OPINI
OPINI: Tiga Alasan Mengapa Kenaikan Harga BBM Harus Kita Tolak

Kenaikan harga BBM ditanggapi beragam oleh masyarakat Indonesia. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah turut memberi pandangannya. Menurut pria yang disapa Castro ini, ada 3 alasan mengapa masyarakat harus menolak kenaikan harga BBM.
Berikut adalah opini dari Castro soal kenaikan harga BBM. Kaltim Faktual menyajikan secara utuh dengan sedikit penyesuaian format.
Pertama, pemerintah selalu berdalih bahwa kenaikan harga BBM dikarenakan selama ini, 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh orang mampu1.
Lantas dari mana data mampu tidak mampu ini? Tidak ada data yang jelas bagaimana pemerintah mengkualifikasikan “orang mampu” ini.
Tapi jika ditelusuri, data orang mampu ini menggunakan kemungkinan besar menggunakan standar garis kemeskinan yang ditetapkan pemerintah melalui BPS. Di mana per Maret 2021 ditetapkan sebesar Rp 472.525. Jadi penduduk yang pengeluaran perkapitanya dalam sebulan di bawah angka itu, dikualifikasikan sebagai penduduk miskin. Sementara yang di atas angka itu dikualifikasikan tidak miskin atau “mampu” 2.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin data orang miskin ini dikonversi menjadi data penikmat BBM bersubsidi? Ini seperti hendak memotong daging dengan pisau dapur. Coba bayangkan, apakah masuk akal penduduk dengan pendapat perkapita sebulan sebesar Rp 500.000 dikualifikasikan pendudukan tidak miskin atau mampu? Jelas klaim Pemerintah ini sungguh sangat menyesatkan.
Kedua, perbandingan dengan negara lain. Jika melihat Malaysia sebagai sample, maka pilhan menaikkan harga BBM adalah keliru besar. Sebagai perbandingan, harga bensin terbaru di Malaysia per Agustus 2022 dengan oktan 95 atau RON95 dijual seharga RM 2,05 atau setara dengan Rp 6.780 per liter (kurs Rp 3.300). Bandingkan dengan harga pertalite (RON90) dan pertamax (RON92) di Indonesia. Harga bensin RON95 di Malaysia (yang notabene RON atau oktan-nya lebih bagus dari pertalite dan pertamax), jauh lebih murah3.
Ketiga, kenaikan harga BBM, berkaitan erat dengan pembiayaan IKN. Untuk menyelamatkan lapak bisnis oligarki di proyek megah IKN ini, segala cara dihalalkan pemerintah. Dan sudah pasti rakyat yang selalu ditumbalkan.
Mulai dari menggenjot pajak, hingga pencabutan subsidi yang berimbas kepada kenaikan harga BBM ini. Jadi jelas jika kenaikan harga BBM ini adalah politik tumbal untuk pembiayaan IKN. Pemerintah mencari jalan pintas untuk pembiayaan IKN dengan cara mengorbankan rakyat.
Berdasarkan 3 alasan tersebut, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak begerak melawan keputusan pemerintah yang tidak pro-rakyat ini. Semua elemen harus tumpah ruah ke jalan-jalan, ekspresikan sikap penolakan kita!!
Pustaka:
- 70 Persen BBM Subsidi Dinikmati Orang Mampu, Pemerintah akan Lakukan Hal Ini
- Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen
- Harga Pertalite Tetap Rp 7.650 Per Liter, Ternyata Bensin RON 95 di Malaysia Lebih Murah

-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Lewat Penguatan Demokrasi, Darlis Dorong Masyarakat Samarinda Lebih Kritis dan Aktif
-
NUSANTARA3 hari ago
Sukses di Palembang, Estafet Pornas Korpri Berlanjut ke Lampung 2027
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Sekda Kaltim Sri Wahyuni Masuk 15 Finalis Nasional ADLGA 2025
-
EKONOMI DAN PARIWISATA2 hari ago
Kaltim Perketat Pengawasan BBM Bersubsidi, Harum: Jangan untuk Industri Besar!
-
PARIWARA4 hari ago
CustoMAXi Yamaha Makassar 2025, XMAX Motorized Jadi Pusat Perhatian
-
OLAHRAGA4 hari ago
Tim Basket Korpri Kaltim Siap Tempur di Pornas XVII Palembang 2025
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Sri Wahyuni Soroti Dominasi PPPK dan Tantangan ASN Daerah di Rakernas Korpri 2025
-
OLAHRAGA2 hari ago
Kaltim Tampil Perkasa di PORNAS XVII KORPRI 2025