Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim) mengajak desa mewujudkan ketahanan pangan baik dari bahan pangan hewani maupun nabati.

Apalagi penduduk Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus bertambah yang dimulai tahun ini.

“Ada tujuh prioritas penggunaan dana desa (DD) 2024, salah satunya adalah untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Ini berarti dalam mewujudkan ketahanan pangan bisa dianggarkan dari DD,” kata Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda di Samarinda, Jumat 15 Maret 2024.

Ketahanan pangan di tiap desa bisa melalui pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, maupun perikanan.

Hal tersebut merupakan hal vital karena tanpa diimbangi bahan pangan yang cukup, maka masyarakat tidak bisa bekerja dengan tenang.

Sedangkan jika bahan pangan sudah tercukupi di masing-masing desa (total ada 841 desa tersebar pada tujuh kabupaten di Kaltim), maka kelebihannya bisa dijual ke daerah lain, termasuk untuk penduduk IKN.

Berbagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut seperti bahan pangan yang dihasilkan dari masyarakat desa melalui pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau dari pengembangan pekarangan, hidroponik, atau bioponik.

Ketahanan pangan desa bisa juga dipenuhi dari ketersediaan pangan yang beragam, seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.

Hal itu meliputi pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal, pengembangan diversifikasi usaha tani, penanaman tumpang sari, dan sejenisnya.

Tahun ini, katanya, DD untuk 841 desa di Kaltim mencapai Rp787,18 miliar, tentu saja DD ini mengalami kenaikan sebesar Rp9,9 miliar ketimbang tahun sebelumnya yang senilai Rp777,27 miliar.

“Penggunaan DD antara lain untuk pembangunan fisik, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan upaya mewujudkan ketahanan pangan tersebut masuk dalam pemberdayaan masyarakat, yakni masyarakat diberdayakan untuk terus berkarya dan meningkatkan produksi pertanian,” katanya. (rw)

Artikel DPMPD Kaltim Ajak Desa Wujudkan Ketahanan Pangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPMPD Kaltim memberikan apresiasi dan penghargaan kepada desa dan kelurahan se-kabupaten dan kota melalui Village Award Kaltim atas prestasi dan kesukesan pembangunan di Kaltim yang diraih sepanjang 2023

Menurut Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, penganugerahan ini perlu untuk dilanjutkan dan dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Dengan tujuan, mengapresiasi kinerja pemerintah desa maupun kelurahan selama ini.

“Pemprov Kaltim mengapresiasi Village Award Kaltim Tahun 2023. Bagi kami, ini adalah puncak capaian prestasi atas kinerja para perangkat desa maupun kelurahan se Kaltim. Artinya, penghargaan bagi desa dan kelurahan patut diberikan,” pesan Sri Wahyuni saat membuka Village Award Kaltim Tahun 2023 di Ballroom Swiss Bell Hotel Samarinda, Rabu 13 Desember 2023.

Menurut Sri, urusan  desa adalah urusan semua sektor. Karenanya, penghargaan yang diberikan dapat meliputi beberapa hal.

Kedepan, penghargaan yang diberikan dinilai beberapa sektor. Sebab, membangun desa tidak mudah karena yang diurusi banyak. Mulai dari masyarakat, kelembagaan, dan sinergi dengan banyak pihak.

“Nah kita ingin ke depan dapat menghadirkan kinerja perangkat desa maupun masyarakat desa dan kelurahan dapat diketahui publik. Contohnya, penghargaan untuk yang sukses Teknologi Tepat Guna maupun Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat,” jelasnya dikutip dari laman Pemprov Kaltim.

Ditegaskannya, jika kegiatan itu dijadikan satu, seperti sektor pariwisata dengan program Jambore Pokdarwis.

“Karena itu, bisa ke depan dilaksanakan Jambore Desa Membangun,” pintanya.

Isi dari jambore tersebut, lanjutnya, mulai TTG, BBRGM hingga bazaar UMKM di masing-masing desa dan kelurahan.

“Itu bisa dilaksanakan tiga hingga lima hari. Tapi, gaungnya dapat terlihat besar. Kita banyak gedung besar, di Balikpapan maupun Samarinda. Semua bisa dilaksanakan. Kuncinya adalah full kegiatan desa membangun,” jelasnya.

Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi menjelaskan anugerah ini dalam rangka mengapresiasi dan memotivasi kepada desa dan kelurahan se-Kaltim pada 2023.

Penghargaan yang diberikan Pemprov Kaltim kepada pihak yang sudah sukses di tingkat nasional, yaitu Kelurahan Teknologi Tepat Guna diterima Pemkot Bontang tahun 2023.

Kelurahan dan desa yang sukses meraih prestasi terbaik nasional berturut-turut pada tahun 2023 adalah Balikpapan dan Berau.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kaltim Reza Fahlevi dan seluruh Bagian Pemerintahan Kabupaten/Kota se Kaltim. (rw)

Artikel DPMPD Gelar Village Award Kaltim 2023 untuk Apresiasi Desa dan Kelurahan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ruang arsip yang memadai dan sesuai dengan standar sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keamanan arsip.

Dengan adanya ruang arsip baru, arsip-arsip DPMPD Kaltim dapat disimpan dengan baik dan mudah diakses. Selain itu, arsip-arsip tersebut juga dapat terhindar dari kerusakan dan kehilangan.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD ) Kaltim, Eka Kurniawati mengungkapkan bahwa ruang arsip tersebut akan tersedia di gedung baru DPMPD yang terletak di Jalan MT. Hariyono, Kota Samarinda. Ruang arsip ini akan menyimpan dokumen dan arsip penting milik DPMPD.

“Kami kan lagi ngungsi. Kantor kami yang baru di MT Hariyono. Kami mau buat ruang arsip disitu,” ungkapnya, Jumat 1 Desember 2023.

Lebih lanjut, Eka mengatakan bahwa pembangunan ruang arsip ini merupakan salah satu upaya DPMPD Kaltim untuk meningkatkan pengelolaan arsip.

Dengan adanya ruang arsip yang memadai, harapannya pengelolaan arsip di instansi tersebut dapat lebih tertata dengan rapi.

“Ruang arsip ini juga akan memudahkan kami untuk melakukan pemusnahan arsip secara berkala,” tuturnya.

Sementara itu, Eka menegaskan pemusnahan arsip yang dilakukan oleh pihaknya tidak sembarangan. Arsip yang dimusnahkan harus memenuhi beberapa prosedur yang sesuai, termasuk berkoordinasi dengan DPK Kaltim selaku pendamping.

“Arsip-arsip yang di hanguskan kami izin dulu bukan sembarang apalagi keuangan ada SK nya,” pungkasnya.

Diketahui, pemusnahan arsip merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Baik, kota/kabupaten ataupun provinsi.

Adapun pemusnahan arsip ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang terkandung dalam arsip.

Selain itu, pemusnahan arsip juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Dimana, harus dilakukan oleh tim khusus pemusnahan arsip tersendiri.

Pemusnahan arsip ini, biasa dilakukan secara konvensional yakni di cacah. Adapun arsip yang dimusnahkan adalah arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi.

Dengan adanya pembangunan ruang arsip tersediri di DPMPD. Harapannya prosedur pemusnahan arsip tersebut dapat dilakukan dengan benar dan pengelolaannya lebih baik. (dmy/rw)

ADVERTORIAL DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALTIM

Artikel Bangun Gedung Baru, DPMPD Kaltim Segera Punya Ruang Arsip Sendiri pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menggelar Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa, di Hotel Novotel Balikpapan, Senin, 23 Oktober 2023.

Kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bersama-sama dalam Kalimantan Timur mengentaskan 5 desa tertinggal di Provinsi.

“Ini lebih pada menyampaikan hasil bedah skor Indeks Desa Membangun (IDM) 5 desa/kampung tertinggal kepada OPD-OPD teknis di tingkat provinsi dan kabupaten, agar fokus program/kegiatan dapat diarahkan kepada indikator-indikator yang lemah dari 5 desa/kampung tertinggal,” ujar Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi.

Menurutnya dengan teridentifikasi permasalahan pembangunan diharap memaksimalkan keterlibatan peran OPD teknis terkait untuk mengintervensi hal yang dianggap dapat meningkatkan indikator komposit peningkatan IDM.

Kepala Bidang Pembangunan Desa kawasan perdesaan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur Aswanda menyampaikan maksud dan tujuan rapat teknis ini dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam pengembangan kawasan pedesaan, potensi, dan pengembangan wilayah perdesaan.

“Untuk menghimpun seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di kabupaten,” tuturnya.

Saat ini ada 5 desa tertinggal yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) provinsi Kaltim yakni Kampung Mapulu di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, kemudian empat kampung di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat yakni Kampung Gerungung, Tanjung Soke, Deraya, dan Kampung Lemper.

Status desa tertinggal ini berkaitan dengan minimnya infrastruktur terutama jalan, termasuk masih kurangnya dukungan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, sehingga semua pihak telah berkoordinasi untuk mencukupi kekurangan tersebut.

Kegiatan menghadirkan peserta dari BAPPEDA Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Dinas Kesehatan KaltimDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kaltim, Diskominfo, 5 Desa/Kampung tertinggal di Provinsi Kaltim, Dinas PMD Kabupaten Berau dan Kutai Barat, OPD teknis Kabupaten Berau dan Kutai Barat, dan Tenaga Pendamping Profesional. (DPMPD/DiskominfoKaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel DPMPD Kaltim Gelar Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Desa unggul daerah akan unggul. Filosofi ini yang terus didorong oleh Pemprov Kaltim dalam menciptakan desa di provinsi ini menjadi unggul. Dalam segala aspek ekonomi, sosial hingga masyarakat.

Salah satu dari sederet program yang dilakukan, yakni pelatihan. Dalam waktu dekat akan ada gelar teknologi Tepat Guna (TTG) ke-9.

Acara ini gagasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD).

Rencananya, akan diberlangsung di Kota Bontang pada tanggal 9-13 Mei 2023.

Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi menjelaskan, acara tahunan ini, menjadi salah satu rangkaian agenda utama. Dalam tajuk Innovation Week 2023.

Soal program Teknologi Tepat Guna. kata dia, merupakan sebuah inovasi yang penting untuk dilakukan. Guna peningkatan kapasitas masyarakat desa. Sekaligus menjadi kunci percepatan pembangunan desa.

Melalui pengembangan ide kreatif menjadi inovasi dengan konsep Amati, Tiru, Modifikasi (ATM) yang tepat sasaran. 

“Mari ramaikan gelaran Innovation Week Gelar TTG ke 9 Tingkat Provinsi Kaltim tanggal 9 – 13 Mei 2023 di Lapangan Bessai Berinta Kota Bontang,” ajak Sanusi. 

Selain Gelar TTG, Innovation Week juga akan diisi dengan sejumlah rangkaian acara. Di antaranya lomba kreasi marchendise, fashion show, pameran TTG pameran UMKM, festival band pelajar, serta dimeriahkan oleh artis ibu kota. 

“Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kita dalam upaya maju bersama membangun desa!” tutupnya. (KRV/diskominfokaltim/am) 

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Pameran Teknologi Tepat Guna 2023 Digelar di Bontang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi. Memberi pengarahan khusus bagi segenap tenaga kontrak di lingkup dinasnya, di Ruang Rapat DPMPD Kaltim, Selasa 4 April 2023.

Anwar menyoroti soal kerja sama. Ia meminta seluruh pegawai tanpa pandang golongan dan jabatan. Terkhusus untuk pegawai kontrak.

“Jangan pelit ilmu. Tularkan kebisaan kita dengan teman. Semua harus bisa kerja,” tegas Anwar Sanusi. Mengutip dari laman DPMPD Kaltim.

Menurutnya, seluruh pegawai DPMPD baik ASN maupun tenaga kontrak merupakan satu kesatuan. Semua merupakan bagian dari tim DPMPD.

“Kita ini satu tim. Sama-sama main. Jangan ada yang merasa paling hebat. Satu saja ada yang bertingkah pasti akan memengaruhi hasil,” katanya.

Sejalan dengan itu, semua diajak merubah pola pikir dalam memberi pelayanan. Era penyetaraan jabatan seperti sekarang tidak ada lagi anak buah kepala seksi satu dan lain.

Dengan mengesampingkan ego, maka suatu pekerjaan akan lebih bagus output-nya. Di internal kuat, masyarakat pun ikut merasakan dampak pelayanan baiknya.

Jika di bidang maka yang bersangkutan merupakan bawahan kepala bidang yang harus siap ditugaskan semua tugas dibidang tersebut. Pun demikian pejabat fungsional yang disetarakan bisa bekerja sendiri bahkan lintas bidang untuk mengumpulkan kredit poin.

“Terpenting kita harus jaga kekompakan. Bersama membangun desa,” tegasnya.

Rapat pengarahan sendiri dipandu Kasubag Umum Astri Intan Nirwany dengan diawali penyampaian terkait pembinaan kepegawaian yang diantaranya pembinaan tenaga kontrak. DPMPD bakal menerapkan kebijakan evaluasi kerja tenaga kontrak melalui pembuatan laporan kinerja per semester seperti Sasaran Kinerja Pegawai. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Anwar Sanusi: Tenaga Kontrak Jangan Pelit Ilmu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov melalui Bappeda Kaltim menggelar acara expose rancangan akhir renstra perangkat daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kalimantan Timur Tahun 2024–2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang terjadwal melakukan expose. pada hari Selasa, 4 April 2023.

Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi menjelaskan, rancangan akhir renstra DPMPD Kaltim tahun 2024-2026 telah di susun dengan baik. Dengan keterlibatan aktif bidang-bidang untuk memberikan masukan untuk menggali permasalahan serta solusi untuk desa di Kalimantan Timur.

“Seperti renstra yang lama, Rancangan Renstra DPMPD Kaltim Tahun 2024-2026 masih menggunakan Indeks Desa Membangun sebagai indikatornya,” jelasnya. Mengutip dari lama DPMPD Kaltim.

Anwar Sanusi mengungkapkan, masalah pokok DPMPD Kaltim adalah masih adanya desa tertinggal di Kalimantan Timur. Menurut Indeks Desa Membangun Tahun 2022, Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki PR 17 desa tertinggal yang tersebar di 4 kabupaten.

“Kami harap kegiatan expose dapat membantu dan memberikan saran saran teknis terhadap renstra kami, menjadi pendorong pembangunan di desa,” lanjutnya.

Renstra Harus Selaras dengan RPD

 Terpisah, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim, Syirajudin mengingatkan. Sasaran dan tujuan restra harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

“Harus cermat dalam menentukan tujuan dan sasaran, karena DPMPD Kaltim masuk sasaran 6 yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan,” kata dia.

Kepala DPMPD Kaltim Anwar Sanusi didampingi Kepala Bidang UEM,SDA,dan TTG Elvis Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dakwan Diny, Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan AswandaSerta Kasubbag Perencanaan Program Edy Suryanto. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Anwar Sanusi Paparkan Renstra DPMPD ke Bappeda Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketika menerima kunjungan tenaga ahli RMC P3PD, Selasa 4 April 2023. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim Anwar Sanusi. Menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, DPMPD Kaltim siap memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang operasional.

“(Secara) prinsip kami siap kolaborasi. Jika dibutuhkan, kami siap fasilitasi sekretariat beserta sapras penunjangnya.”

“Seperti yang dulu dilakukan saat ada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di DPMPD,” ujar Anwar Sanusi.

 Dia menilai semua punya tujuan sama dalam membangun dan memajukan desa. Karenanya perlu bersinergi untuk pencapaian hasil yang lebih optimal.

Pada kesempatan itu Anwar Sanusi juga mengaku siap memfasilitasi rekrutmen pengisian kekurangan tiga orang TA RMC P3PD di Kaltim.

“Saya siap rekomendasikan orang yang memang punya kinerja baik dan tentunya memenuhi kriteria persyaratan yang dibutuhkan,” katanya sambil menyebut kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan bidang TI, Psikologi, dan Hukum dengan syarat minimal pengalaman kerja 8 tahun di bidangnya.

Tentang P3PD

Menukil dari laman DPMPD Kaltim, P3PD merupakan program pemerintah dalam mendukung implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara struktur dikawal oleh beberapa kementerian dan lembaga.

P3PD diharapkan membawa perubahan sistem pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien (yang berbasis permintaan dan kebutuhan dengan menggunakan teknologi digital berbasis mekanisme pasar).

Pengembangan sistem pelaporan, monitoring dan umpan-balik yang efektif, serta pemberian insentif kepada desa dan kabupaten yang berkinerja baik untuk memperkuat capaian program.

Sistem pendukung yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Baik oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kemenko PMK. Tidak hanya dapat mendukung dan mendorong efisiensi di pusat, namun juga dapat dipergunakan pemerintah daerah dan desa.

P3PD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan. Serta meningkatkan kualitas pembangunan desa di lokasi program. Melalui perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan.

Penguatan sistem pendampingan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Mengujicobakan mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah desa. Berdasarkan metrik kinerja utama dari tata kelola yang baik, penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

Pada akhirnya, P3PD diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas belanja desa dan perbaikan layanan (Improvement of Village Service Delivery) kepada masyarakat desa. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel DPMPD Kaltim Siap Kolaborasi dengan RMC P3PD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim membentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Kaltim 2023-2026.

Tujuannya, untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Hal tersebut dibahas dalam rapat bertempat di Ruang Rapat Kantor DPMPD Kaltim Jalan AW Syahrani Samarinda, Kamis 30 Maret 2023.

Mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Rosalindawaty mengatakan tujuan pembentukan Pokjanal Posyandu untuk meningkatkan koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) serta tugas dan fungsi yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu dalam pembinaan Posyandu.

“Hari ini kami bersama beberapa dinas lain melakukan pembahasan Pokjanal Posyandu yang diharapkan nantinya akan mendapat keputusan bersama terkait pembentukan personil Pokjanal Posyandu 2023-2026,” ucap Rosalindawaty saat memimpin rapat.

Libatkan Lintas Sektor

Disebutkannya, ada beberapa perubahan dalam kepengurusan sebagaimana tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu dengan melibatkan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Diskominfo, DKP3A, BKKBN serta DPMPD.

“Kami harapkan termasuk dari Bappeda untuk dapat bersinergi agar dapat membuat program-program yang bisa dilaksanakan di lapangan,” tuturnya.

Oleh karenanya, semua pihak terkait dapat ikut bertanggung jawab dalam penguatan posyandu, salah satunya pembentukan tim Pokjanal Posyandu serta dalam pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan stakeholder terkait. (Rzk/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel DPMPD Kaltim Bentuk Pokjanal Posyandu 2023-2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tahun ini, anggaran Dana Desa (DD) untuk 841 desa/kampung dari 7 kabupaten di Kaltim sebesar Rp760,29 miliar. Hingga Senin kemarin, penyerapannya baru mencapai 97,3 persen.

Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Sri Wartini. Menjelaskan Kabupaten Kutai Kartanegara menerima DD paling banyak tahun ini. Dengan nilai Rp176,9 miliar untuk 193 desa yang tersebar pada 18 kecamatan.

“Penyerapannya per Senin mencapai Rp176,84 miliar atau sebesar 99,97 persen,” ujarnya, kemarin.

Terbanyak kedua adalah Kabupaten Kutai Barat dengan total DD senilai Rp157,19 miliar untuk 190 desa yang tersebar pada 16 kecamatan. Penyerapannya mencapai 98,63 persen. Dengan total uang sebesar Rp155,04 miliar.

Terbanyak ketiga adalah Kabupaten Kutai Timur dengan total DD tahun 2022 senilai Rp144,75 miliar untuk 139 desa yang tersebar pada 18 kecamatan. Serapannya sudah mencapai Rp137,48 miliar atau sebesar 94,98 persen.

Pada peringkat keempat adalah Kabupaten Paser dengan total DD tahun 2022 senilai Rp115,26 miliar untuk 139 desa. Yang tersebar pada 10 kecamatan, dengan penyerapan DD saat ini mencapai Rp112,33 miliar atau sebesar 97,47 persen.

Selanjutnya adalah Kabupaten Berau yang menerima DD sebesar Rp87,83 miliar untuk 100 desa yang tersebar pada 10 kecamatan. Penyerapannya sudah mencapai Rp87,25 miliar atau sebesar 99,34 persen.

Selanjutnya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan total DD Rp51,43 miliar untuk 50 desa yang tersebar pada 5 kecamatan. Tingkat penyerapannya baru mencapai 89,03 persen atau sebesar Rp45,69 miliar.

“Untuk Kabupaten Penajam Paser Utara dengan total DD senilai Rp27,03 miliar untuk 30 desa pada 4 kecamatan, dengan penyaluran DD saat ini sudah mencapai Rp25,09 miliar atau sebesar 92,82 persen,” pungkas Sri sebagaimana Antara. (dra)

Artikel Serapan Dana Desa di Kaltim Belum Capai 100 Persen pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.