Rakorda PPKB 2025, Kaltim Mantapkan Sinkronisasi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui DP3A menggelar Rakorda Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025. Kegiatan ini jadi momentum penyamaan visi seluruh daerah dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Tahun 2025 di Swissotel, Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 23 Juli 2025.

Rakorda ini bertujuan menyamakan visi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Kaltim dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3A Kaltim, Syahrul Umar, menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan program KB dan pengendalian penduduk berjalan harmonis dan sesuai dengan peta jalan pembangunan kependudukan di Kalimantan Timur,” ujar Syahrul dalam laporan kepanitiaan.

Hadapi Tantangan Kependudukan Kaltim

Dengan luas wilayah mencapai 129.067 km² dan populasi lebih dari 4,1 juta jiwa, Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam pengendalian jumlah dan peningkatan kualitas penduduk.

Beberapa indikator utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan kependudukan antara lain: Angka kelahiran total (TFR), angka kelahiran usia muda (ASFR 15–19 tahun), tingkat pemenuhan kebutuhan KB, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan keluarga (i-Bangga), indeks lansia berdaya, serta jumlah kampung keluarga berkualitas mandiri.

Syahrul menegaskan bahwa seluruh indikator ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra, agar implementasi program bisa lebih terarah.

Diikuti Seluruh Daerah dan Pihak Terkait

Rakorda PPKB 2025 diikuti oleh 60 peserta dari Bappeda/Bappedalitbang dan dinas pengampu urusan kependudukan dan KB dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

Turut hadir secara daring, Deputi Pengendalian Penduduk dari BKKBN Pusat, dan Deputi Sosial Budaya dan Pembangunan Masyarakat Otorita IKN, Alimudin.

“Kami harap hasil Rakorda ini bisa menjadi acuan bersama dalam menjalankan program yang menyentuh langsung keluarga di Kaltim,” tambah Syahrul.

Rakorda ini menjadi langkah strategis menuju penduduk yang tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas di Benua Etam. (KRV/pt/portalkaltim/sty)