Pertama di Indonesia, Pengembangan RSUD IA Moeis Senilai Rp808 M akan Pakai Skema KPBU

Pengembangan RSUD I.A Moeis Samarinda akan jadi proyek rumah sakit pertama yang menggunakan skema KPBU di Indonesia. Sehingga tak memakai APBD secuil pun.

Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) IA Moeis Samarinda akhirnya mendapat lampu hijau dari Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun usai pertemuan dengan perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KPPN). Atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan RI, Rabu 15 Februari 2023.

“Nantinya pengembangan RSUD IA Moeis seluruhnya sebesar Rp808 miliar tanpa menggunakan dana APBD Samarinda. Namun langsung melalui Kementerian Keuangan.”

“Tahap perencanaan sudah selesai. Secara umum administrasi dan dokumen sudah 90 persen,” jelasnya kepada Kaltim Faktual.

IA Moeis Jadi RS Bertaraf Internasional

Andi Harun menyebutkan, jika nantinya RSUD IA Moeis yang terletak di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir tersebut bakal menjadi rumah sakit dengan pelayanan bertaraf internasional.

Kehadiran IKN Nusantara juga menjadi suatu peluang dan strategi jitu untuk mengembangkan sektor pelayanan kesehatan di Samarinda.

“Dengan kehadiran IKN tentunya sangat membutuhkan rumah sakit yang jauh lebih representatif.”

“Jadi nanti setelah dilakukan pengembangan tipe rumah sakit akan naik. Awalnya hanya bertipe C akan berubah menjadi tipe B,” ujarnya lagi.

Jika sesuai jadwal, lanjut Andi Harun, proyek pengembangan RSUD IA Moeis telah memasuki tahap penyiapan kajian akhir pra-studi kelayakan pada bulan Januari hingga Juni 2023.

“Persiapan pra-studi kelayakan Januari-Juni. Agustus-September semoga bisa masuk tahap proses lelang,” pungkas Andi Harun.

Pecah Telur KPBU

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintahan dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan RI, Bramantio menjelaskan. Jika Pemkot Samarinda memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangan rumah sakit melalui skema KPBU. Ketersediaan lahan yang cukup luas juga menjadi nilai lebih.

“Selain kehadiran IKN, jumlah pasien yang berobat juga sangat banyak sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan pengembangan infrastruktur dan pelayanannya.”

“Jika Pemkot Samarinda berhasil, ini menjadi proyek rumah sakit pertama yang pecah telur dalam pendanaan melalui skema KPBU,” ungkap Bramantio.

Ia juga bilang kalau Kemenkeu telah menugaskan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk segera melakukan persiapan hingga memasuki proses lelang yang direncanakan pada Agustus mendatang.

“Sinergi dilakukan agar upaya pemerintah dalam mendukung dan memperkuat pembangunan infrastruktur nanti dengan tujuan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, khususnya pada sektor kesehatan,” pungkasnya. (sgt/dra)