarikan dan menjaga basa dan sastra Kaltim agar tidak punah.

Provinsi Kaltim memiliki beragam bahasa dan sastra. Hal tersebut menjadi dasar DPRD Kaltim berinisiatif membentuk Ranperda keutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Ketua Pansus Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan. Perlindungan bahasa dna sastra lokal menjadi hal yang harus dilakukan.

Apalagi berkaitan dengan masa depan Kaltim, di tengah hadirnya IKN nanti. Jangan sampai bahasa dan sastra daerah menjadi punah oleh zaman.

“Urgensinya itu jangan sampai punah apalagi kan zaman sekarang sudah maju dan modern sekali jangan sampai nanti anak cucu kita tidak tahu bahasa ibunya. Apalagi kan kita ada IkN,” katanya.

Baru-baru ini, Pansus Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah DPRD Kaltim telah melakukan RDP bersama lintas sektor terkait. Untuk menyusun materi muatan Ranperda Keutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Kaltim.

Turut menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Biro Hukum, Sekretariat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, Kantor Bahasa Kaltim, Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mulawarman dan Tokoh Sastra dan Budaya.

RDP tersebut diadakan sebagai langkah untuk melestarikan bahasa daerah sehingga tidak punah dan juga melindungi bahasa daerah yang ada di Kalimantan Timur.

“Akan banyak suku bangsa yang datang ke sini. Jangan sampai bahasa daerah nya itu hilang dan tenggelam apalagi itu bagian dari identitas dari masyarakat Kaltim,” ucapnya

Veridiana mengatakan pembahasan tersebut lebih mengacu pada pengutamaan bahasa dan masukan yang meminta agar lebih fokus kepada strategi kebijakannya. Setelah menyambut adanya IKN nanti.

Ketua Pansus ini menyampaikan bahwa baiknya penggunaan bahasa daerah itu disesuaikan dengan asal suku sehingga tetap terjaga setiap bahasa yang ada.

“Tapi dari mitra kita meminta lebih baik bahwa penggunaan bahasa itu disesuaikan dengan suku misalnya Kutai kan sekarang dikategorikan dengan suku Melayu. Nah sebaiknya disebutkan bahasa Kutai, Kutai sesuai dengan sukunya” ungkapnya

Disampaikan juga ternyata Dinas Pendidikan sudah menerapkan bahasa daerah untuk masuk dalam pendidikan formal. Yaitu Mulok atau muatan lokal yang sudah diimplementasikan di Kutai Timur dengan bahasa Kutai.

Selain itu, Ketua Komisi pansus menjelaskan masukan yang menjadi bahan pertimbangan yaitu perda tersebut harus memberikan ruang kepada Perda Kota masing-masing untuk menetapkan bahasa daerah apa yang akan dipakai di Kabupaten kota masing-masing. Sehingga perda tersebut secara spesifik mengatur bahasa daerah apa yang masih hidup dan mendominasi di wilayah masing masing.

“Karena di Kaltim ini Kabupaten Kota beda beda nih yang mayoritas bahasa nya beda, di Kukar Misalnya bisa bahasa Kutai tapi kalau di Mahakam hulu kita bisa pakai bahasa Kenyah tidak bisa bahasa kutai” tutupnya. (hms7/dprdkaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM