Pemkab Kukar Hadiri Konsultasi Rancangan Transformasi Ekonomi Kaltim 2045

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong agar penyusunan arah transformasi ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga 2045 turut mengakomodasi perspektif pemerintah daerah. Hal itu disampaikan melalui partisipasi dalam Konsultasi Publik Rancangan Rencana Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/10/2026).

Dalam forum tersebut, Pemkab Kukar diwakili Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kukar, Antoni Kusbiantoro yang menyampaikan bahwa konsultasi publik menjadi kesempatan bagi pemerintah kabupaten untuk terlibat dalam pembahasan dokumen perencanaan ekonomi jangka panjang tingkat provinsi.

“Hari ini kami menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Rencana Transformasi Ekonomi Kaltim 2045, banyak input dan output yang kami terima dari agenda ini,” ungkapnya, Selasa (20/10/2026)

Antoni mengatakan, Pemkab Kukar telah memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan yang dibahas. Masukan tersebut disampaikan secara tertulis melalui tautan yang disediakan penyelenggara sebagai bagian dari proses penghimpunan pandangan para pemangku kepentingan.

“Kami menyambut baik dan mendukung kegiatan ini. Tadi kami juga sudah menyampaikan beberapa masukan secara tertulis melalui tautan yang telah disiapkan,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan daerah dibutuhkan karena pelaksanaan kebijakan ekonomi tidak terlepas dari kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing. Pemerintah kabupaten memiliki perspektif tersendiri mengenai kebutuhan pembangunan serta potensi yang dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan provinsi.

Penyusunan rencana hingga 2045, lanjut Antoni, merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan partisipasi berbagai pihak. Pemerintah kabupaten dan kota perlu mendapat ruang untuk menyampaikan pandangan agar perencanaan tidak hanya berangkat dari perspektif pemerintah provinsi.

“Masukan pandangan dari daerah turut diperlukan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi Kaltim,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyampaian catatan secara tertulis memungkinkan pandangan Pemkab Kukar terdokumentasi dalam proses konsultasi. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan dalam penyempurnaan rancangan sebelum ditetapkan menjadi arah perencanaan ekonomi daerah.

Selain menghimpun masukan, forum konsultasi publik juga menjadi bagian dari upaya membangun keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Koordinasi ini tentu penting agar arah pembangunan jangka panjang dapat diterjemahkan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan daerah masing-masing,” papar Antoni.

Pemkab Kukar berharap penyusunan Rencana Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 berlangsung dengan mempertimbangkan beragam pandangan dari wilayah yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan diharapkan memiliki landasan perencanaan yang lebih komprehensif.

“Kami berharap masukan yang telah disampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana transformasi ekonomi Kalimantan Timur ke depan,” tutup Antoni. (rk/Adv Diskominfo Kukar)