Sempit dan Banyak Sampah, Pemkot akan Normalisasi Sungai Karang Asam Besar

Wali Kota Samarinda Andi Harun makin ingin menormalisasi Sungai Karang Asam Besar (SKAB). Setelah melihat sendiri kondisinya yang dangkal, sempit, dan jadi bak sampah raksasa.

Setelah proyek normalisasi aliran air di Sungai Karang Mumus, Simpang Lembuswana, dan Simpang Sempaja. Yang pengerjaannya masih terus dilakukan secara bertahap.

Pemkot Samarinda mulai mengalihkan fokus ke anak Mahakam lainnya. Yakni Sungai Karang Asam Besar.

Kamis, 19 Januari 2023. Di bawah terik matahari menjelang siang. Dengan menggunakan speed boat berwarna jingga, Andi Harun beserta rombongan menyusuri SKAB.

Titik awal perjalanan dari Kawasan M Said, tepatnya Jembatan Gang Taqwa menuju muara sungai yang berada di samping Dermaga Pos Polisi Karang Asam.

Usai susur sungai, Andi Harun menemui para awak media yang sudah menunggu. Ia bilang, pelaksanaan susur sungai dilakukan untuk meninjau lokasi yang akan dinormalisasi pada tahun 2023 ini.

“Program normalisasi kali ini menyasar SKAB untuk menanggulangi banjir di kota kita,” jelas Andi Harun.

Dalam susur sungainya, Andi mengaku memerhatikan betul kondisi sungai dan kanan kirinya. Mulai dari aliran sungai yang menyempit karena faktor alam dan bangunan liar, permukiman warga sempadan sungai, sampai yang paling bikin muar, sampah di sana sini.

“Jalur sungainya sempit, banyak rumah warga yang masuk dalam aliran. Apalagi di Kawasan Pasar Kedondong. Ada sekitar 400 meter.”

“Yang paling krusial juga adalah soal sampah plastik. Jadi masih ada perilaku masyarakat yang sampahnya dikumpulkan dan ditaruh dalam kantong kresek dan dibuang di sungai pada malam hari,” bebernya.

Saking banyaknya sampah, kata Andi, beberapa kali baling-baling mesin perahu tersangkut sampah.

Setelah meninjau langsung, Andi bilang bahwa segmen Pasar Kedondong akan menjadi prioritas normalisasi tahap awal.

Kenapa tahap awal? Karena proyek pengendalian banjir ini tidak hanya akan dilakukan satu kali. Melainkan bertahap, menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Anggaran normalisasi SKAB ada pada wewenang pemprov. Pemkot hanya mengalokasikan anggaran sosial,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan, jika pemkot akan terus berkomitmen dan tak akan berhenti dalam menanggulangi masalah banjir. Termasuk normalisasi SKAB ini.

“Kita tidak boleh berhenti. Yang penting di sini adalah kita konsisten mengendalikan banjir. Jangan sampai hari ini seribu meter tapi tahun depan berhenti. Karena tentu hal ini memerlukan waktu lebih dari setahun, biaya, dan penanganan sosial yang cukup kompleks,” pungkasnya. (sgt/dra)