Penertiban Pertamini di Samarinda Tak Kunjung Jadi, DPRD akan Bahas dengan Pemkot

Rencana pengaturan pertamini oleh Pemkot Samarinda tak kunjung jadi. Komisi I DPRD sebut belum ada pembahasan. Karena penertiban untuk hal ini memang cukup dilematis.

Meski masalahnya sudah mereda. Antrean BBM di Kota Samarinda masih terhitung panjang. Lebih antre daripada daerah di luar Kaltim seperti Jawa dan Sulawesi. Meski Bumi Etam punya produksi minyak sendiri.

Selain antrean yang panjang. Keberadaan pertamini juga sudah normal berjualan sejak beberapa bulan belakangan. Bahkan dengan harga yang lebih tinggi lagi.

Penertiban pertamini ini memang dilematis. Karena keberadaannya. Di satu sisi bisa jadi alternatif untuk membeli bensin kapanpun, di mana pun. Membantu pengendara tanpa harus antre panjang di SPBU.

Namun di sisi lain, keberadaannya tanpa legalitas serta standar keamanan. Paling sederhana, pemilik atau pembeli masih bisa merokok di radius 1-2 meter dari pertamini. Kan bahaya. Apalagi peristiwa kebakaran pertamini juga banyak terjadi di Samarinda.

Untuk tindakan pengaturan. Pemkot Samarinda dan Pertamina justru saling lempar bola pada 2023 lalu. Pemkot mengaku tak bisa menindak pertamini. Karena bukan kewenangannya. Seharusnya Pertamina-lah yang menertibkan.

Namun Pertamina juga mengaku tak bisa menertibkan. Pihak Pertamina mengklaim tidak pernah memberikan izin suply BBM kepada pengetap di pinggir jalan. Apalagi Pertamina merupakan operator bukan regulator.

Pemkot Samarinda sendiri sudah merencanakan pembuatan regullasi khusus. Untuk menindak pertamini sejak 2023. Namun sampai hari ini tak kunjung jadi.

Kata DPRD Samarinda

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal mengaku. Di komisinya juga belum ada pembahasan bersama pemkot. Dirinya ikut menyoroti. Terutama pencantuman logo Pertamina di pertamini.

“Kalau pakai logo, artinya ada kerja sama kan. Kalau tidak ada izin pemakaian logo, dan logo itu asal diambil saja. Itu bisa jadi masalah. Pertamina bisa menuntut itu,” jelas Joha pada Rabu, 13 Maret 2024.

“Memang kalau pemkot pasti banyak pertimbangan. Kalau dihentikan, ada mata pencaharian warga. Tapi di sisi lain beberapa kejadian mengakibatkan adanya korban jiwa. Nah jadi yang mana lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya,” sambungnya.

Menurut Joha. Untuk penutupan pertamini juga tampaknya sulit. Karena masalah ketersediaan pertalite di SPBU saja masih cukup langka. Tak jarang papan ‘Pertalite dalam pengiriman’ terpasang di SPBU. Di banyak waktu.

Meski pembahasan soal antrean pertalite di SPBU sudah tidak ramai. Namun polemiknya belum selesai. Apalagi aturan yang digodok pemkot tak kunjung rampung. Memperpanjang masalah pertamini di Samarinda.

Agar tak makin panjang. Joha menyebut akan melakukan pembahasan bersama Pemkot Samarinda. Untuk mencari titik temu permasalahan pertamini dan solusinya.

“Kita akan mengadakan rapat dengar pendapat antara pemerintah kemudian Pertamina,” pungkasnya. (ens/fth)