Aulia Rahman Basri Tekankan Hasil Industri Energi Harus Dirasakan Masyarakat Kukar

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah tidak boleh sekadar menghasilkan aktivitas industri, namun mesti berkontribusi terhadap kesejahteraan warga. Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menekankan pentingnya memastikan pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Aulia menilai, optimalisasi sektor energi perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan pemerintah daerah sekaligus masyarakat. Hal ini menjadi perhatian karena pengelolaan sumber daya alam tidak semata berkaitan dengan kegiatan produksi.

“Dampak bagi daerah penghasil, terkait nilai ekonomi yang dihasilkan industri juga perlu diperhatikan,” ungkap Aulia, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah melalui perusahaan daerah menjadi salah satu hal yang perlu didorong dalam pengelolaan industri energi. Dengan keterlibatan tersebut, daerah diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh manfaat dari aktivitas migas dan pertambangan.

Aulia menginginkan agar pemerintah daerah tidak hanya berada di luar proses industri, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengambil peran langsung melalui badan usaha milik daerah.

“Skema itu diharapkan membuka ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi energi yang tersedia,” jelas Aulia.

Ia menegaskan, orientasi utama dari optimalisasi tersebut adalah memperbesar manfaat yang dapat diperoleh pemerintah kabupaten dan masyarakat Kukar. Dengan begitu, kekayaan sumber daya alam di daerah diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang lebih luas.

“Sehingga secara manfaat langsung maupun tidak langsung, ini bisa menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pemerintah dan utamanya warga masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Aulia.

Dorongan tersebut menempatkan manfaat bagi masyarakat sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan sektor energi. Selain berupaya memperbesar kontribusi ekonomi bagi daerah, pemerintah juga perlu memastikan bahwa peluang dari pemanfaatan sumber daya alam dapat mendukung kepentingan publik.

Kendati demikian, Aulia berujar keterlibatan langsung perusahaan daerah dalam industri migas dan pertambangan membutuhkan skema yang jelas serta kewenangan yang memadai.

“Hal ini menjadi bagian penting agar peran daerah dapat diwujudkan secara konkret dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Kukar,” pungkas Aulia. (rk/Adv Diskominfo Kukar)