SAMARINDA
Program Pendidikan Gratis di Kaltim Bakal Cover Buku Penunjang, Muhammad Darlis Siap Mengawal
Program pendidikan gratis di Provinsi Kaltim diproyeksikan akan ikut mengcover pembelian buku penunjang. Ditanggung APBD. DPRD Kaltim Muhammad Darlis Siap Mengawal.
Pada tahun 2024 lalu, praktik jual beli buku penunjang di Kota Samarinda cukup mengemuka di media sosial. Bahkan sejumlah orang tua siswa, sampai melakukan aksi demonstrasi di kantor pemerintahan.
Hal itu terjadi lantaran, kegiatan jual beli buku di sekolah masih kerap terjadi, meski secara aturan sudah ada larangannya. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 pada Pasal 181.
Setelah aksi itu, Pemkot Samarinda menyusun berbagai upaya untuk memberantas jual beli buku penunjang tersebut. Dengan menganggarkannya melalui APBD.
Di sisi lain, sebagian masyarakat Samarinda juga berharap pada program pendidikan gratis, yang menjadi visi misi salah satu calon gubernur Kaltim. Proyeksinya, juga mengcover kebutuhan buku penunjang.
Ketua RT 22 Kelurahan Lok Bahu, Padli, ikut mengamati ramainya jual beli buku penunjang di Samarinda beberapa waktu lalu. Terlebih dirinya juga merupakan ketua komite di beberapa sekolah.
“Saya selalu menyuarakan itu, jangan sampai mengkomersilkan buku. Kebetulan saya ketua komite, kebetulan di sekolah saya tidak ada. Tapi ada juga sekolah lain yang menjual,” katanya baru-baru ini.
Padli menyambut baik program pendidikan gratis di Kaltim itu. Berharap program tersebut juga dapat mengcover buku penunjang di sekolah. Dan program dapat terealisasi ketika masuk masa pemerintahan.
DPRD Kaltim Mengawal
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, ikut menampung aspirasi warga. Sebab selama ini, memang pendidikan terklaim gratis, namun masih ada pembayaran kebutuhan lain seperti seragam dan pembelian buku.
“Masyarakat berharap komitmen gubernur terpilih, bisa terlaksana setelah pelantikan.”
Darlis bilang, pihaknya siap mengawal program itu. Termasuk terkait pembelian buku di Samarinda itu. Janji politik terkait pendidikan gratis, diproyeksikan akan ikut mengcover buku penunjang.
Pengawasan akan menjadi tanggung jawab DPRD Kaltim. Darlis menyebut, jika sudah teranggarkan di APBD Kaltim, maka jual beli buku akan otomatis hilang dan larangan berlaku sangat ketat.
“Pengawasan pasti, kalau sudah ada alokasi APBD, tidak boleh ada pungutan lain,” pungkasnya. (ens)
-
OLAHRAGA3 hari agoPorprov Kaltim 2026 Makin Panas, Paser Unggul Tipis dari Samarinda, Ini Sumber Emas Tiap Daerah
-
OLAHRAGA4 hari agoJelang Hadapi Manila Digger, Sergio Farias Fokus Bangun Kekompakan Borneo FC
-
NUSANTARA3 hari agoSiapa Pengganti Wapres Gibran? Berikut Kisi-kisinya
-
EKONOMI DAN PARIWISATA4 hari agoKemilau Kaltim Festival 2026 Hadir di Samarinda, 10 Hari Penuh Seni dan Budaya di Mal Lembuswana
-
OLAHRAGA3 hari ago16 Pemain Asing Borneo FC, Siapa yang Bakal Tersisih di Era Sergio Farias?
-
OLAHRAGA5 hari agoYamaha Borong Tiga Gelar Juara Mandalika Racing Series 2026, Ini Daftar Pembalapnya
-
GAYA HIDUP4 hari agoDowngrade Lifestyle, Tren Hidup Sederhana yang Kini Makin Diminati: Bukan Pelit, tapi Lebih Realistis
-
NUSANTARA4 hari agoGibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Mundur Sebelum 120 Anggota DPR Proses Pemakzulan?

