Peran Arsip Sebagai Pilar Transparansi Kinerja Pemda PPU

Transparansi kerja Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan utama Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip (Dispusip) PPU, Sulaiman. Lantaran peran penting arsip yang dapat menentukan akuntabilitas dan kualitas kinerja Pemda PPU.

“Ukuran kinerja itu menghasilkan sesuatu. Akuntabilitas kinerja pemerintah itu diukur lewat catatan pekerjaan,” ujar Sulaiman dengan tegas, baru-baru ini.

Menurutnya, catatan kerja yang baik menjadi pondasi utama untuk mengukur transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan. Sulaiman menggarisbawahi bahwa mekanisme kearsipan yang baik adalah kunci utama dalam menjaga integritas catatan kerja pemerintah.

“Jadi, kalau catatan kerjaannya membuat surat saja tidak mempedomani tata naskah, kan akan dianggap tidak bekerja. Normanya, kalau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak mempedomani mekanisme kearsipan, pimpinannya dipertanyakan,” lanjutnya.

Pimpinan yang tidak mempedomani mekanisme kearsipan dianggapnya sebagai suatu tantangan serius dalam menjalankan fungsi kelembagaannya. Sulaiman menegaskan bahwa SKPD yang tidak mengacu pada prinsip-prinsip kearsipan cenderung menghadapi pertanyaan terkait akuntabilitas dan transparansi.

“Sebagai seorang pimpinan, jika tidak mengacu pada ini, bagaimana mau menjalankan fungsi kelembagaannya, sementara lembaga itu pasti menghasilkan naskah,” tambahnya.

Dalam upaya memperkuat transparansi, Sulaiman menekankan pentingnya peran arsip sebagai representasi konkret dari catatan kerja dan keputusan pemerintah.

Menurutnya, arsip yang terorganisir dengan baik tidak hanya mencerminkan tata kelola yang efisien tetapi juga mendukung proses pengambilan keputusan yang akurat.

“Sistem kearsipan yang baik adalah pondasi untuk membangun transparansi. Dengan catatan kerja yang rapi dan terarsipkan, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat,” ujarnya.

Dengan memfokuskan perhatian pada peran arsip dalam menciptakan transparansi, Sulaiman berharap dapat memberikan dorongan untuk peningkatan praktik kearsipan di semua SKPD di PPU.

Melalui pemahaman akan keterkaitan erat antara kearsipan dan transparansi, diharapkan Pemda PPU dapat melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. (nip/fth)

ADVERTORIAL DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALTIM