Semua Fraksi DPRD Balikpapan Soroti Infrastruktur, Banjir, dan Ketersediaan Air Bersih

Usai Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan terkait penyampaian jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

Wakil Ketua II DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan pemandangan umum dari fraksi-fraksi telah disampaikan kepada publik, terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kinerja infrastruktur yang dinilai masih belum optimal.

“Pandangan umum dari fraksi-fraksi telah kami sampaikan kepada publik, kepada masyarakat Kota Balikpapan, bahwa APBD yang digunakan oleh pemerintah kota Balikpapan diminta pertanggungjawabannya.”

“Akhirnya kita bacakan sekarang, fraksi-fraksi telah menyampaikan kritikan dan masukan kepada pemerintahan kota yang belum terurai dan belum tuntas,” ujar Sabarudin ditemui awak media usai Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan pada Kamis, 13 Juni 2024.

Sabarudin mengungkapkan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Balikpapan, terutama terkait infrastruktur dan penanganan banjir, masih mendapat sorotan tajam dari fraksi-fraksi di DPRD.

“Fraksi semuanya menyampaikan, rata-rata mengevaluasi kinerja, bahwa air yang ada di kota Balikpapan, yang dinantikan oleh masyarakat masih belum maksimal. Infrastruktur yang telah diandalkan dan disetujui oleh kita juga belum maksimal, termasuk banjir juga belum terurai secara maksimal,” ungkapnya.

Beberapa Catatan Tak Banyak Perbaikan dari Tahun ke Tahun

Dikatakannya bahwa evaluasi terhadap kinerja pemerintah setempat, yang telah dilakukan secara berkala oleh fraksi-fraksi, masih menunjukkan temuan yang serupa dari tahun ke tahun.

“Sudah disampaikan tadi dengan teman-teman, melalui fraksi masih banyak dari tahun ke tahun evaluasinya masih begitu-begitu terus,” pungkasnya.

Sabarudin menekankan bahwa evaluasi ini tidak hanya bersifat teoritis, namun membutuhkan tindakan konkret di lapangan.

“Seharusnya juga menyampaikan pandangan-pandangan itu dari Pemerintah Kota Balikpapan tidak normatif. Action harus dilaksanakan di lapangan bukan hanya teoritis saja, menggugurkan kewajibannya dalam kertas.”

“Karena ini bukan individu tapi mengatasnamakan semua dari fraksi masing-masing teman-teman dari DPR Kota Balikpapan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa fraksi-fraksi akan terus aktif dalam memberikan pandangan mereka terhadap isu-isu yang dibahas, serta memberikan evaluasi akhir yang dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan di masa mendatang.

“Kita dengarkan tadi jawaban oleh wali kota. Kita dengarkan bersama-sama tentunya. Tentunya nanti, Insyaallah dalam minggu depan ini fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan akhirnya,” tutupnya. (nvr/fth)