Dampak Pemangkasan Anggaran, Okupansi Hotel Diprediksi Merosot 20 Persen

Okupansi Hotel di Samarinda diprediksikan turun sampai 20 persen akibat pemangkasan anggaran. Semua hotel tengah menjalani mode survive. Jika kebijakan itu berlangsung lama, usaha perhotelan akan semakin lesu dan melemah.

Kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran berdampak luas. Pemangkasan dana transfer ke daerah, tidak hanya mengancam sektor pendidikan dan kesehatan saja. Di sektor jasa, khususnya perhotelan juga merasakan dampak yang signifikan.

Dalam kebijakan pemangkasan anggaran itu, Prabowo ingin agar kementerian dan lembaga juga pemerintah daerah untuk memangkas anggaran perjalanan dinas (perjadin) dan acara pemerintahan yang biasa berlangsung di hotel.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Samarinda Armunanto bilang, pihaknya telah merasakan dampak dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 itu. Sudah tidak ada lagi kegiatan pemerintah di hotel-hotel Samarinda sejak awal tahun.

Baginya, kegiatan dan perjalanan dinas yang berasal dari sektor pemerintahan berpengaruh besar. Minimal menyumbang 10-20 persen pendapatan. Bahkan jika ada event besar dan cukup lama bisa sampai 50-60 persen dari pendapatan.

“Besar pengaruhnya. Meski misal dari kamar tidak terlalu banyak, tapi dengan adanya event atau kegiatan pemerintah, kan jadi meningkat jumlah tamunya juga. Kalau nggak dari kamar, bisa dari konsumsi yang kena,” katanya kepada Kaltim Faktual Selasa 18 Februari 2025.

“Kayak MTQ kemarin bisa sampai 50 persen peningkatan ekonomi hotel. Apalagi kalau lagi rame, event nasional. Bisa 50-60 persen pengaruhnya,” tambahnya.

Okupansi Turun, Hotel Mode Survive

Dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran itu, Armunanto memprediksikan tingkat okupansi hotel di Samarinda akan menurun hingga 20 persen. Kini pengusaha berpikir keras untuk menutupi kehilangan potensi pendapatan.

“Biasanya okupansi terus meningkat, biasanya okupansi itu stabil di 60-70 persen. Dari bulan lalu sudah mulai kerasa penurunan, dengan tingkat okupansi hanya 50-60 persen.”

Armunanto menyebut, jika pemerintah ingin mengurangi pengeluaran kegiatan di hotel dan perjalanan dinas, tidak masalah. Asal jangan sampai dihilangkan sepenuhnya. Sebab akan memperparah kondisi ekonomi perhotelan.

Terlebih kebijakan tersebut juga sudah pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Untungnya, hanya berlangsung sementara saja. Sehingga perekonomian hotel bisa kembali bangkit.

“Kalau misalnya kelamaan dunia pariwisata dan perhotelan kena dampaknya. Kalau dari dinas-dinas nggak ada kegiatan di hotel, pendapatan di hotel berkurang.”

“Pemerintah stop, hotel jadi berkurang tamu. Selama ini pemerintah yang banyak meramaikan perhotelan,” lanjut Armunanto.

Ia tak ingin, masa selama Covid-19 lalu terulang lagi. Tak ada kegiatan di hotel, tak ada tamu, tak ada pendapatan, hingga membuat beberapa hotel tutup karena tak mampu bertahan. Harapnya pemangkasan hanya sementara.

“Sekarang nggak ada kegiatan, nggak ada tamu. Paling tamu yang transit karena beberapa urusan di Samarinda aja. Kalau event nggak ada,” katanya lagi.

Berharap dari Swasta

Dengan hilangnya potensi pendapatan dari sektor pemerintah, pihak hotel kini menaruh harapan pada pihak corporate alias perusahaan swasta untuk mengadakan event atau agenda di hotel. Pasarnya beralih ke non-pemerintah.

Meski Armunanto belum tau pasti apakah sektor swasta dan non-pemerintah bisa beri dampak yang cukup besar terhadap ekonomi perhotelan seperti dari sektor pemerintah. Setidaknya hal itu yang bisa dilakukan pihaknya.

“Nggak banyak, 10 persen sampai 20 persen maksimal,” prediksinya.

“Jika program pemangkasan anggaran masih lanjut berlangsung lama, kalau bisa Samarinda kedepannya menjadi tuan rumah diselenggarakannya event-event skala nasional sperti MTQ, PON, dan lainnya. Sehingga berdampak untuk hunian hotel juga,” pungkasnya. (ens/sty)