SEPUTAR KALTIM
Perbedaan Aplikasi SIDA dan Srikandi, berdasarkan Pandangan DPMPTSP

Pengalihan aplikasi SIDA ke Srikandi tentunya memberikan dampak signifikan di lingkup Pemprov Kaltim. Penggunaan aplikasi Srikandi dinilai memberikan tata kelola arsip yang bersih, efektif dan transparan.
Aplikasi Srikandi ini dinilai sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh data dan informasi dari berbagai instansi pemerintah daerah. Sistem ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, aplikasi Srikandi ini memiliki beberapa fitur seperti fitur penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, penandatangan, pengiriman dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar instansi pemerintah.
Sekretaris Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Noer Adenany mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi Srikandi ini, berbeda dengan SIDA yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Berbeda dengan SIDA yang kemarin sudah di laksanakan dari Kominfo agak lebih detail di Srikandi,” ungkapnya, Selasa 14 November 2023.
Danny menjelaskan perbedaan antara Srikandi dan SIDA terletak pada jumlah aplikasi yang ditampilkan. Menurutnya, Srikandi menampilkan lebih banyak fitur dibandingkan SIDA.
“Kalau perbedaan kita tidak bisa menyatakan suatu perbedaan. Tapi signifikannya apa yang dilaksanakan di srikandi lebih banyak aplikasi yang di tampilkan dibandingkan di SIDA sendiri,” jelasnya.
Namun, secara umum kedua aplikasi tersebut tidak memiliki perbedaan signifikan. Hanya saja aplikasi tersebut diluncurkan dari dua instansi yang berbeda.
“Istilahnya peningkatan aplikasi cuma lini sektornya yang beda. Kemarin di Diskominfo sekarang di Badan Arsip Daerah,” pungkasnya. (dmy/fth)
ADVERTORIAL DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALTIM


-
PARIWARA5 hari yang lalu
Yamaha Motor Tampil Perdana di Jakarta E-Prix 2025 Sebagai Mitra Teknis Pengembangan Powertrain Formula E
-
SAMARINDA3 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
BALIKPAPAN2 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Wagub Kaltim Logowo Tunjangan Operasional Dipangkas: “Memang Saya yang Minta”
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Respons Cepat Hotline 110, Polresta Samarinda Ungkap Kasus Pelecehan Anak dan Penggelapan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Kaltim Baru Miliki 38 Madrasah Negeri, Proses Penegerian Terkendala Anggaran dan Regulasi Pusat
-
SEPUTAR KALTIM4 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan