Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kaltim Tahap IV 2025, Siapkan SDM Ahli untuk Proyek Strategis

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memperkuat kualitas tenaga kerja konstruksi melalui Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahap IV, sebagai upaya menyiapkan SDM kompeten untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek strategis di Bumi Etam.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli dan Fresh Graduate Tahap IV pada 17–25 November 2025.

Kegiatan berlangsung secara hybrid di Aula Sapta Taruna Kantor DPUPR-Pera Kaltim dan melalui aplikasi Zoom.

Sebanyak 222 peserta mengambil bagian dalam pelatihan ini, terdiri atas tenaga ahli, penyedia jasa konstruksi, dan lulusan baru jurusan teknik di Kalimantan Timur.

Komitmen Pemerintah Siapkan SDM Kompeten dan Tersertifikasi

Plt Kepala Bidang Bina Konstruksi DPUPR-Pera Kaltim, Alpian, menegaskan bahwa pelatihan dan sertifikasi merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM konstruksi yang kompeten, profesional, dan memahami regulasi terkini.

Ia menambahkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai jaminan kualitas dan keselamatan kerja, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Pembangunan yang besar membutuhkan tenaga ahli yang kompeten, profesional, dan tersertifikasi. Karena itu pelatihan ini menjadi langkah nyata Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas SDM jasa konstruksi,” ujarnya.

Menurut Alpian, sektor konstruksi saat ini menghadapi tantangan besar seiring masifnya pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, termasuk dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek strategis provinsi.

Dari total peserta, 137 orang mengikuti pelatihan daring untuk kualifikasi ahli jenjang 7 fresh graduate selama empat hari. Sementara 85 peserta lainnya menjalani pelatihan secara hybrid untuk jenjang ahli yang sama.

Sertifikasi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dari berbagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), seperti IJJI, Hatsindo, dan LSP K3 Kalimantan Timur.

Bridging Program Siapkan Lulusan Baru Masuki Dunia Kerja

Program ini juga dirancang sebagai bridging program bagi lulusan baru agar lebih siap memasuki dunia kerja dengan kompetensi sesuai standar nasional.

Peserta mendapatkan materi mengenai manajemen proyek, regulasi konstruksi, hingga budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai pilar penting dalam industri konstruksi.

Pelatihan Tahap IV menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, akademisi dari Universitas Mulawarman, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, UMKT, Universitas Balikpapan, Politeknik Negeri Samarinda, serta asosiasi profesi seperti PAKKI dan perwakilan masyarakat jasa konstruksi.

Sinergi multipihak ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembelajaran berkelanjutan di sektor konstruksi Kalimantan Timur.

Alpian menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tenaga konstruksi merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di lapangan, terutama untuk proyek-proyek yang sedang berjalan.

“Investasi pada sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan pembangunan yang efektif, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (sef/pt/portalkaltim/sty)