SAMARINDA
Ruang Baca Minim, Disdikbud Diminta Jangan hanya Andalkan APBD
Deni Hakim melihat belum semua sekolah di Samarinda memiliki ruang baca yang representatif. Ia meminta Disdikbud bertindak kreatif dan tidak selalu bergantung pada APBD.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar mengaku telah mengunjungi beberapa sekolah di Samarinda. Khususnya tingkat SD dan SLTA yang menjadi kewenangan Pemkot Samarinda.
Beberapa hal yang ia dapatkan dari kunjungan itu, di antaranya: masih banyak sekolah yang butuh fasilitas pendukung. Karena berkaitan dengan bangunan fisik, ia sudah menyuarakan agar porsi penganggaran untuk pendidikan ditambah. Dari yang saat ini sebesar 20 persen dari APBN.
Hal lain yang ia soroti adalah minimnya ruang baca yang proporsional. Untuk satu ini, Deni merasa solusinya bisa dicari lebih cepat. Dan tidak melulu soal ada atau tidak ada duit.
“Ruang baca itu penting untuk meningkatkan minat baca bagi siswa. Walaupun sudah zaman digitalisasi. Tapi kita juga harus mengenalkan kebiasaan literasi bagi penerus bangsa kita,” jelas Deni, Rabu, 18 Januari 2023.
Karena katanya, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2007. Bahwa penyelenggaraan perpustakaan di sekolah merupakan hal yang penting.
Menurutnya, tidak semua hal harus didigitalisasikan. Karena beberapa hal masih lebih terasa manfaatnya jika disajikan dalam bentuk konvensional. Bahan bacaan misalnya. Tetap ada perbedaan rasa antara membaca bahan bacaan yang sama. Antara di buku dengan di layar monitor.
“Vibes dan kualitas membaca via buku dan handphone misalnya, itu jauh sekali. Ada juga bahaya yang mengintai.”
Ruang baca yang dimaksud Deni bukan semata keberadaan perpustakaan sekolah. Tapi lebih pada soal; perpustakaannya ada, bukunya yang minim dan tidak update.
Karena itu, ia meminta Disdikbud Samarinda bisa berpikir kreatif. Bagaimana mengisi ruang baca di sekolah tanpa perlu 100 persen mengandalkan uang dari APBD.
“Kita tahu kan anggaran mandatory spending pendidikan yang 20 persen itu cuma habis untuk honor guru dan lainnya.”
“Anggaran minim, kebutuhan banyak. Ya agak susah memang. Makanya harus kreatif,” sambungnya.
Deni mengusulkan Disdikbud bisa mencari alternatif melalui skema CSR dari perusahaan yang beroperasi di sekitar sekolah. Melalui komunitas literasi, atau semacamnya.
“Masih banyak data perusahaan yang dipegang DPRD dan Pemkot Samarinda. Dan mereka wajib memberikan bantuannya. Apalagi pada sektor pendidikan,” pungkasnya. (sgt/dra)
-
OLAHRAGA5 hari agoTiket Borneo FC vs Manila Digger FC Mulai Dijual, Suporter Bisa Amankan Kursi di Stadion Segiri
-
GAYA HIDUP3 hari agoSlow Living, Tren Menjalani Hidup Lebih Santai di Tengah Kesibukan: Bukan Malas, Ini Cara Menikmatinya
-
FEATURE3 hari agoKisah Pemuda Inspiratif: Dijuluki Spiderman, 4 Kali Selamatkan Nyawa, Hadiah Umrah Justru untuk Neneknya
-
OLAHRAGA4 hari agoBukan Lawan Sembarangan, Manila Digger Pernah Tembus Semifinal Kompetisi Asia, Borneo FC Wajib Waspada
-
HIBURAN3 hari agoRockafiller Asal Balikpapan Rilis Fillerians, Angkat Filosofi Budaya Dayak ke Musik Rock
-
OLAHRAGA2 hari agoAsgal Habib Jadi Pahlawan Borneo FC, Cetak Gol Kemenangan dan Raih Star of the Match
-
OLAHRAGA4 hari agoBorneo FC Baru Raih Satu Poin di Shopee Cup, Wajib Menang Lawan Manila Digger
-
KUTIM4 hari agoKutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Pemerataan Pendidikan Jadi Tantangan

