Raih WTP 10 Kali Beruntun, Pemkot Balikpapan Dorong Sinergi Pencegahan Korupsi

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menggelar acara pemberantasan korupsi terintegrasi dalam rangka peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP), Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Izin Penyaluran Alat Kesehatan (IPAK) bertempat di Aula Balai Kota pada Selasa 17 Mei 2023.

Dipimpin langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud didampingi oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Kordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia beserta anggota satgas wilayah IV Kalimantan Timur (Kaltim).

Hadir pula Inspektur Kota Balikpapan, Seketaris Desa (Sekda) dan Organisasi Pejabat Daerah (OPD  serta pejabat di lingkungan pemerintah kota Balikpapan.

Rahmad Mas’ud dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mengatasi korupsi.

“Forum ini sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama seluruh unsur birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sepuluh kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pentingnya Mendaftarkan Aset

Rahmad menyebut data dari laman situs Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga.id) menunjukkan bahwa Balikpapan berada di urutan ke-37 secara nasional dalam capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) pada tahun 2023 dengan Indeks Pencegahan Korupsi sebesar 93,51 poin.

“Pencapaian semua ini tidak terlepas dari komitmen kita bersama dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.”

“Ini menjadi salah satu wujud komitmen kita menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.

Wali kota juga mendorong penerapan zona integritas di setiap organisasi perangkat daerah, terutama dalam pelayanan publik.

“Terima kasih atas kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membantu kita melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Namun, Rahmad mengutarakan masih ada tantangan terkait kepemilikan aset pemerintah. Maka perlu adanya kerja sama guna memastikan kepemilikan aset pemerintah untuk segera didaftarkan.

“Kepemilikan aset pemerintah dari 700 baru 200 lebih, itu yang di sertifikatkan jadi saya minta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama tentunya dengan staf dan jajarannya.”

“Kita harus bersama-sama memastikan aset pemerintah terjaga dengan baik,” tegasnya.

Rahmad mengingatkan kepada segenap jajaran  Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki pendapatan dengan cara yang benar dan halal.

“Karena pasti KPK udah bisa diukur, kalau ada yang bilang ini warisan, pasti ketahuan juga warisan dari mana,” tegasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, ia juga berharap dapat memberikan dampak positif terhadap Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya memberantas korupsi.

“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap Pemerintah Kota Balikpapan, tentunya komitmen kami dalam memberantas korupsi yang ada di kota Balikpapan,” tutupnya. (nvr/gdc/fth)