Sah! APBD Kaltim 2024 Sebesar Rp20,67 T, Naik Rp3 T dari Tahun Ini

Pemprov dan DPRD Kaltim mengesahkan APBD 2024 sebesar Rp20,67 triliun. Angka ini memecahkan rekor APBD murni, yang sebelumnya terjadi tahun ini sebesar Rp17,2 triliun. Alias naik Rp3,47 triliun. Wuiw!

Tanpa drama, proses pengesahan APBD Kaltim 2024 berjalan lancar dengan nilai akhir yang memuaskan. Dalam Rapat Paripurna ke-36 di Ruang Rapat Gedung Utama Komplek DPRD Kaltim pada Senin 18 September 2023 malam. Pemprov yang diwakili langsung oleh gubernur dan wakil gubernur. Bersama DPRD Kaltim menyepakati sekaligus mengesahkan besaran APBD murni tahun depan.

Gubernur Kaltim, Isran Noor meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp20,67 triliun itu. Dapat dipergunakan dengan maksimal untuk kebutuhan masyarakat. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, pembangkit listrik dan pendidikan.

“Yang menjadi usulan masyarakat kita upayakan masuk dalam anggaran, baik dari kami maupun melalui aspirasi anggota DPRD Kaltim,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman merincikan. APBD sebesar Rp20,67 triliun akan dipergunakan untuk belanja belanja daerah, yakni belanja operasi sebesar Rp9,474 triliun. Belanja modal sebesar Rp4,505 triliun. Belanja tranfer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp4,792 triliun, bantuan keuangan sebesar Rp1,802 triliun, dan belanja tak terduga Rp100 miliar.

“Pemerintah memperediksi Silpa sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp675 miliar,” jelasnya.

Penetapan APBD 2024 ini sendiri didasari oleh beberapa faktor. Yakni tren realisasi pendapatan, perkembangan asumsi makro ekonomi, perkembangan kebijakan dan kondisi keuangan negara, kondisi riil dan kebijakan daerah dan penerimaan pembiayaan tahun 2024.

“Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,578 triliun dan dana transfer ditargetkan sebesar Rp9,408 triliun,” ujarnya.

Norhayati berharap APBD 2024 ini semoga dapat dimanfaatkan secara optimal, guna mempercepat pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat usai pandemi COVID-19.

“Kami menekankan belanja wajib untuk fungsi pendidikan tahun 2024 sebesar 20,69 persen atau sebesar Rp4,17 triliun,” pungkasnya. (dmy/dra)