Mahasiswa Serbu Karang Paci Lagi, Suarakan Isu Nasional hingga Kejelasan Program Gratispol

Aliansi Mahasiswa Kaltim kembali turun ke jalan! Untuk ketiga kalinya bulan ini, mereka menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kaltim. Empat tuntutan utama diserukan, terkait kebijakan nasional hingga realisasi program “Gratispol”.

Unjuk rasa berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Karang Paci, pada Senin 24 Februari 2025. Berbeda dari aksi sebelumnya, kali ini mereka membawa empat tuntutan utama dan berhasil bertemu dengan salah satu pimpinan DPRD.

Aksi ini merupakan yang ketiga sepanjang Februari 2025, setelah sebelumnya berlangsung pada 7 dan 17 Februari. Mereka memprotes sejumlah kebijakan Presiden Prabowo serta beberapa isu lokal yang dinilai krusial.

Sebelumnya, dua aksi mereka berakhir tanpa hasil. Ratusan mahasiswa dibubarkan dengan water cannon oleh aparat kepolisian setelah melewati pukul 18.00 WITA. Aksi serupa juga terjadi secara nasional dengan tagar #IndonesiaGelap, yang berlangsung di berbagai daerah hingga Jumat 21 Februari 2025.

Aksi Ketiga dengan Empat Tuntutan

Pada aksi ketiga ini, massa kembali turun ke jalan dengan titik kumpul di Masjid Islamic Center Samarinda. Semula dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WITA, namun baru bergerak long march menuju Kantor DPRD Kaltim sekitar pukul 14.30 WITA.

Empat tuntutan utama yang mereka bawa adalah:

1. Mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
2. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
3. Mengusut tuntas kasus pembunuhan di Muara Kate, yang diduga terkait dengan aktivitas pertambangan batu bara ilegal.
4. Mempertanyakan realisasi program Gratispol di tengah pemangkasan anggaran pendidikan.

Humas Aksi Aliansi Mahasiswa Kaltim, Andi Mauliana Muzakkir, menegaskan bahwa mereka tidak hanya menyoroti isu nasional, tetapi juga isu lokal yang mendesak.

“Kami menduga ada keterlibatan aparat dalam kasus pembunuhan di Muara Kate. Sejak November hingga sekarang, kasus ini belum ada kejelasan. Kami khawatir ada upaya menutup-nutupi,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap program Gratispol, yang dijanjikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih.

“Kami butuh kepastian. Dengan pemotongan anggaran pendidikan, apakah Gratispol masih mungkin direalisasikan?” tambahnya.

DPRD Kaltim Terima Aspirasi Mahasiswa

Seperti aksi sebelumnya, para mahasiswa bergantian melakukan orasi di depan gerbang DPRD Kaltim. Di tengah aksi, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, keluar menemui massa dan mendengarkan tuntutan mereka.

Aliansi Mahasiswa Kaltim menyerahkan berkas kajian terkait tuntutan mereka, yang kemudian ditandatangani oleh Ananda sebagai bentuk komitmen DPRD menampung aspirasi mahasiswa.

Dalam orasinya, Ananda mengapresiasi keberanian mahasiswa menyuarakan kepentingan rakyat.

“Kajian ini akan kami bawa ke DPRD Provinsi dan menjadi prioritas sesuai kewenangan kami. Kami juga akan menyampaikannya kepada gubernur Kaltim terpilih serta pemerintah pusat,” ujarnya.

Setelah Ananda kembali ke dalam gedung, aksi tetap berlanjut dengan damai. Meski pagar DPRD Kaltim telah ditutup dan dilumuri oli, mahasiswa tidak berusaha menerobos masuk.

Namun, mereka sempat memblokade Jalan Teuku Umar di depan kantor DPRD dan membakar ban di tengah jalan. Pemblokiran hanya berlangsung singkat sebelum jalan kembali dibuka agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Mahasiswa juga membakar ban di depan pagar DPRD Kaltim. Api berkobar, mengeluarkan asap hitam pekat yang masuk ke dalam gedung, namun tidak menyebabkan kerusakan.

Sekitar pukul 16.40 WITA, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka kini menunggu respons DPRD Kaltim dalam satu hingga dua pekan ke depan. Jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, Aliansi Mahasiswa Kaltim berjanji akan kembali turun ke jalan. (ens/sty)