Soal Rencana Sekolah Terpadu di Samarinda, Guru Besar FKIP: Seharusnya Fokus Pemerataan

Rencana Pemkot Samarinda membangun sekolah terpadu dinilai berpotensi menimbulkan kesenjangan. Guru Besar FKIP Unmul menilai lebih baik jika fokus pemerataan, tapi jika itu sebagai sekolah percontohan masih oke.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini sedang membangun sekolah terpadu bertaraf internasional. Nantinya akan ada 3 tingkatan sekolah sekaligus; dari SD, SMP, hingga SMA berada dalam 1 kawasan.

Pemkot tidak membangun sekolah itu di lahan kosong. Melainkan mengembangkan sekolah yang sudah ada. Dan sekolah yang beruntung itu adalah SMPN 16 yang terletak di Jalan Jakarta, Loa Bakung.

Saat ini sedang dalam tahap pembangunan fisik. Sementara konsep pembelajaran dan kurikulumnya sedang dibahas. Rencananya sekolah terpadu ini akan dibuat berbeda dengan sekolah pada umumnya.

Digadang jadi sekolah unggulan di Samarinda. Siswa dan gurunya terbatas dan mengikuti seleksi ketat. Lalu memberlakukan 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan Inggris. Termasuk juga kurikulumnya, menggunakan perpaduan antara Merdeka Belajar dan Cambridge.

Guru Besar FKIP Unmul Susilo menilai jika pemkot hanya membangun satu sekolah dengan model yang berbeda, itu akan menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan. Terlebih tidak sesuai dengan semangat pemerataan yang saat ini diusung.

Khawatir Bertentangan

Jika menilik ke belakang, Indonesia sempat memiliki Sekolah Berstandar Internasional (SBI) ataupun ritisannya di berbagai daerah. Namun kemudian statusnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena saat itu, brandingnya menjadi sekolah eksklusif, yang bisa masuk, hanya dengan biaya yang tinggi. Itu bertentangan dengan sasaran strategis dari Kementerian, yaitu pemerataan,” jelas Susilo ketika dihubungi belum lama ini.

“Maka ketika itu terjadi pada pemerintahan daerah, harus dikaji ulang,” sambungnya.

Susilo menyayangkan, jika nantinya sekolah unggulan yang dirancang pemkot ini justru kemudian menjadi rujukan masyarakat kelas atas untuk menempuh pendidikan. Sangat bertentangan dengan nilai pemerataan tadi.

Akan tetapi, jika sekolah itu dijadikan percontohan, lalu diterapkan pada seluruh sekolah di Samarinda, itu akan lebih baik. Terutama menyamakan kualitas pendidikan di pelosok dengan di wilayah kota.

“Entah dari kualitas atau gedungnya. Jadi sistem zonasi juga menjadi tidak terlalu bermasalah lagi karena anak-anak tidak lagi memilih-milih sekolah karena semuanya sudah sama.”

Dalam hal ini, Susilo mendorong pemkot untuk membawa semangat pemerataan tersebut. Sebab, dengan ketidakmerataan pendidikan saat ini lah yang membuat sistem zonasi menjadi bermasalah. Masih banyak yang ingin sekolah di kota.

“Kalau hanya satu (unggulan) menurut saya bisa jadi masalah, untuk daerah kota saya kira tidak usah. Untuk yang dipinggiran harus dipoles semua dulu. Jangan Hanya satu kemudian jor-joran itu tidak sesuai dengan semangat pemerataan pendidikan tadi,” kata Susilo.

Meski pemerataan pendidikan unggulan itu memang tidak mudah, namun bisa dikerjakan pelan-pelan. Mengingat Samarinda masih punya banyak PR. Mulai dari SDM, kesamaan kualitas, dan hal lainnya.

“Kalau untuk piloting tidak apa-apa tapi harus segera dibuat perencanaan untuk yang lain sehingga ada semacam terasering, sehingga nanti jadi rata. Memang tidak bisa rata semua, tapi berusaha.”

“Tapi saya lebih memilih untuk langsung pemerataan saja, cari program yang memang meratakan pendidikan, cari kualitas gurunya dari sisi fasilitas nya diratakan. Jadi disebar tidak usah difokuskan, itu wali kota akan berprestasi betul jika seperti itu,” pungkasnya. (ens/gdc)