Perkuat Pengawasan Infrastruktur, Komisi III DPRD Balikpapan Bakal Sering Kunjungan Lapangan

Komisi III DPRD Kota Balikpapan semakin gencar melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur dengan turun langsung ke lapangan. Agar hasilnya tidak dapat maksimal.

Pembangunan infrastruktur Balikpapan semakin meningkat. Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang.

Untuk mengoptimalkan peran, Komisi III DPRD Balikpapan bakal mengawasi secara ketat.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk memastikan setiap proyek infrastruktur berjalan dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Odang, menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai upaya membangun komunikasi yang lebih baik dengan berbagai pihak terkait.

Menurutnya, pendekatan ini dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan infrastruktur yang sering terjadi di Balikpapan, seperti banjir dan jalan rusak.

“Kami di Komisi III tidak hanya duduk di kantor, tetapi juga turun langsung ke lapangan. Ini bukan untuk menekan perusahaan, tetapi untuk berdialog dan mencari solusi terbaik bagi pembangunan kota,” ujar Syarifuddin Odang dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis 20 Februari 2025.

Salah satu fokus utama Komisi III adalah mengatasi permasalahan klasik yang selama ini terus menjadi perdebatan, seperti sistem drainase yang kurang optimal dan kondisi infrastruktur yang tidak kunjung membaik.

Ia mencontohkan kawasan Grand City yang telah diawasi selama bertahun-tahun, tetapi hingga kini masih menghadapi kendala dalam hal pengelolaan infrastruktur.

“Kami sering mendengar keluhan masyarakat mengenai banjir dan kondisi jalan yang rusak. Kami sudah mengawasi beberapa titik, termasuk Grand City, namun kenyataannya masih banyak yang perlu diperbaiki,” tambahnya.

Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Komisi III juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya perbaikan infrastruktur.

Dengan anggaran daerah yang terbatas, kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Balikpapan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan perawatan infrastruktur.

“APBD kita terbatas, jadi kita harus mencari alternatif lain. Salah satunya dengan mendorong perusahaan-perusahaan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum,” ujar Syarifuddin Odang.

Komisi III DPRD Kota Balikpapan berharap bahwa dengan intensitas pengawasan yang lebih tinggi dan komunikasi yang lebih baik dengan pihak terkait, berbagai permasalahan infrastruktur di Balikpapan dapat diatasi secara lebih efektif.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas infrastruktur kota secara berkelanjutan. (lan/am)