Sri Wahyuni: Kepemimpinan Digital Kunci Wujudkan Birokrasi Efisien dan Responsif

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kepemimpinan digital menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern yang efisien, adaptif, dan berbasis data.

Hal tersebut disampaikan Sri Wahyuni saat memaparkan perjalanan transformasi digital Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Askompsi Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025 di Gedung Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.

“Digital adalah jalan menuju birokrasi yang lebih efisien dan mudah diakses,” ujarnya.

Sri Wahyuni menekankan bahwa perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN) merupakan dasar dari seluruh proses transformasi digital. Pemprov Kaltim, katanya, terus mendorong pelatihan seperti Government Chief Information Officer (GCIO) dan Digital Leadership untuk membentuk aparatur yang adaptif serta memahami peran strategis teknologi.

“Mindset digital harus terbentuk terlebih dahulu sebelum bicara sistem dan aplikasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Kaltim kini tengah memperkuat ekosistem digital melalui penyederhanaan proses bisnis, verifikasi layanan, hingga penyusunan arsitektur aplikasi dan data yang terintegrasi. Langkah tersebut sejalan dengan upaya konsolidasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh perangkat daerah.

“Ekosistem digital yang kuat dibangun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” jelasnya.

Capaian Indeks SPBE Kaltim yang mencapai skor 4,30 pada 2025 disebut Sri Wahyuni sebagai bukti nyata bahwa kepemimpinan digital telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan. Ia menilai kemajuan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital yang berkelanjutan.

Dalam paparannya, Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data melalui pendekatan Smart Data, Smart Policy.
“Data yang valid sangat menentukan kualitas keputusan pemerintah, terutama pada isu kemiskinan, stunting, dan penguatan ekonomi. Data adalah dasar kebijakan yang tepat dan efektif,” ucapnya.

Menutup paparannya, Sri Wahyuni menegaskan bahwa kepemimpinan digital adalah kunci untuk mewujudkan birokrasi yang responsif dan berdaya saing tinggi.

“Dengan digital leadership, kita dapat membawa pelayanan publik menuju standar yang lebih baik,” pungkasnya. (Cht/pt/portalkaltim/sty)